HNSI mengkritisi bahwa proyek tersebut berdampak langsung pada hasil tangkapan nelayan, sehingga memicu kekhawatiran terhadap keberlanjutan mata pencaharian mereka.

“Kami mendapatkan laporan dari beberapa rukun nelayan bahwa proyek tersebut menyulitkan (penangkapan ikan). Sehingga mengganggu produktifitas. Kami sangat mengecam hal itu,” kata Wakil Ketua Umum DPP HNSI, Slamet Agus Priyono, SE, SH.

Atas dasar itu, HNSI mendesak pemerintah agar meninjau ulang proyek pagar laut sepanjang 30 kilometer itu yang melintasi lebih dari 15 desa di Utara Banten itu.

Slamet menegaskan, pemerintah harus tegas terhadap proyek strategis yang justru merugikan nelayan.

“Kami mendesak agar semua proyek yang merugikan nelayan ditinjau ulang. Kami tahu bahwa Presiden sangat pro terhadap nelayan dan petani,” ujar Slamet.

Menurutnya, laut milik publik. Tidak boleh dikuasai oleh segelintir pihak, terutama jika dampaknya mengancam kehidupan masyarakat, khususnya nelayan. Saat ini, Slamet bersama timnya sedang menyiapkan materi advokasi untuk melindungi kepentingan nelayan.

“Kami mengumpulkan puluhan materi, mulai dari laporan tertulis hingga bukti video, untuk diserahkan ke pihak berwenang,” katanya.***

The post Proyek Pagar Laut di Banten Ganggu Produktivitas Nelayan, HNSI Angkat Suara first appeared on SamarindaNews.

Hal ini disampaikan Reda dalam sambutannya pada acara penutupan Rapat Koordinasi Sosialisasi Penegakan Hukum dan Pembenahan Tata Kelola Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rabu, 17 Juli 2924. Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan akademisi.

Reda menambahkan, timah memiliki nilai ekonomi tinggi dan merupakan sumber pendapatan utama bagi daerah ini. Namun, dia mengingatkan potensi dampak negatif dari pertambangan timah, seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan konflik sosial.

“Pemerintah Indonesia melalui Kejaksaan RI berkomitmen untuk memastikan sektor pertambangan timah dikelola secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Salah satu langkahnya adalah dengan penegakan hukum dan pembenahan tata kelola pertambangan timah,” ujarnya.

Adapun rapat koordinasi ini bertujuan untuk sosialisasi pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor pertambangan; menginventarisasi dampak ekonomi dan sosial, serta merumuskan solusi bersama dengan stakeholder terkait dan menginventarisasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terkait dengan benda sitaan, dan mengkoordinasikannya dengan Badan Pemulihan Aset Kejaksaan RI.

Dalam kesempatan tersebut, JAM-Intelijen juga menekankan tiga hal penting, pertama; penegakan hukum yang tegas dan konsisten terhadap pelanggar aturan pertambangan, kedua; Pembenahan tata kelola pertambangan timah, termasuk penerapan sistem perizinan yang transparan dan akuntabel serta praktik pertambangan yang ramah lingkungan.

Ketiga; peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pengusaha, masyarakat, dan akademisi, dalam penegakan hukum dan pembenahan tata kelola pertambangan.

“Berkomitmen bersama sangat diperlukan untuk mewujudkan sektor pertambangan timah yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,” sambungnya.

Acara ini dihadiri oleh Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Direktur Utama PT Timah Tbk, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung, Pj Walikota Pangkalpinang, Pj Bupati Bangka, Bupati Bangka Tengah, Bupati Bangka Barat, Kepala Kejaksaan Negeri pada wilayah hukum setempat, serta Tim Pengamanan Pembangunan Strategis pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen.

The post JAM Intel Reda Manthovani Dorong Pengelolaan Tambang Timah secara Berkelanjutan & Bertanggung Jawab first appeared on SamarindaNews.

Menurut Jaksa Agung Muda Intelijen ini, semangat juang para atlet disabilitas Indonesia semakin kokoh meskipun dihadapkan pada berbagai situasi menantang.

Kendati atlet disabilitas memiliki beban mental yang lebih rentan dan memerlukan perhatian ekstra.

Namun para atlet paralimpiade Indonesia semakin sadar bahwa mereka memiliki kemampuan potensial untuk berprestasi.

Oleh sebab itu, dia mendorong semua pihak agar menciptakan lingkungan yang bersahabat, mengingat secara mental, para atlet ini masih cenderung labil.

