Jika rekomendasi tersebut ditolak atau dikembalikan, maka Hamdani bisa melapor balik dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangan yang dilakukan BK, dan itu masuk dalam kasus pidana.

“BK (DPRD Kota Pekanbaru) tidak bisa sewenang-wenang menghentikan Hamdani dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Pekanbaru. Kalau tidak ada alasan yang kuat, maka sama-sama kita tahu lah BK ikut bermain politik dalam keputusan itu,” tegasnya, Rabu, 27 Oktober 2021.

Menurut penilaian Rawa, Hamdani sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru bisa saja diberhentikan sebagai ketua DPRD Kota Pekanbaru jika secara jelas dan terbukti yang bersangkutan melanggar hukum pidana maupun perdata. Seperti melakukan tindakan korupsi, tindakan asusila, “…termasuk tindakan pidana lainnya. Kalau tidak, ya nggak bisa diberhentikan,” tuturnya.

Rawa menguraikan, kalau hanya sebatas pelanggaran kode etik, maka Badan Kehormatan atau BK DPRD Kota Pekanbaru harusnya bisa memberi penjelasan secara terperinci pelanggaran apa saja yang telah dilakukan, kepada pihak yang melakukan pelanggaran kode etik (dalam hal ini Hamdani), sehingga BK mengambil keputusan untuk merekomendasikan pencopotan dari Ketua DPRD Kota Pekanbaru.

“karena yang bisa berhentikan Hamdani hanya partainya dan jika melanggar hukum. Jika tidak ada alasan yang kuat dari BK untuk merekomendasikan Hamdani dicopot dari jabatannya, Rawa menduga BK DPRD Pekanbaru ikut bermain politik,” sambung Rawa.

Dia juga menuturkan, jika dalam prosesnya nanti rekomendasi yang diajukan oleh BK DPRD Kota Pekanbaru, ternyata mendapat penolakan atau dikembalikan dari Gubernur Riau, maka Hamdani sebagai pihak yang tertuduh bisa menuntut balik BK DPRD Pekanbaru. “Sebagai tindakan tidak menyenangkan dan melanggar hukum. Ini kasusnya buka lagi perdata, tapi sudah pidana,” sebutnya.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai rekomendasi Badan Kehormatan (BK) memberhentikan Hamdani sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru cacat dan melanggar tata tertib (Tatib).

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS Kota Pekanbaru Muhammad Sabarudi, Rabu, 27 Oktober 2021 di Pekanbaru.

“Di Pasal 9 ayat (3) yang berbunyi bahwa pengaduan yang diajukan memiliki waktu 7 hari setelah kejadian. Dari pasal itu saja, rekomendasi dari BK DPRD Pekanbaru sudah cacat,” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa putusan BK DPRD Kota Pekanbaru memberhentikan Hamdani sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru sangat bertentangan dengan ketentuan hukum.

“Pelanggaran terkait keputusan BK seharusnya tidak melanjutkan proses persidangan karena aduan yang disampaikan ke BK kadaluarsa,” kata Sabarudi.

Dijelaskan, pada Pasal 11 berbunyi pengaduan diajukan kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada BK sebagaimana dimaksud pada pasal pasal 6 ayat (1) melalui sekretariat pada hari kerja. “Proses ini tidak pernah dapat Hamdani sebagai Ketua DPRD,” lanjut Sabarudi.

Selanjutnya pelanggaran yang dilakukan BK DPRD Pekanbaru juga terlihat di Pasal 22 dimana BK DPRD Pekanbaru harus terlebih dahulu melakukan rapat dengan fraksi teradu untuk menentukan apakah pengaduan dilanjutkan ke jenjang persidangan atau tidak.

Sabarudi juga menegaskan kursi kepemimpinan Hamdani tidak bisa segampang itu untuk diganti karena kebijakan piminan DPRD adalah hak partai pemenang. Dia juga menjelaskan dirinya selaku Ketua Fraksi PKS DPRD Pekanbaru memang dipanggil oleh BK, namun pemanggilan dilakukan setelah persidangan yang mana sesuai peraturan BK memanggil ketua fraksi sebelum pemanggilan persidangan.

