Kemudian motor Yamaha Mio M3 125 ini mempunyai bodi ramping dengan lekukan bodi sporty yang menambah kesan istimewa untuk tampilan luarnya.

Dilansir dari Yamaha  Motor, Mio M3125 mempunyai dimensi ukuran panjang 1,905 mm lebar 690 mm dan tingginya 1,035 mm. Dari sisi jantung pacu, pesaing utama Honda BeAT ini menggunakan  mesin dengan kapasitas 125 cc berteknologi Blue Core diklaim irit, dan praktis digunakan untuk sehari-hari.

Selain itu, jarak antara roda depan sampai belakang mencapai 1,275mm dan memiliki ground clerance berukuran 135 mm. Motor matic ini mempunyai spesifikasi mesin tipe air cooled 4-stroke SOHC berpendingin udara dan kapasitas oli mesinnya mencapai 0,84 liter.

Ditambah dengan susunan silinder motor ini yakni single silinder, dan volumenya mencapai 124,96 cc. Dari segi daya, Yamaha Mio M3 125 mempunyai daya maksimum 7,0 kW / 8.000 rpm dengan torsi maksimal 9.6 Nm / 5.500 rpm.

Motor Yamaha Mio M3 125 menggunakan sistem starter electric dan kick starter dengan sistem bahan fuel injection. Beralih ke sistem transmisi atau perpindahan, skutik ini dibekali tipe transmisi V-Belt Automatic dan tipe kopling Centrifugal Automatic.

Di sisi lain, motor ini mempunyai rangka underbone dengan suspensi depan Teleskopic Fork dan suspensi belakang Unit Swing. Dari sisi ban, motor Yamaha Mio M3 125 memakai ban depan 70/90-14 34P tubeless dan ban belakang 89/90-14 40P tubeless.

Untuk sistem keamanan, motor ini dibekali  dengan rem depan Disc Brake dan rem belakang Drum Brake. Nah yang paling menarik dari motor matic ini adalah bobotnya yang sangat ringan mencapai 94 kg dan untuk tinggi tempat duduknya mencapai 750 mm.

Lalu tersedia pula tangki bahan bakar dengan kapasitas  4.2 Liter yang lebih besar dibandingkan Honda Beat. Mengenai harga, Yamaha Mio M13 125 dibanderol Rp18.905.000 sesuai OTR Jakarta sehingga terbilang terjangkau di kelasnya.

Di samping itu, motor ini hadir dengan tampilan lebih segar ada empat pilihan warna, yakni Metallic Cyan, Metallic White, Metallic Red, dan Metallic Black.  Yamaha Mio M3 125 adalah motor matic yang menawarkan kombinasi desain sporty, performa mesin efisien, bobotnya yang ringan dan harganya ramah di kantong.

Honda Vario 125 memang dikenal mempunyai desain menarik, irit bahan bakar dengan performa yang handal tentu mampu memikat banyak pengendara. Tidak hanya desainnya sporty dan irit BBM, Honda Vario 125 mempunyai pilihan warna menarik dengan dua tipe yaitu ada Vario 125 fitur CBS atau Combi Brake System dan ISS atau Idling Stop System.

Melansir dari Astra Honda, PT Astra Honda Motor (AHM) memberi penyegaran pada skutik New Honda Vario 125 dengan kehadiran pilihan warna baru sehingga semakin sporty dan eye catching. Yang mana New Honda Vario 125 ini mempunyai beragam fitur canggih, performa mesin tetap irit bertenaga dengan ukuran pas bagi pengendara.

Model ini semakin unik karena mampu memberikan rasa bangga dan kenyamanan saat berkendara setiap hari bagi para penggemar skuter matik di Indonesia. Untuk tipe CBS-ISS, terdapat pembaruan melalui pilihan warna terbaru yang adalah Advance Matte Red, dengan nuansa merah doff dan dihiasi emblem 3D serta velg berwarna burn titanium.