“Emosi yang labil bisa mempengaruhi prestasi mereka. Jika sedang dalam keadaan tidak stabil, mereka sulit dibujuk, yang tentunya merugikan baik bagi atlet itu sendiri maupun negara,” jelasnya.

Reda juga menekankan bahwa semangat juang para atlet disabilitas luar biasa tinggi. Ia mencontohkan seorang atlet yang dulunya gemar balap motor namun harus mengalami amputasi kedua kakinya akibat kecelakaan.

“Kalau orang biasa mungkin sudah putus asa, tapi dia tetap berjuang menjadi atlet balap kursi roda. Mengejar dia saja saya tidak kuat,” ungkapnya.

Emosi para atlet yang cenderung kurang stabil adalah hal yang wajar. Oleh sebab itu, mereka memerlukan pemahaman dan perhatian lebih dari para pembimbing, terutama dari lingkungan keluarganya.

“Kita harus memperhatikan hal-hal kecil. Kita bisa sebarkan prestasi mereka lewat media sosial, dan tim kami serta pejabat pemerintah secara rutin mengunjungi mereka untuk memberikan semangat. Hal ini sangat berarti bagi mereka,” tambahnya.

Lebih lanjut, Prof. Reda menekankan peran penting keluarga sebagai garda terdepan dalam menjaga semangat dan stabilitas emosi para atlet disabilitas.

“Orang tua harus terus memotivasi mereka. Kepedulian lebih dari keluarga sangat diperlukan agar semangat juang mereka tetap tinggi,” katanya.

Mengenai target di Paralympic Paris 2024, Prof. Reda menyebutkan bahwa Indonesia menargetkan untuk meraih dua medali emas, khususnya dari cabang bulu tangkis dan panahan.

“Pemerintah juga sudah memberikan perhatian lebih dengan hadiah yang setara dengan atlet olimpiade. Saya yakin dengan semangat juang mereka, target ini bisa tercapai,” ujarnya optimis.

Reda merasa sangat terhormat karena telah diberi amanah oleh pemerintah sebagai CdM Kontingen Indonesia untuk Paralympic Paris 2024.

“Saya bersyukur dan berharap bisa mengabdikan diri untuk mencapai target tersebut serta memotivasi para atlet disabilitas,” ujarnya.

Menurutnya, dengan segala persiapan dan dukungan yang ada, Indonesia siap memberikan yang terbaik di Paralympic Paris 2024.***

The post Prof Dr Reda Manthovani: Kedua Kakinya Diamputasi, Namun Ia Menjadi Atlet Luar Biasa first appeared on SamarindaNews.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa pemindahan dana adalah hal biasa yang dilakukan oleh nasabah atas dana yang disimpan di suatu bank.

“Hal yang penting untuk OJK adalah bank senantiasa memenuhi kebutuhan nasabah serta menjaga penerapan manajemen risiko tetap dilaksanakan,” kata Dian seperti dilansir dari Bloomberg Technoz, Jumat, 7 Juni 2024.

Terkait bank syariah, penerapan manajemen risiko ini sesuai dengan SE OJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dian juga menyampaikan bahwa BSI telah berkomitmen untuk memastikan kebutuhan penempatan dan penarikan dana dapat dilakukan oleh seluruh nasabah dalam kondisi apapun.

Lebih lanjut, Dian menyatakan bahwa berdasarkan pemantauan yang dilakukan OJK, BSI hingga kini masih menjalankan bisnisnya dengan baik dengan likuiditas yang terjaga, serta terus meningkatkan pelayanan yang diberikan. Dian menekankan bahwa para nasabah BSI tidak perlu khawatir dengan aksi pemindahan dana yang dilakukan Muhammadiyah.

“BSI juga menyampaikan komitmen akan terus bekerja sama dengan seluruh stakeholders untuk memajukan bank syariah dan perekonomian umat dengan tetap menjunjung prinsip syariah,” pungkas Dian.

Aksi pemindahan dana oleh Muhammadiyah ini diketahui menyusul memo Konsolidasi Dana Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 320/I.0/A/2024 yang diterbitkan pada 30 Mei 2024.

Dalam memo tersebut, PP Muhammadiyah meminta rasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan dari BSI untuk dialihkan ke sejumlah bank lain, seperti Bank Syariah Bukopin, Mega Syariah, Muamalat, Bank-bank Syariah daerah, dan bank lain yang bekerja sama dengan Muhammadiyah.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan PP Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah mengenai konsolidasi keuangan yang dilaksanakan pada 26 Mei 2024 di Yogyakarta.***

The post Ini Respon OJK soal Muhammadiyah Pindahkan Dana dari BSI ke Bank Lain first appeared on SamarindaNews.