Kenaikan ini dipengaruhi oleh perkembangan utang sektor publik serta pelemahan nilai tukar rupiah.

Informasi ini disampaikan dalam siaran pers Bank Indonesia (BI) yang dikutip CNBC Indonesia, Kamis, 19 September 2024.

Pada Juli 2024, posisi ULN pemerintah mencapai US$ 194,3 miliar, tumbuh sebesar 0,6% (yoy).

Sebelumnya, pada Juni 2024, ULN pemerintah mencatatkan kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8% (yoy). 

Peningkatan ini didorong oleh penarikan pinjaman luar negeri dan peningkatan aliran modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN).

Kepercayaan investor yang tetap terjaga terhadap prospek ekonomi Indonesia turut memperkuat perkembangan ULN pemerintah.

Sementara itu, ULN sektor swasta tercatat sebesar US$ 195,2 miliar, mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1% (yoy) setelah mencatatkan pertumbuhan rendah pada Juni 2024.

Kontraksi tersebut terutama terjadi pada utang perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations), yang mencatatkan penurunan sebesar 0,04% (yoy).

Dari sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi, Pengadaan Listrik dan Gas, serta Pertambangan dan Penggalian. 

Keempat sektor ini berkontribusi sebesar 78,9% dari total ULN swasta. Sebagian besar ULN swasta ini merupakan utang jangka panjang, dengan pangsa mencapai 76,3% dari total ULN swasta.

Rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tetap terjaga di angka 30,2%, dengan dominasi utang jangka panjang sebesar 84,9% dari total ULN.

“Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi untuk memastikan struktur ULN tetap sehat. Peran ULN akan terus dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sambil meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” demikian pernyataan BI dalam siaran persnya.***

The post Update Utang Luar Negeri Indonesia, per Juli Tembus USD 414 Miliar first appeared on SamarindaNews.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menegaskan bahwa pemindahan dana adalah hal biasa yang dilakukan oleh nasabah atas dana yang disimpan di suatu bank.

“Hal yang penting untuk OJK adalah bank senantiasa memenuhi kebutuhan nasabah serta menjaga penerapan manajemen risiko tetap dilaksanakan,” kata Dian seperti dilansir dari Bloomberg Technoz, Jumat, 7 Juni 2024.

Terkait bank syariah, penerapan manajemen risiko ini sesuai dengan SE OJK Nomor 25/SEOJK.03/2023 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dian juga menyampaikan bahwa BSI telah berkomitmen untuk memastikan kebutuhan penempatan dan penarikan dana dapat dilakukan oleh seluruh nasabah dalam kondisi apapun.

Lebih lanjut, Dian menyatakan bahwa berdasarkan pemantauan yang dilakukan OJK, BSI hingga kini masih menjalankan bisnisnya dengan baik dengan likuiditas yang terjaga, serta terus meningkatkan pelayanan yang diberikan. Dian menekankan bahwa para nasabah BSI tidak perlu khawatir dengan aksi pemindahan dana yang dilakukan Muhammadiyah.

“BSI juga menyampaikan komitmen akan terus bekerja sama dengan seluruh stakeholders untuk memajukan bank syariah dan perekonomian umat dengan tetap menjunjung prinsip syariah,” pungkas Dian.

Aksi pemindahan dana oleh Muhammadiyah ini diketahui menyusul memo Konsolidasi Dana Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Nomor 320/I.0/A/2024 yang diterbitkan pada 30 Mei 2024.

Dalam memo tersebut, PP Muhammadiyah meminta rasionalisasi dana simpanan dan pembiayaan dari BSI untuk dialihkan ke sejumlah bank lain, seperti Bank Syariah Bukopin, Mega Syariah, Muamalat, Bank-bank Syariah daerah, dan bank lain yang bekerja sama dengan Muhammadiyah.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan PP Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah mengenai konsolidasi keuangan yang dilaksanakan pada 26 Mei 2024 di Yogyakarta.***

The post Ini Respon OJK soal Muhammadiyah Pindahkan Dana dari BSI ke Bank Lain first appeared on SamarindaNews.