Sepeda motor ini melengkapi varian sebelumnya yaitu Advance Matte Black dan Advance Matte Blue. Untuk New Honda Vario 125 tipe CBS, warna terbaru Sporty Matte Black muncul dengan tambahan sentuhan hitam dan striping kuning yang baru, serta velg berwarna hitam.

Pembaruan yang semakin menarik ini melengkapi warna Sporty Red Black dengan kombinasi warna merah dan hitam glossy. Beragam pilihan warna terbaru ini semakin menyempurnakan penampilan berkendara para pengguna skuter.

Dengan desain yang sporty, skutik Honda 125cc ini tampak agresif dengan bentuk V yang menjadi ciri khas Honda Vario dan dilengkapi dengan lampu LED di semua illuminasi.

Dari segi fitur, New Honda Vario 125 hadir dengan perlengkapan keselamatan dan keamanan yang modern, seperti Honda Smart Key System untuk tipe ISS. Model ini juga sudah dilengkapi dengan pengisi daya USB pada box konsol untuk charger tipe A dengan daya maksimum 5V, 2,1A, yang memenuhi kebutuhan pengendara.

New Vario 125 juga memiliki panel meter full digital yang menyajikan informasi lengkap, termasuk indikator kecepatan, jarak tempuh, bahan bakar, jam digital, indikator tegangan baterai, indikator penggantian oli, trip meter, serta indikator ISS dan Smart Key pada tipe ISS.

Dengan ukuran bodi yang sesuai untuk berbagai usia, baik pria maupun wanita, New Honda Vario 125 menjadi pilihan spesial di hati konsumen. Didukung kapasitas bagasi 18 liter yang memudahkan pengendara membawa barang, menjadikan model ini semakin istimewa dan ideal untuk pengendara.

Ukuran ban depan 90/80 dan belakang 100/80 dengan desain velg sporty membuat motor ini semakin mudah dikendalikan, nyaman, dan lincah untuk penggunaan sehari-hari. Sistem pengereman yang lebih nyaman berkat Wavy Disc Brake semakin optimal dengan hadirnya teknologi Combi Brake System (CBS).

Ditenagai mesin berkapasitas 125cc dengan teknologi eSP mutakhir, New Honda Vario 125 mampu menciptakan keseimbangan antara akselerasi responsif, efisiensi bahan bakar yang baik, dan performa yang stabil.

Model ini juga mampu mencapai konsumsi bahan bakar teririt di kelasnya, yaitu hingga 51,7 km/liter dengan metode WMTC (EURO 3, ISS ON), menjadikan pengalaman berkendara dengan New Honda Vario 125 semakin bertenaga.

Menyoal harga, New Honda Vario 125 Tipe CBS dibanderol Rp22.750.000 untuk OTR Jakarta, sedangkan tipe CBS-ISS dijual seharga Rp24.650.000 untuk OTR Jakarta. New Honda Vario 125 dengan dua varian tipe dapat menjadi skuter matik andalan yang nyaman untuk berkendara sehari-hari.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program strategis nasional yang layak diapresiasi. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen negara dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di balik keberhasilan program tersebut terdapat ribuan mitra, tenaga dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pemasok bahan pangan, serta berbagai unsur masyarakat yang setiap hari bekerja agar program ini dapat berjalan dengan baik.

Namun demikian, kebijakan penghentian sementara operasional pendistribusian MBG berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026 memunculkan persoalan hukum yang patut menjadi perhatian. Apabila pada tulisan sebelumnya penulis menyoroti dampak kebijakan tersebut terhadap para mitra penyelenggara sebagai pelaku usaha, maka tulisan ini mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, yaitu perlindungan hukum bagi tenaga SPPG yang selama ini menjadi bagian penting dalam keberhasilan program MBG.

