Dia menyoroti berbagai persoalan kompleks yang dihadapi nelayan Indonesia saat ini, termasuk di Provinsi Riau.

Menurutnya, kebijakan kelautan nasional saat ini masih belum berpihak pada realitas hidup nelayan dan kerap mengabaikan karakteristik sosial-budaya di setiap daerah.

“Setiap wilayah perairan di Indonesia punya karakter dan budaya yang berbeda. Tidak bisa disamakan begitu saja. Kapal saja membawa budaya masing-masing,” ujar Sumardjono.

Dia pernah menangkap 56 kapal ilegal ikan asal Thailand yang membawa hampir 1.300 anak buah kapal. Meskipun kapal-kapal tersebut akhirnya disita dan diserahkan ke daerah, tidak ada yang mampu mengoperasikannya karena perbedaan budaya dan teknologi.

Sumardjono mengatakan rendahnya penggunaan teknologi di kalangan nelayan lokal sebagai faktor utama ketimpangan daya saing dengan nelayan asing.

“Nelayan kita masih mewarisi kebiasaan lama. Kalau bapaknya tidak pakai teknologi, anaknya juga begitu. Ini yang sedang kita dorong untuk berubah,” jelasnya.

Dia mendorong program sertifikasi nelayan sebagai jalan keluar. Sertifikasi ini mencakup navigasi, teknik penangkapan ikan, dan standar kualitas tangkapan agar bisa menembus pasar ekspor.

“Kadang satu kapal dapat 30 ton, tapi hanya 10% yang layak ekspor karena salah tangkap atau tidak sesuai standar,” katanya.

Lebih jauh, Sumardjono menyoroti praktik curang di sejumlah daerah, seperti sistem “bon ikan” di Rokan Hilir. Dalam sistem ini, hasil tangkapan nelayan dicatat namun tidak langsung dibayar. Pembayaran ditunda hingga ikan laku terjual, yang kerap dimanipulasi oleh tengkulak untuk menurunkan harga.

“Ini jahat. Nelayan sudah ke laut berbulan-bulan, pulang-pulang tidak bawa uang karena dikompensasi utang dan harga ditekan. Pemerintah daerah harus membasmi praktik semacam ini,” tegasnya.

Dia juga menyebut struktur nelayan Indonesia sangat timpang: dari trader (eksportir), juragan (pemilik kapal), nakhoda, hingga buruh nelayan. Buruh kerap menjadi pihak paling dirugikan dalam sistem ini.

Sementara soal pengawasan laut, Sumardjono mengatakan pentingnya teknologi Vessel Monitoring System (VMS). Namun, harganya sangat mahal dan sulit diakses oleh nelayan kecil. Padahal, tanpa alat ini, banyak nelayan Indonesia tersesat dan masuk ke perairan negara lain, lalu dituduh mencuri ikan.

“VMS itu penting, tapi bagaimana bisa dibeli kalau harga solar saja sudah memberatkan? Pemerintah harus subsidi atau fasilitasi. Jangan malah menyalahkan nelayan terus,” ujarnya.

Sumardjono juga mengkritik keras kebijakan otonomi daerah di laut yang disamakan dengan darat. Menurutnya, laut bersifat menyambung secara global dan tak bisa dipagari berdasarkan batas-batas administratif.

Menurutnya, pemerintah masih dianggap abai dalam perencanaan anggaran kelautan, yang hingga saat ini masih belum maksimal. Dia menekankan pentingnya pengajuan bantuan pendidikan, pelatihan, dan pembiayaan kepada pemerintah pusat sejak jauh hari.

“Kalau mau bantu nelayan, jangan cuma subsidi BBM. Sekolahkan anak nelayan sampai kuliah. Itu bentuk kesejahteraan nyata,” ucapnya.

Dia berharap agar pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan beasiswa khusus bagi anak nelayan melalui berbagai kementerian dan lembaga pendidikan. “Kalau anak nelayan bisa naik kelas jadi juragan, itu keberhasilan. Jangan terus-menerus jadi buruh laut,” katanya.

The post Laksamana TNI (Purn) Sumardjono Soroti Ketimpangan Kebijakan Laut dan Nasib Nelayan first appeared on SamarindaNews.