“Saya memang dipanggil, dan saya datang. Saya sampaikan pengaduan itu tidak perlu dilanjutkan dengan alasan bahwa aduan sudah kadaluarsa,” tegasnya.

Terakhir pelanggaran yang dilakukan BK terdapat di Pasal 47, yang mana pengambil keputusan melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap pihak yang diadukan.

“Banyak hal yang janggal, seperti dipaksakan. Pelanggaran itu terlihat jelas aturan hukum yang ditegakkan oleh BK sendiri,” tutupnya.

Sebagai informasi rekomendasi BK DPRD Pekanbaru ini dilangsungkan dalam rapat paripurna pada hari Senin, 26 Oktober 2021, malam dengan 2 agenda.

Adapun kedua agenda tersebut Penetapan Pansus 6 Ranperda Kota Pekanbaru dan Pembacaan Keputusan BK DPRD Pekanbaru.

Pada malam itu, BK memutuskan untuk memberhentikan Hamdani dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Pekanbaru. *

The post PKS Nilai Rekomendasi BK Berhentikan Hamdani Sebagai Ketua DPRD Kota Pekanbaru Cacat first appeared on SamarindaNews.

“Betul. Hasil Konsinyering semalam Kamis 3 Juni 2021 dan keputusan bersama antara Komisi II, Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan DKPP,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim seperti dilansir detikcom, Jumat (4/6/2021).

Luqman menyebut baik DPR,KPU dan Pemerintah menyepakati bahwa pemungutan suara Pilpres dan Pileg digelar pada 28 Februari. Sedangkan untuk Pilkada pada 27 November.

“Pemungutan suara Pileg dan Pilpres dilaksanakan tanggal 28 Februari 2024. Pemungutan Suara Pilkada dilaksanakan tanggal 27 November 2024,” ujarnya.

Sementara, tahapan Pemilu 2024 akan dimulai 25 bulan sebelum pelaksanaannya yakni sekitar Maret 2022.

“Tahapan dimulai 25 bulan sebelum pungutan suara, yakni mulai Bulan Maret 2022. Dasar pencalonan Pilkada didasarkan pada hasil Pileg 2024,” tuturnya. (mg1)

The post DPR-KPU Sepakat Pemilu 2024 Digelar 28 Februari first appeared on SamarindaNews.

Ia menilai “bola” konflik yang Demokrat mengarah ke pemerintah. Itu karena selain pemerintah akan dipusingkan dengan dua kepengurusan partai, KLB itu diduga melibatkan pejabat istana yakni Moeldoko.

“Presiden perlu menindak tegas Moeldoko. Agar tidak menjadi beban politik bagi pemerintah, sebaiknya Presiden bebas tugaskan saja Moeldoko dari posisi di pemerintahan,” ujarnya saat dihubungi, Senin (8/3/2021).

Selain itu, kata Umam, pemerintah harus adil menyikapi praktik politik yang dinilai melecehkan logika akal sehat dalam berdemokrasi. Sikap pemerintah ini diperlukan agar keberpihakannya terhadap nilai-nilai demokrasi tak menjadi bias, dan sistem kepartaian merasa terlindungi.

“Jika presiden masih tetap tidak bersikap tegas, justru akan menghancurkan kredibilitas politik dan komitmen berdemokrasi Presiden Jokowi dan pemerintahan saat ini,” katanya.

Sebagaimana diketahui, Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah belum bisa mengambil langkah hukum selama hasil KLB belum dilaporkan ke pemerintah. Mahfud mengingatkan pada saat itu pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak berani membubarkan KLB yang terjadi di PKB. Sehingga menurut Mahfud, yang bisa dilakukan pemerintah adalah memberikan aspek keamanan kepada semua pihak ketika KLB muncul.

The post Kisruh Demokrat, Presiden Jokowi Diminta Tindak Moeldoko first appeared on SamarindaNews.

Voting warganet sendiri bermula saat akun twitter, @adriCB88 mencuitnya dengan memposting voting ketum demokrat secara konstisional. Jika memilih AHY tekan tombol retweet, jika pilih Moeldoko tekan tombol ‘love/suka’.