Kelompok yang paling terdampak justru berasal dari masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang relatif terbatas. Sebagian besar dari mereka menggantungkan penghasilan harian dari pekerjaan di dapur MBG dengan rata-rata pendapatan sekitar Rp100.000,00 per hari. Nilai tersebut mungkin terlihat kecil dalam perspektif anggaran negara, namun bagi mereka penghasilan itu merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, membayar tagihan listrik, membeli kebutuhan pokok, hingga mempersiapkan biaya pendidikan anak yang akan memasuki tahun ajaran baru.

Terhentinya operasional dapur MBG tidak hanya menghentikan aktivitas kerja mereka, tetapi juga menghentikan sumber penghasilan yang selama ini menopang kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif sosial, persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai konsekuensi administratif semata, melainkan sebagai kebijakan yang memiliki dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat kecil.

Di sinilah muncul pertanyaan hukum yang penting. Selama ini tenaga SPPG masih disebut sebagai “relawan”. Akan tetapi, apakah status hukum seseorang ditentukan semata-mata oleh istilah yang digunakan, ataukah harus dinilai berdasarkan fakta hubungan hukum yang benar-benar terjadi?

Persoalan utama dalam tulisan ini bukanlah untuk menyimpulkan bahwa tenaga SPPG harus serta-merta dinyatakan sebagai pekerja menurut hukum ketenagakerjaan. Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah apakah negara telah memberikan kepastian hukum mengenai status hubungan hukum mereka. Sebab tanpa kepastian mengenai status tersebut, hak dan kewajiban para pihak akan selalu berada dalam wilayah abu-abu yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Kepastian hukum mengenai status tersebut bukan hanya penting bagi tenaga SPPG, tetapi juga bagi pemerintah sebagai penyelenggara program. Sebab hubungan hukum yang jelas akan memberikan perlindungan bagi seluruh pihak sekaligus meminimalkan potensi sengketa hukum di kemudian hari.

Dalam praktik hukum dikenal prinsip substance over form, yaitu bahwa suatu hubungan hukum dinilai berdasarkan substansi atau keadaan yang sesungguhnya, bukan semata-mata berdasarkan nama atau istilah yang diberikan oleh para pihak. Dengan demikian, penggunaan istilah “relawan” tidak otomatis menutup kemungkinan adanya hubungan hukum lain yang perlu dikaji berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Prof. Philipus M. Hadjon, yang menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan instrumen negara untuk melindungi hak-hak warga negara dari tindakan pemerintah maupun pihak lain yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks Program MBG, perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada penerima manfaat program, tetapi juga kepada setiap orang yang bekerja untuk menyukseskannya.

Apabila dicermati, tenaga SPPG hadir setiap hari sesuai jadwal kerja yang telah ditentukan, melaksanakan tugas berdasarkan pembagian fungsi, menerima arahan dari koordinator, bekerja mengikuti standar operasional, serta memperoleh sejumlah uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan. Bahkan dalam dokumen internal Badan Gizi Nasional sendiri, tenaga SPPG memiliki pembagian tugas, tanggung jawab, dan mekanisme kerja yang terstruktur.

Fakta-fakta tersebut setidaknya menimbulkan pertanyaan yuridis yang patut dijawab secara objektif: apakah hubungan hukum yang berlangsung selama ini benar-benar merupakan hubungan kerelawanan murni, ataukah telah memiliki karakteristik tertentu yang perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan hukum positif Indonesia.

Tulisan ini tidak bermaksud menyimpulkan bahwa seluruh tenaga SPPG secara otomatis merupakan pekerja dalam pengertian hukum ketenagakerjaan. Penentuan status hukum tersebut tetap harus didasarkan pada pemeriksaan terhadap fakta, dokumen, dan hubungan hukum yang sesungguhnya. Namun justru karena terdapat fakta-fakta yang patut diuji, negara berkewajiban memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi ketidakjelasan mengenai status dan perlindungan hak bagi mereka yang setiap hari bekerja dalam program pemerintah.

Sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945, setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum dan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi asas kepastian hukum. Di samping itu, Pasal 27 ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, sedangkan Pasal 28D ayat (1) memberikan jaminan atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28D ayat (2) menjamin hak setiap orang untuk bekerja dan memperoleh imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Rangkaian ketentuan konstitusi tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menciptakan program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut memperoleh perlindungan hukum sesuai dengan prinsip negara hukum dan keadilan sosial.
Melihat persoalan tersebut, kebijakan penghentian sementara operasional MBG tidak cukup dipandang hanya sebagai persoalan teknis administrasi. Kebijakan tersebut perlu pula dilihat dari perspektif tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meletakkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai pedoman bagi setiap pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan maupun tindakan. Salah satu asas yang paling mendasar adalah asas kepastian hukum, yaitu bahwa setiap keputusan pemerintah harus memberikan kepastian, dapat diprediksi, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak. Selain itu terdapat pula asas kecermatan, yang mengharuskan setiap keputusan diambil berdasarkan pertimbangan yang lengkap dengan memperhitungkan seluruh konsekuensi hukum, sosial, dan ekonomi yang mungkin timbul.

Dalam konteks Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026, yang menjadi perhatian bukan semata-mata kewenangan BGN untuk mengatur pelaksanaan Program MBG. Kewenangan tersebut tentu merupakan bagian dari fungsi administratif pemerintah. Akan tetapi, setiap kebijakan yang diterbitkan juga harus mempertimbangkan akibat yang ditimbulkannya terhadap masyarakat yang secara langsung menggantungkan kehidupan ekonominya pada keberlangsungan program tersebut.

Bagi sebagian besar tenaga SPPG, penghentian operasional dapur MBG bukan hanya berarti berhentinya aktivitas memasak selama beberapa hari. Kebijakan tersebut juga berarti terhentinya penghasilan yang selama ini menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan keluarga. Dampak sosial seperti inilah yang menurut hemat penulis perlu menjadi bagian dari evaluasi pemerintah.

Persoalan berikutnya adalah mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga SPPG apabila secara faktual mereka bekerja setiap hari dalam suatu sistem kerja yang terorganisasi.

Dalam hubungan kerja di sektor swasta, apabila perusahaan menghentikan kegiatan operasional karena kebijakan perusahaan sendiri, maka perlindungan terhadap pekerja tetap menjadi bagian yang harus diperhatikan sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan. Negara selama ini mendorong dunia usaha untuk menghormati hak-hak pekerja dan memastikan setiap perselisihan hubungan kerja diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia.

Oleh karena itu, pemerintah sebagai penyelenggara negara semestinya juga menjadi teladan dalam menerapkan prinsip perlindungan tersebut. Negara tidak boleh hanya menuntut kepatuhan dunia usaha terhadap hukum ketenagakerjaan, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap kebijakan pemerintah tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang bekerja dalam program-program pemerintah.

Perlu ditegaskan bahwa tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum ataupun menyimpulkan bahwa tenaga SPPG secara otomatis merupakan pekerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ketenagakerjaan. Penentuan status hukum tersebut tetap harus dilakukan berdasarkan pemeriksaan terhadap fakta, dokumen, dan hubungan hukum yang sesungguhnya.

Namun demikian, apabila dalam praktik ditemukan bahwa seseorang bekerja secara terus-menerus, berada dalam sistem organisasi kerja, menerima pembagian tugas, tunduk pada pengawasan, serta memperoleh imbalan atas pekerjaan yang dilakukan, maka kondisi tersebut patut dikaji secara hukum agar status hukumnya benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Justru di sinilah letak pentingnya kepastian hukum. Negara berkewajiban memastikan bahwa setiap hubungan hukum yang lahir dari suatu program pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak.

Persoalan ini juga menyangkut kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kepastian hukum bukan hanya dibutuhkan oleh investor maupun pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat kecil yang setiap hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kepercayaan publik akan tumbuh apabila pemerintah mampu menunjukkan konsistensi dalam menjalankan kebijakan serta bersedia melakukan evaluasi ketika ditemukan dampak yang tidak sesuai dengan tujuan awal kebijakan tersebut.