Dalam musda tersebut yang diikuti oleh 10 DPC HNSI Kabupaten/Kota itu sepakat menunjuk Junaidi untuk melanjutkan kepemimpinan HNSI Provinsi Riau lima tahun ke depan, dan diharapkan mampu membawa HNSI ke arah yang lebih baik untuk tujuan kesejahteraan nelayan Indonesia, khususnya di Provinsi Riau.

Dalam kesempatan itu, Junaidi menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas dan amanah dari para nelayan di Riau, terutama memperkuat peran HNSI dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan, khususnya di Riau.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ini adalah amanah besar. Kita akan perkuat kelembagaan dan kemandirian nelayan di seluruh kabupaten/kota di Riau,” ujarnya.

Junaidi menyoroti pentingnya sinergi antara HNSI dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perairan secara berkelanjutan. Menurutnya, nelayan harus menjadi subjek utama dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah.

Musda HNSI Riau ini dihadiri oleh perwakilan DPC dari berbagai kabupaten/kota, tokoh nelayan, serta tamu undangan dari instansi pemerintah dan mitra strategis.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP HNSI, Dr. Ir. Anton Leonard, SP, MM, mengingatkan pentingnya peran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebagai garda terdepan organisasi nelayan. Dalam sambutannya di Musda HNSI Riau, ia menegaskan bahwa kebangkitan HNSI di daerah sangat bergantung pada kekuatan DPC.

“Riau ini daerah yang unik. Sungainya panjang, lautnya luas, dan ikannya melimpah. Potensi budidayanya juga besar. Tinggal pilih jenis ikan, cari investor, dan gerakkan nelayannya,” ujar Anton lugas.

Ia menyebut bahwa setiap kabupaten/kota di Riau menyimpan potensi besar, hanya tinggal bagaimana DPC bisa menghidupkan semangat dan pemberdayaan nelayan di daerah masing-masing.

Lebih lanjut, Anton menilai posisi geografis Riau sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ini menjadi peluang besar dalam pengembangan hasil tangkapan dan budidaya perikanan.

“Buyer-nya dekat, pasar internasional tinggal seberang. Hasil tangkap dan budidaya sangat bisa dikembangkan. Seringkali nelayan dianggap miskin, padahal perputaran uang di lingkungan mereka sangat cepat,” tambahnya.

Anton menekankan, kebahagiaan nelayan bukan hanya soal hasil tangkapan, tapi juga soal pendampingan dan pembinaan dari pengurus. “Kalau DPC-nya solid, kompak, dan benar-benar membina, maka HNSI akan jadi organisasi yang manfaatnya langsung dirasakan oleh nelayan,” tegasnya.

Musda kali ini, menurut Anton, bukan hanya soal memilih ketua baru. Ini adalah titik balik bagi HNSI Riau untuk memperkuat akar organisasi di daerah dan merumuskan langkah-langkah konkret menuju pengelolaan sumber daya perairan yang adil, berkelanjutan, dan pro-kesejahteraan nelayan lokal.***

The post Junaidi Terpilih Jadi Ketua DPD HNSI Riau Masa Bakti 2025–2030 first appeared on SamarindaNews.

Ketua Panitia Musda, M. Aderman, mengatakan bahwa Musda ini bisa terlaksana setelah melalui proses persiapan yang cukup panjang. “Setelah sekian lama kita rencanakan, hari ini Musda bisa terlaksana. Mudah-mudahan ini menjadi awal kemajuan HNSI Riau ke depan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung. Tujuan utama kita adalah untuk kesejahteraan nelayan,” ujarnya.

Saat ini, HNSI telah memiliki 10 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kabupaten/kota, meskipun masih ada beberapa daerah seperti Dumai dan Kepulauan Meranti yang belum aktif. “Yang sudah hadir dalam Musda ini ada dari 9 kabupaten/kota,” ujar Ketua DPD HNSI Riau, Junaidi. “Khususnya teman-teman dari Rokan Hilir, kami apresiasi atas dinamika dan semangatnya,” sebutnya.

Dia menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah, seraya menyampaikan bahwa Pemprov Riau telah memberikan komitmen penuh untuk keberlangsungan HNSI. “Kalau organisasi bergerak tanpa dukungan pemerintah, itu akan sangat berat,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal DPP HNSI, Dr. Ir. Anton Leonard, SP, MM, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran DPC sebagai ujung tombak organisasi. Dia berharap HNSI Riau bisa bangkit kembali, mengingat potensi perikanan daerah yang sangat luar biasa.