“Menurut Anda siapakah diantara kedua Tokoh ini yang bnr2 secara Konstitusional sebagai Ketua Partai Demokrat? Pilihan Anda”,” tanya akun tersebut.

Lebih dari 2.000 pengguna Twitter telah memberikan pilihan. Kebanyakan mereka memilih AHY sebagai Ketum Demokrat, yakni 2.100 retweet, sementara Moeldoko disukai 231 kali.

Di antara warganet yang memilih ada pula yang mengomentari sikap Menko Polhukam Mahfud MD yang dinilai sebagai wasit kekisruhan ini.

“Putra mahkota cikeas lawan bapak mahkota istana ,,, serulah nunggu bola panas menkumham,” tulis akun Twitter bernama Aditya G.

Serangan terhadap sikap Mahfud sendiri bukanlah yang pertama. Sejak semalam, Mahfud dikomentari warganet usai mencuit KLB PD. Dua cuitannya kemudian dipenuhi oleh ribuan komentar.

Mahfud mengatakan, sejak Era Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga Joko Widodo (Jokowi), pemerintah tak pernah melarang adanya KLB. Masalah hukum baru akan muncul jika hasil KLB didaftarkan ke Kemenkum HAM.

“Saat itu Pemerintah akan meneliti keabsahannya berdasar UU dan AD/ART parpol. Keputusan Pemerintah bs digugat ke Pengadilan. Jd pengadilanlah pemutusnya. Dus, skrng tdk/blm ada mslh hukum di PD,” ujarnya.

The post Ribuan Warganet Voting Ketum Demokrat AHY atau Moeldoko, Ini Hasilnya first appeared on SamarindaNews.

Penyusunan tatib, sebut dia, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 18/2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD yang berisi tata cara kerja dewan. Dari penganggaran, legislasi, hingga pengawasan.

Fraksi jadi alat kelengkapan dewan (AKD) yang pertama rampung. Terdapat delapan fraksi di Basuki Rahmat, sebutan DPRD Samarinda. PKB, PPP, dan Hanura jadi partai yang berkoalisi membentuk fraksi gabungan. Sementara itu, tujuh puak sisanya mandiri dalam satu fraksi.

“Tujuh fraksi murni, satu fraksi gabungan,” tutur Sis, begitu dia disapa.

Untuk AKD lainnya. Semisal, badan anggaran, badan legislasi, badan kehormatan, dan struktur komisi masih dirumuskan. Politikus PDI Perjuangan Samarinda itu menegaskan perlu menampung kebutuhan semua wakil rakyat terpilih karena kerja dewan berasaskan kolektif kolegial. “Paham saja kan, setiap partai pasti perlu menampung aspirasi. Makanya perlu diakomodasi juga,” katanya.

Karena itu, selesainya tatib dirancang bakal disertai rampungnya komposisi AKD lainnya dan dapat diparipurnakan. “Oktober sudah bisa kerja. Kami bakal kebut untuk selesaikan ini,” pungkasnya. (smn3)

The post Penyusunan Formasi DPRD Samarinda Capai 85 persen first appeared on SamarindaNews.

Menurut Ketua Desk Pilkada PKB, Daniel Johan, pihaknya mempertimbangkan Jaang untuk maju bersama Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi. Namun nama Rita juga menjadi perhatian PKB.

“Kandidat terkuat mengerucut dua nama yakni Syaharie Jaang, wali kota Samarinda yang akan berpasangan dengan Rizal Effendi, wali kota Balikpapan, serta Rita yang saat ini bupati Kutai Kertanegara,” ujar Daniel dalam perbincangan, Senin (25/9/2017).

Meski begitu, komunikasi yang paling banyak dilakukan PKB adalah dengan Jaang yang merupakan Ketua DPW Partai Demokrat itu. Sementara dengan Rita, komunikasi masih kurang.

“Yang sangat intensif berkomunikasi adalah wali kota Samarinda, bahkan sudah sampai bagaimana membangun Kaltim menjadi pusat pertumbuhan,” jelas Daniel.

Hanya saja soal koalisi, menurutnya PKB masih terus melakukan penjajakan. Daniel menyebut belum ada kesepakatan antara PKB dengan Demokrat, atau pun dengan Golkar yang merupakan partai naungan Rita.