Dalam negara demokrasi, kritik yang dibangun berdasarkan argumentasi hukum merupakan bagian dari mekanisme pengawasan publik yang justru diperlukan agar setiap kebijakan pemerintah semakin baik. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026 hendaknya tidak dipandang sebagai bentuk penolakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Sebaliknya, evaluasi tersebut merupakan bentuk dukungan agar program yang sangat baik ini dapat terus berjalan tanpa mengorbankan kepastian hukum maupun rasa keadilan bagi masyarakat yang ikut menyukseskannya.

Apabila terdapat pihak yang merasa hak-haknya dirugikan, sistem hukum Indonesia sesungguhnya telah menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian. Pengaduan kepada Ombudsman Republik Indonesia dapat ditempuh apabila terdapat dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sedangkan mekanisme hukum lainnya dapat digunakan sesuai dengan karakter hubungan hukum yang nantinya dapat dibuktikan berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penyelesaian persoalan semestinya ditempuh melalui mekanisme hukum yang tersedia, bukan melalui polemik yang berkepanjangan.

Pada akhirnya, Program Makan Bergizi Gratis merupakan kebijakan strategis yang membawa harapan besar bagi masa depan bangsa. Keberhasilan program tersebut tentu menjadi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Namun keberhasilan itu akan jauh lebih sempurna apabila diiringi dengan perlindungan hukum terhadap seluruh pihak yang berkontribusi di dalamnya.

Akan lebih bijaksana apabila Badan Gizi Nasional juga memperhatikan kondisi tenaga SPPG yang selama ini menjadi tulang punggung operasional dapur MBG. Sebagian besar dari mereka berasal dari kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas. Penghasilan sekitar Rp100.000,00 per hari mungkin tampak kecil dalam perspektif anggaran negara, tetapi bagi mereka itulah sumber utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, membayar tagihan rumah tangga, hingga mempersiapkan biaya pendidikan anak-anak yang akan memasuki tahun ajaran baru.

Penutup

Terlepas dari berbagai perdebatan mengenai status hukum tenaga SPPG, satu hal yang tidak dapat dibantah adalah bahwa mereka telah menjadi bagian penting dari keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. Di balik jutaan porsi makanan yang setiap hari tersaji bagi anak-anak Indonesia, terdapat jutaan tangan yang bekerja sejak malam hari untuk menyiapkan, memasak, mengemas, hingga mendistribusikan makanan tersebut keesokannya. Mereka adalah bagian dari keberhasilan program nasional yang patut memperoleh perhatian dan perlindungan.

Oleh karena itu, evaluasi terhadap Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026 hendaknya tidak dimaknai sebagai upaya mencari kesalahan pemerintah. Sebaliknya, evaluasi merupakan mekanisme yang wajar dalam negara hukum agar setiap kebijakan semakin mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terdampak.

Apabila setelah dilakukan kajian ternyata hubungan hukum antara tenaga SPPG dengan penyelenggara program memiliki karakteristik tertentu yang menurut hukum memerlukan perlindungan lebih lanjut, maka pemerintah seyogianya tidak ragu melakukan penyempurnaan kebijakan. Sebaliknya, apabila hubungan tersebut memang merupakan hubungan kerelawanan yang murni, pemerintah juga perlu menjelaskan dasar hukumnya secara transparan agar tidak menimbulkan ketidakpastian maupun persepsi yang berbeda di tengah masyarakat.