“Riau ini unik. Ada sungai panjang, laut luas, dan potensi ikan yang melimpah. Budidayanya juga besar, tinggal pilih ikannya dan cari investornya. Semua daerah punya potensi, tinggal bagaimana DPC menghidupkan kembali semangat nelayan di daerahnya,” ucap Anton.

Dia menambahkan bahwa Riau merupakan daerah dengan potensi strategis sektor perikanan dan kelautan. Selain itu, posisinya sangat dekat dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

“Buyer-nya dekat. Jadi sangat mudah mengembangkan hasil tangkapan maupun budidaya. Seringkali nelayan dianggap miskin, padahal perputaran uang di kalangan keluarga nelayan sangat cepat,” ujarnya.

Anton menegaskan, kebahagiaan nelayan sangat bergantung pada kinerja dan pembinaan yang dilakukan oleh DPC. “Asal DPC solid dan rukun nelayannya dibina dengan baik, maka HNSI akan jadi wadah yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh nelayan.”

Musda ini menjadi momentum penting bagi HNSI Riau untuk memperkuat jaringan organisasi dari bawah, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis menuju pengelolaan sumber daya laut yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan nelayan lokal.***

The post HNSI Riau Gelar Musda, Dorong Pengelolaan Sumber Daya Laut Secara Berkelanjutan first appeared on SamarindaNews.

Di forum itu, FKNN menyampaikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi nelayan di berbagai daerah Indonesia, termasuk permintaan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari fraksi PKB Daniel Johan mengatakan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belakangan ini justru membebani kehidupan para nelayan. Menurutnya, PP 11/2023 yang seharusnya menjadi instrumen pengaturan justru menimbulkan keresahan di lapangan karena tidak sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja yang bertujuan mempermudah perizinan.

“Masalah nelayan ini kompleks. Harusnya UU Cipta Kerja menjadi jalan keluar, tapi implementasi di lapangan malah mempersulit. Kami mendorong FGD dan meminta klarifikasi dari Menteri KKP terkait PP tersebut,” ujar Daniel.

Adapun isu utama yang disoroti dalam rapat tersebut meliputi; limbah dan kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas industri dan pertambangan; regulasi PP 11 Tahun 2023 tentang migrasi ikan dan penerapan Vessel Monitoring System (VMS); pengendalian pemanfaatan ruang laut serta maraknya kapal ikan asing (KIA) yang masih beroperasi di perairan Indonesia.

Sementara itu, Anggota Komisi IV H. Firman Soebagyo, menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan pembatasan ruang gerak nelayan. Dia menilai bahwa membatasi nelayan untuk mengikuti migrasi ikan adalah tindakan yang tidak masuk akal.

“Ikan itu bermigrasi, bukan diam di satu tempat. Kalau nelayan tidak bisa mengejar ikan, bagaimana bisa menangkap? Ini kebijakan yang sangat merugikan nelayan kita,” tegas Firman.

Pj Ketua Dewan Presidium Pusat FKNN, HA. Chairil Anwar, bersama Sekretaris DPP FKNN S. Agus Priyono, mengapresiasi sambutan hangat itu. Mereka menganggap forum ini menjadi momentum penting dalam memperjuangkan keadilan bagi nelayan lokal yang selama ini merasa termarjinalkan oleh kebijakan pusat.

FKNN sendiri merupakan wadah perjuangan nelayan yang beranggotakan berbagai elemen, mulai dari aktivis nelayan, pegiat lingkungan, akademisi, hingga praktisi yang peduli terhadap masa depan perikanan Indonesia. Dalam pertemuan ini, hadir pula perwakilan dari DPW FKNN wilayah Kepri, Sulsel, NTB, Jateng, Jatim, Banten, Jakarta, Kalbar, Sumsel, dan Jabar.

Sebelumnya, FKNN telah melakukan sejumlah aksi damai di berbagai daerah sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai merugikan nelayan. Rapat dengar pendapat di DPR RI menjadi kelanjutan dari rangkaian upaya menyuarakan kepentingan masyarakat pesisir.***

The post FKNN Sampaikan Aspirasi Nelayan Nusantara, Komisi IV DPR RI Dukung Evaluasi PP Nomor 11/2023 first appeared on SamarindaNews.