Melansir dari laman Garmin, Fenix 9 Pro dirancang untuk para atlet dan petualang sejati, smartwatch GPS multisport premium ini hadir dengan casing titanium yang tangguh dan layar AMOLED yang merupakan yang terbesar sepanjang sejarah lini fēnix.

Didesain untuk pergelangan tangan lebih besar, smartwatch ini menghadirkan metrik stamina dan daya tahan yang lebih canggih, dam peta yang dapat dinavigasi dengan tampilan lebih halus serta intuitif.

Versi 47 mm dilengkapi dengan layar AMOLED berukuran 1,4 inci yang memiliki resolusi 454 × 454 piksel dan dilindungi oleh Sapphire Crystal. Kecerahan layarnya mencapai 3.000 nit.

Meskipun kapasitas penyimpanannya tetap 64 GB, daya tahan baterai Fenix 9 Pro kini dapat bertahan hingga 18 hari dalam mode smartwatch. Garmin menawarkan Fenix 9 Pro dalam tiga ukuran: 43 mm, 47 mm, dan 51 mm.

Model 51 mm menjadi sorotan karena merupakan smartwatch Garmin pertama yang menggunakan layar AMOLED berukuran 1,5 inci. Ukuran ini diklaim 15 persen lebih besar dibandingkan Fenix 8, namun tetap mempertahankan ukuran casing yang sama.

Beberapa konfigurasi Fenix 9 Pro juga dilengkapi dengan kemampuan pengisian daya menggunakan tenaga surya.

Garmin menambahkan fitur keselamatan pada Fenix 9 Pro melalui InReach, yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan keluarga atau meminta bantuan darurat melalui koneksi satelit atau LTE.

Perangkat ini juga dilengkapi dengan lampu LED yang memiliki pilihan cahaya hijau, dirancang untuk membantu pengguna melihat dalam kondisi gelap saat membutuhkan penerangan.

Dalam hal olahraga, kedua model ini dilengkapi dengan Stamina Zones, sebuah sistem yang membagi intensitas latihan ke dalam lima zona berdasarkan kondisi fisik pengguna.

Pembagian ini bertujuan untuk membantu pengguna menentukan intensitas yang sesuai dengan target latihan, sehingga mereka tidak cepat kehabisan tenaga.

Terdapat juga Stamina Curves yang memperkirakan berapa lama stamina pengguna dapat bertahan saat berada pada tingkat intensitas tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh pelari dan pesepeda sebagai panduan untuk menentukan pace saat beraktivitas.

Fenix 9 Pro dibanderol dengan harga awal 1.100 dolar AS, setara dengan sekitar Rp19,4 juta untuk ukuran 43 mm dan 47 mm. Sementara itu, varian 51 mm menjadi model termahal dengan harga 1.200 dolar AS atau sekitar Rp21,2 juta.

Di pasar Indonesia, kedua smartwatch ini berpotensi untuk diluncurkan. Garmin Indonesia telah mencantumkan Fenix 9 dan Fenix 9 Pro di situs resmi mereka dengan status “Segera hadir”.

Acara ini berlangsung di Mabes TNI Cipayung, Jakarta Timur, Selasa, 13 Januari 2025, dan terselenggara berkat kerja sama Redaksi Bertuahpos, Satsiber TNI dan Ormas Setya Kita Pencasila. Dalam acara tersebut hadir langsung Komandan Satsiber TNI, Brigjen J.O. Sembiring, SH. SE. MM, beserta jajarannya, Ketua Umum Setya Kita Pancasila, Andreas Sumual, dan Pemimpin Redaksi Bertuahpos, Junaidi.

Dalam forum tersebut, Bertuahpos dan Satsiber TNI membahas peran media siber dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan berdaulat. Diskusi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara media dan aparat pertahanan siber dalam menghadapi ancaman disinformasi, serangan digital, serta perlindungan ruang siber nasional di era transformasi teknologi yang semakin cepat.

“Ruang digital kini telah menjadi saranan utama dalam menyalurkan informasi, dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Dinamika informasi di ruang digital yang sangat terbuka menjadikannya celah bagi oknum ataupun pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Junaidi dalam pemaparannya.

Oleh sebab itu, kata dia, media massa sebagai salah satu instrumen penyalur informasi digital punya tanggung jawab besar untuk menangkal setiap mis informasi dan dis informasi. Namun, tanggung jawab ini tidak akan berjalan dengan efektif tanpa kolaborasi yang kuat dengan lembaga atau instansi terkait.