Negara tidak akan kehilangan wibawa hanya karena bersedia mengevaluasi kebijakannya. Justru pemerintah yang berani mengakui kekurangan, mendengar aspirasi masyarakat, dan memperbaiki kebijakan yang masih menimbulkan persoalan akan memperoleh kepercayaan publik yang lebih besar. Dalam negara demokrasi, sikap demikian bukanlah kelemahan, melainkan cerminan pemerintahan yang matang dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah anak yang menerima makanan bergizi setiap hari. Keberhasilan itu juga akan dinilai dari sejauh mana negara mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan rasa keadilan kepada seluruh pihak yang bekerja di balik keberhasilan program tersebut. Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan suatu program pemerintah bukan hanya terletak pada banyaknya manfaat yang dihasilkan, tetapi juga pada cara negara memperlakukan setiap orang yang bekerja di balik keberhasilan program tersebut. Negara yang besar bukan hanya mampu memberi makan rakyatnya, tetapi juga mampu menghadirkan kepastian hukum dan keadilan bagi mereka yang mengabdikan tenaga, waktu, dan kehidupannya untuk mewujudkan cita-cita tersebut.***

Namun, dengan banyaknya pilihan matras yoga di pasaran—mulai dari ketebalan, bahan, hingga tekstur—memilih yang paling sesuai bisa menjadi tantangan. Berikut panduan lengkap dan praktis yang bisa dijadikan acuan sebelum membeli matras yoga.

1. Sesuaikan Ketebalan Matras dengan Jenis Latihan

Ketebalan matras memengaruhi stabilitas dan kenyamanan tubuh.

• Tipis (3–4 mm)Cocok untuk vinyasa, ashtanga, atau yoga dinamis yang membutuhkan keseimbangan tinggi. Lebih stabil, tetapi bantalan minimal.
• Sedang (5–6 mm)Pilihan paling aman untuk pemula. Memberi bantalan cukup tanpa mengurangi kestabilan.
• Tebal (8–10 mm)Ideal untuk yin yoga, restorative yoga, atau bagi yang memiliki masalah lutut dan sendi.

Tips: Jika sering berlatih di lantai keras, pilih matras yang sedikit lebih tebal.

2. Perhatikan Bahan Matras

Bahan menentukan daya cengkeram, daya tahan, dan keamanan kulit.

• PVC: Tahan lama dan terjangkau, tetapi kurang ramah lingkungan.
• TPE: Lebih ringan, tidak berbau, dan relatif ramah lingkungan.
• Karet alami (natural rubber): Anti-slip sangat baik dan eco-friendly, tetapi lebih berat.
• Kain microfiber: Cocok untuk hot yoga karena menyerap keringat.

Tips: Jika kulit sensitif, hindari matras dengan bau kimia menyengat.

3. Pastikan Permukaan Tidak Licin (Anti-Slip)

Matras yang licin bisa berbahaya, terutama saat melakukan pose berdiri atau menahan beban tubuh.

• Pilih matras dengan tekstur berpori atau berpola.
• Untuk yoga dengan banyak keringat, cari matras dengan grip tinggi saat basah.

Tips tambahan: Jika matras mulai licin, bersihkan secara rutin dengan lap basah atau cairan pembersih khusus yoga mat.

4. Ukuran Matras Harus Sesuai Tinggi Badan

Ukuran standar matras yoga umumnya sekitar 173–183 cm.

• Jika tinggi badan di atas rata-rata, pilih matras ekstra panjang.
• Lebar matras juga penting bagi yang membutuhkan ruang gerak lebih.

Aturan sederhana: Panjang matras idealnya minimal 10–15 cm lebih panjang dari tinggi badan.

5. Perhatikan Berat dan Kemudahan Dibawa

Bagi yang sering berlatih di studio atau luar rumah, bobot matras menjadi faktor penting.

• Matras ringan (1–1,5 kg): praktis untuk dibawa bepergian.
• Matras berat (2–3 kg): biasanya lebih kokoh dan anti-slip, cocok untuk latihan di rumah.

6. Pilih Warna dan Desain yang Membuat Nyaman

Meski terlihat sepele, warna dan desain matras bisa memengaruhi mood latihan.

