Dia menyebut selama ini, para nelayan — khususnya di Rokan Hilir — sudah lama menjerit karena pasokan BBM bersubsidi untuk nelayan sangat terbatas. Penyelewengan tersebut semakin memperburuk situasi di lapangan. “Yang ada saja sudah kurang. Apalagi jika disalahgunakan, ini jelas merugikan nelayan dan mengganggu kondisi di lapangan.”

“Kami sangat mengapresiasi kinerja Ditreskrimsus Polda Riau yang menindak tegas pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ini langkah positif untuk melindungi hak-hak nelayan,” kata Junaidi, kepada Bertuahpos, Rabu (13 Agustus 2025.

Ia mendorong pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Upaya pengawasan harus dilakukan bersama agar kejadian serupa tidak terulang. “Alhamdulillah, mulai kemarin penyaluran (BBM bersubsidi) sudah kembali normal,” ujarnya.

PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) memastikan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terlibat kasus penyelewengan BBM bersubsidi di Rokan Hilir, Riau, merupakan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan beroperasi di bawah lisensi Pertamina.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw, menegaskan penyaluran BBM bersubsidi jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) selalu mengikuti ketentuan pemerintah dan diawasi melalui sistem Subsidi Tepat Pertamina.

“Pertamina tidak mentolerir pelanggaran di SPBU. Kami mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan,” kata Fahrougi.

Sebagai tindak lanjut, Pertamina menghentikan sementara penyaluran BBM bersubsidi di SPBU tersebut, mengamankan rekaman CCTV, memeriksa data transaksi, dan meneliti dokumen pendukung termasuk surat rekomendasi yang digunakan. Pertamina memastikan pasokan BBM bagi masyarakat tetap terjaga melalui SPBU lain yang beroperasi normal di wilayah itu.

Fahrougi menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang berhasil mengungkap kasus tersebut dan menyatakan kesiapan berkoordinasi untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran.

“Secara internal kami juga melakukan pengecekan menyeluruh dan akan memberikan sanksi sesuai aturan jika pelanggaran terbukti,” ujarnya.

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Riau membongkar praktik penyelewengan distribusi BBM bersubsidi di Kecamatan Bagan Punak Meranti, Rohil. Polisi menangkap tiga tersangka, yakni HM (38) sebagai penimbun BBM, HA (43) selaku supervisor SPBU, dan MD (40) selaku manajer SPBU.

Direktur Reskrimsus Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro Ridwan, menjelaskan tim menemukan 50 jeriken Bio Solar (1.470 liter) dan 18 jeriken Pertalite (522 liter) di rumah HM. BBM tersebut dibeli dari SPBU menggunakan surat rekomendasi nelayan, namun dijual ilegal kepada masyarakat umum.

HM membeli Bio Solar 29,411 liter per jeriken seharga Rp200.000, namun membayar Rp210.000 kepada operator SPBU, termasuk fee Rp10.000 per jeriken. Modus serupa dilakukan untuk Pertalite. Kedua oknum SPBU diduga mendapat keuntungan dengan menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).***

The post Nelayan Rohil Sudah Lama Menjerit, Ini Kata Ketua HNSI Riau soal Penyelewengan BBM di Rokan Hilir first appeared on SamarindaNews.

Menurut Slamet Agus Priyono, setelah dilakukan penelusuran internal, tidak terdapat nama tersangka tersebut dalam jajaran kepengurusan HNSI versi Bogor yang dipimpin oleh Laksamana (Purn) Soemarjono.

“Kami sudah memverifikasi secara menyeluruh. Nama yang disebut dalam pemberitaan terkait penangkapan oleh aparat kepolisian tidak ada dalam struktur pengurus DPP HNSI, baik di pusat maupun di wilayah Cilegon. Yang bersangkutan bukan bagian dari HNSI kami,” tegas Slamet Agus dalam keterangan tertulis yang diterima media, Sabtu (17/5/2025).

Ia menambahkan, klarifikasi ini penting dilakukan untuk menjaga nama baik organisasi dan agar publik tidak salah menafsirkan informasi yang beredar terkait HNSI yang dinahkodai Bapak Soemarjono.

“HNSI versi Bogor adalah organisasi resmi yang memiliki legalitas dan struktur kepengurusan yang jelas. Kami tidak mentoleransi tindakan-tindakan yang mencoreng nama baik organisasi, apalagi jika dilakukan oleh pihak yang mengaku-ngaku sebagai pengurus kami tanpa dasar yang sah,” ujarnya.

Slamet Agus menekankan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah aparat penegak hukum dalam menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum, termasuk dugaan upaya pemerasan atau permintaan proyek dengan mengatasnamakan organisasi nelayan.

“Siapa pun yang terlibat dalam praktik seperti itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Tapi kami ingin tegaskan, jangan bawa-bawa nama HNSI dibawah Ketum Bapak Soemarjono jika tidak ada kaitannya. Ini menyangkut kredibilitas lembaga,” lanjutnya.

Sebelumnya, pihak kepolisian dikabarkan telah menangkap seorang pria yang diduga mengaku sebagai pengurus HNSI Cilegon dan terlibat dalam kasus permintaan proyek pembangunan bernilai fantastis hingga Rp5 triliun. Namun, belum ada penjelasan lebih rinci dari aparat terkait afiliasi organisasi yang bersangkutan.

DPP HNSI versi Bogor pun mengimbau kepada masyarakat dan institusi pemerintah untuk lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan organisasi nelayan untuk kepentingan pribadi.

“Jika ada pihak yang mengklaim dari HNSI, sebaiknya dicek legalitas dan keabsahannya ke DPP kami. Jangan sampai ada yang tertipu atau terjebak oleh klaim sepihak,” tutup Slamet Agus Priyono.(*)

The post HNSI Versi Bogor Tegaskan Tak Kenal Tersangka Kasus Permintaan Proyek Rp5 Triliun first appeared on SamarindaNews.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting di sektor perikanan, termasuk Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Siti Hediati Hariyadi (Titik Soeharto), yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat MPN. Hadir pula perwakilan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), yaitu Sekjen HNSI Dr. Ir. Anton Leonard, SP, MM, serta Waketum IV DPP HNSI, Slamet Agus Priyono, SE, SH. Kedua tokoh ini bahkan dipercaya menjadi Dewan Pertimbangan dalam kepengurusan MPN periode 2024–2028, menandai sinergi kuat antara berbagai organisasi demi kemajuan sektor kelautan dan perikanan.

Seminar ini bertujuan untuk mengedukasi dan mendiskusikan strategi hilirisasi dalam sektor perikanan, guna meningkatkan daya saing serta keberlanjutan sumber daya perikanan nasional. Melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan seminar ini mampu melahirkan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan di lapangan.

Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, para peserta berbagi gagasan dan solusi untuk mendorong inovasi di industri perikanan. MPN optimistis bahwa forum ini akan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarorganisasi, sekaligus mendorong kebijakan yang lebih progresif dalam mendukung pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Seminar ini menegaskan bahwa hilirisasi bukan sekadar konsep, tetapi langkah nyata dalam meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak, sektor perikanan Indonesia diharapkan semakin kompetitif di pasar global.(mj)

The post Masyarakat Perikanan Nusantara Gelar Seminar Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan, Dorong Kolaborasi dan Inovasi first appeared on SamarindaNews.