Salah satu materi penting yang dipaparkan, yakni terkait dengan manajemen reputasi sebuah lembaga di ruang digital. Upaya itu dapat dilakukan dengan berbagai strategi, salah satunya dengan memanfaatkan media massa dan sosial media.

Junaidi menjelaskan, meski dalam praktinya tidak mudah, instansi seperti TNI perlu memperkuat posisinya di mata publik—terutama dalam hal pertahanan negara—agar publik bisa memahami betapa strategisnya posisi TNI dalam sebuah negara yang berdaulat.

Media Massa Tetap Jadi Otoritas Kebenaran di Tengah Arus Disinformasi Digital

Di tengah derasnya arus informasi, disinformasi, dan konten berbasis kecerdasan buatan (AI), media massa dinilai tetap memegang peran sentral sebagai otoritas kebenaran.

Publik kini tidak lagi sekadar mencari informasi yang viral, melainkan sumber yang paling dapat dipercaya. “Dalam konteks ini, media massa—baik online maupun elektronik—kembali menjadi rujukan utama masyarakat,” ujar Junaidi.

Adapun perbedaan mendasar antara media massa dan influencer terletak pada kepatuhan terhadap hukum dan etika. Media bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Media Siber Dewan Pers, serta mekanisme hak jawab dan koreksi.

Menurutnya, setiap informasi diproduksi melalui proses editorial yang mengedepankan verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan publik.

Sebaliknya, influencer dan akun media sosial, tidak terikat pada kaidah jurnalistik yang baku. Konten yang dihasilkan cenderung berbasis opini pribadi, tanpa kewajiban verifikasi dan mekanisme koreksi yang terstruktur. Kondisi ini membuat media massa memiliki posisi yang lebih kuat dalam menjaga kualitas dan akurasi informasi di ruang publik.

Di era AI yang mampu memproduksi ribuan konten dalam hitungan detik, media massa juga berperan sebagai penjaga akurasi atau gatekeeper. Media berfungsi menyaring informasi manipulatif dan hoaks, sekaligus memvalidasi data berbasis fakta lapangan.

“Dengan peran tersebut, media tidak hanya melindungi publik dari informasi menyesatkan, tetapi juga menjadi referensi utama bagi mesin pencari dan sistem AI itu sendiri,” tambahnya.

Materi ini menegaskan bahwa ketika publik ragu terhadap kebenaran informasi, media massa tetap menjadi tempat kembali untuk mencari kepastian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Komandan Satsiber TNI, Brigjen J.O. Sembiring, SH. SE. MM, mengakui industri media massa berperan penting sebagai perpanjangan tangan untuk memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat.

Menurutnya, bukan hanya publik secara umum, aparat TNI juga harus cakap dalam menerima, mengolah, dan memanfaatkan ruang digital untuk kepentingan pertahanan negara.

“Kami berharap kolaborasi seperti ini terus terjalin. Kami banyak mendapat pengetahuan dan wawansan baru dalam diskusi ini. Materi-materi yang disampaikan tentu sangat berguna bagi kami bagaimana harus bersikap di ruang digital, terutama jika mendapatkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Hampir setiap minggu kami juga rutin menggelar diskusi seperti ini untuk memperkaya khasanah,” ujarnya.***

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Satgas Judi Online merupakan salah satu bentuk keseriusan pemerintah dalam upaya mengatasi masalah tersebut.

“Satgas Judi Online akan segera dibentuk, dengan harapan dapat mempercepat pemberantasan judi online,” kata Jokowi, Kamis, 13 Juni 2-24.

Dia meminta kepada masyarakat untuk tidak terjerat dalam kasus seperti ini. Saat ini, ada lebih dari 2,1 juta situs judi online berhasil ditutup pemerintah. Satgas tersebut nantinya akan mengkoordinasikan seluruh upaya pemberantasan judi online.

Presiden menilai, keberadaan Satgas akan sangat membantu dan mempercepat proses pemberantasan kasus ini di Indonesia. Adapun masalah tersebut, menurutnya, sangat kompleks karena bersifat transnasional dan lintas wilayah hukum.

Selain pembentukan Satgas, Jokowi juga mengajak tokoh masyarakat dan masyarakat luas untuk aktif dalam upaya pemberantasannya yang semakin meresahkan.

Belakangan ini, kasus judi online menjadi sorotan karena tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat sipil tetapi juga di lingkungan TNI dan Polri. Salah satu kasus yang mencuat adalah dugaan seorang prajurit TNI yang mengakhiri hidupnya karena terjerat judi online.

“Saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas untuk saling mengingatkan, mengawasi, dan melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online,” ujarnya.***