• Warna lembut memberi efek menenangkan.
• Warna cerah bisa meningkatkan semangat.

Yang terpenting, pilih desain yang membuat Anda betah dan konsisten berlatih.

7. Sesuaikan dengan Anggaran, Jangan Asal Murah

Harga matras yoga bervariasi, dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

• Pemula tidak perlu langsung membeli matras mahal.
• Fokus pada kenyamanan, grip, dan keamanan, bukan merek semata.

Matras berkualitas baik biasanya lebih awet dan ekonomis dalam jangka panjang.

Vivo X Fold 6 mengandalkan otak pemrosesan terkencang dari MediaTek, yaitu chipset Dimensity 9500 Super Edition. Chip ini berpadu dengan teknologi eksklusif Blue Crystal dari Vivo untuk menghadirkan pengalaman komputasi yang kencang dan efisien, seperti dilansir dari Gizmochina, Rabu, 24 Juni 2026.

Perangkat ini menjalankan sistem operasi OriginOS 6 Fold, sebuah antarmuka yang dibangun khusus untuk mengoptimalkan layar lipat besar dan interaksi multi-threaded. Vivo menyematkan fitur Atomic Workbench yang telah ditingkatkan, memungkinkan mode tugas serial dan paralel untuk menjalankan beberapa aplikasi sekaligus di satu bentang layar.

Vivo X Fold 6 dirancang sebagai alat produktivitas AI yang sesungguhnya. Pengguna bisa menggabungkan alur kerja berbasis AI dengan multitasking layar lebar untuk menyelesaikan pekerjaan lebih cepat.

Dukungan mode antarmuka bergaya desktop serta kompatibilitas WPS setara PC hadir untuk memperkuat posisi perangkat ini. Vivo X Fold 6 ingin menjadi pengganti laptop yang lebih ringkas dan mumpuni saat bekerja di perjalanan.

Salah satu lompatan terbesar terletak pada sektor daya, di mana Vivo X Fold 6 membawa baterai berkapasitas 7.000mAh di semua variannya. Baterai ini mengombinasikan teknologi silikon-karbon generasi kelima dan desain semi-solid-state generasi ketiga, menjawab tantangan sulitnya menyeimbangkan kapasitas besar dengan bodi lipat yang tetap ramping.

Vivo juga memperkuat ketahanan layar dengan material M14 dari Samsung pada panel bagian dalam. Sementara itu, layar luar mendapatkan perlindungan Armour Glass generasi kedua yang menawarkan durabilitas ekstra terhadap goresan dan benturan.

Fotografi menjadi pilar utama yang diusung Vivo X Fold 6. Ponsel ini mengandalkan kamera utama ZEISS 200 megapiksel dengan sensor besar 1/1.4 inci yang dilengkapi stabilisasi CIPA 4.5 untuk hasil jepretan super stabil.

Kamera telefoto ZEISS APO 50 megapiksel berbasis sensor 1/1.95 inci turut melengkapi sistem optiknya. Chip pencitraan Vivo V3+ juga disematkan untuk memproses gambar dengan lebih cerdas dan minim noise.

Vivo X Fold 6 bahkan mendukung aksesori opsional ZEISS Teleconverter G2 untuk memperluas jangkauan bidikan. Perekaman video Dolby Vision 4K 60fps dan kemampuan flash zoom penuh juga tersedia, menjadikannya alat kreatif yang serbaguna.

Urusan ketahanan, perangkat ini mengantongi sertifikasi IPX8, IPX9, dan IP5X yang membuatnya tahan air, tahan semprotan bertekanan tinggi, serta tahan debu. Keunikan lain, Vivo X Fold 6 mendukung kemampuan lipat di bawah air dan dilengkapi sistem chipset komunikasi 1+4 buatan sendiri untuk konektivitas yang lebih stabil di berbagai kondisi.