“Kaltim masi cair, masih berubah-ubah terus,” ucapnya.

Seperti diketahui, Golkar telah memutuskan mengusung Rita untuk maju di Pilgub Kaltim 2018. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketum Golkar Setya Novanto pada bulan Mei lalu saat mengajak Rita yang merupakan Ketua DPD Golkar Kaltim itu sidak ke Pasar Pandansari, Balikpapan.

“Kenalin, Rita, Bupati Kukar. Nanti cagub Kaltim 2018,” kata Novanto, Senin (22/5).

The post Pilgub Kaltim, Wali Kota Samarinda dan Bupati Kukar Masuk Radar PKB first appeared on SamarindaNews.

Menag mengapresiasi IAIN Samarinda yang menggelar Seminar Internasional dengan mengusung tema Revitalizing The Role Of Islamic Higher Education Towards Cultural Transformation And Radicalsm Prevention. Seminar ini dihadiri praktisi pengajar dari sejumlah perguruan tinggi negara sahabat, di antaranya: Brunai Darussalam, Singapura, Malaysia, Australia dan Thailand.

Menurut Menag, tema seminar spesifik, membahas revitalisasi dan peran Pendidikan Tinggi Islam dalam rangka transformasi budaya dan menangkal radikalisme merupakan isu yang sangat penting dan krusial.

“Bagi saya seminar internasional ini tidak hanya sekadar untuk diseminarkan, akan tetapi perlu ada langkah-langkah kongrit dalam rangka mencegah radikalisme di negara kita,” kata Menag.

Menag menambahkan, bila ingin melihat corak keberagaman suatu bangsa, lihatlah bagaimana keberadaan perguruan tinggi di negara tersebut. Dengan kematangan pendekatan ilmu-ilmu keislaman tersebut, alumni dan civitas akademika PTKI relatif terbiasa melihat keragaman pendapat serta tidak kagetan dalam melihat perbedaaan pendapat.

“Saya juga mengapresiasi akan tumbuhnya pusat studi Islam dan Pancasila di kampus IAIN Samarinda untuk memproteksi seluruh civitas akademika dari ajaran-ajaran yang menebar kebencian berbasis agama,” imbuh Menag.

Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak, menilai Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai sosok penyejuk bagi umat beragama di Indonesia. Menurut Awang Faroek, semua agama di Indonesia mencintai Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Ia mengaku selalu menyimak pernyataan-pernyataan Menteri Agama di media massa terkait kerukunan umat beragama.

“Mudah-mudahan kedatangan Menteri Agama ke IAIN Samarinda ini menambah semangat kami untuk membangun pendidikan keagamaan berkualitas dan menebarkan semangat kerukunan antar umat beragama,“ ujar Awang Faroek diikuti aplaus mahasiswa dan undangan Seminar Internasional yang mengusung tema Revitalizing The Role Of Islamic Higher Education Towards Cultural Transformation And Radicalsm Prevention, di IAIN Samarinda.

Awang Faroek menambahkan, hingga saat ini tidak pernah ada konflik agama dan etnis di Kalimantan Timur. Inilah yang membuat Provinsi Kaltim menjadi pilihan bagi investor untuk berinvestasi. Kerukunan bergama selalu terjaga dan berjalan dengan baik di Kaltim.

“Masyarakat Kaltim mencintai harmoni kedamaian. Terima kasih kepada forum koumunikasi lintas agama dan forum komunukasi umat beragama yang turut membantu menjaga harmoni kedamaian di Kaltim. Saya tegaskan di hadapan Pak Menteri Agama, tidak ada intoleransi di Kaltim,” kata Awang Faroek.

Gubernur Kaltim ini juga berharap Menag Lukman Hakim Saifuddin mendukung IAIN Samarinda menjadi Univeritas Islam Negeri. “Semoga kedatangan Menteri Agama ke Kalimantan Timur selanjutnya akan meresmikan IAIN menjadi UIN Samarinda. Apalagi IAIN Samarinda saat ini menjadi kampus revolusi mental di Samarinda,” harap Awang Faroek.

The post Menteri Agama Datang ke Samarinda, Hadiri Seminar Internasional di IAIN first appeared on SamarindaNews.