Vivo menyediakan Vivo X Fold 6 dalam beberapa opsi memori, mulai dari 12GB+256GB, 12GB+512GB, 16GB+512GB, hingga konfigurasi puncak 16GB+1TB. Harganya diperkirakan mulai dari 9.999 Yuan atau sekitar Rp22 jutaan dan akan tersedia dalam pilihan warna hijau, hitam, putih, serta varian eksklusif hitam-emas yang hanya hadir untuk model 16GB+1TB.

Sejumlah kajian keagamaan dan pengalaman masyarakat menunjukkan bahwa membaca Al-Qur’an bukan hanya bagian dari ibadah, tetapi juga dapat menjadi sarana relaksasi mental. Bacaan ayat-ayat suci yang dilantunkan secara tartil sering kali menciptakan suasana tenang dan membantu menurunkan ketegangan emosional.

Efek Menenangkan dari Irama Bacaan

Banyak orang merasakan ketenangan ketika mendengarkan atau membaca Al-Qur’an secara perlahan dan teratur. Irama bacaan yang konsisten diduga dapat membantu otak memasuki kondisi lebih rileks, mirip dengan efek meditasi atau teknik pernapasan dalam relaksasi.

Kondisi ini membuat pikiran lebih fokus dan tidak mudah terjebak dalam kecemasan atau pikiran berulang yang melelahkan.

Mengalihkan Pikiran dari Stres Harian

Dalam kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan, membaca Al-Qur’an juga berfungsi sebagai pengalih perhatian dari berbagai beban pikiran. Fokus pada ayat-ayat yang dibaca membantu seseorang menjauh dari pikiran negatif yang dapat memicu stres berlebihan.

Selain itu, pemaknaan ayat-ayat yang dibaca sering kali memberikan sudut pandang baru dalam menghadapi masalah hidup, sehingga seseorang merasa lebih tenang dan optimis.

Memberi Ketenangan Emosional dan Spiritualitas

Bagi sebagian besar umat Muslim, membaca Al-Qur’an tidak hanya menjadi rutinitas ibadah, tetapi juga bentuk komunikasi spiritual yang memberikan rasa dekat dengan Tuhan. Rasa ini sering kali menghadirkan ketenangan emosional yang sulit diperoleh dari aktivitas lain.

Ketenangan tersebut kemudian berdampak pada keseimbangan emosi, membuat seseorang lebih sabar dan lebih mampu mengendalikan diri dalam situasi sulit.

Dianjurkan Dibaca Secara Rutin

Para tokoh agama menganjurkan agar membaca Al-Qur’an dilakukan secara rutin, meskipun hanya beberapa ayat setiap hari. Konsistensi ini dianggap lebih penting dibandingkan jumlah bacaan, karena yang utama adalah pemahaman dan penghayatan.

Dengan kebiasaan tersebut, banyak orang merasakan manfaat jangka panjang berupa ketenangan batin, pikiran yang lebih jernih, dan kualitas hidup yang lebih baik.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sejumlah pertemuan dan laporan media pemerintah Korea Utara, di mana Pyongyang menilai situasi keamanan internasional saat ini semakin tidak stabil akibat apa yang mereka sebut sebagai kebijakan “permusuhan” dari negara-negara Barat dan sekutunya di kawasan Asia Timur.

Perkuat Senjata Nuklir dan Sistem Militer

Dalam arah kebijakan terbaru, Kim menegaskan bahwa Korea Utara akan terus mengembangkan dan memperluas kemampuan nuklirnya sebagai bentuk pertahanan nasional. Langkah ini disebut mencakup peningkatan kapasitas produksi senjata, modernisasi sistem peluncuran, hingga pengembangan teknologi militer baru.

Media pemerintah juga melaporkan adanya percepatan program persenjataan, termasuk pengembangan rudal jarak jauh, sistem artileri modern, serta berbagai perangkat militer strategis lain yang diklaim untuk memperkuat “deterrence” atau daya gentar terhadap musuh.

Ketegangan dengan Amerika Serikat dan Sekutu

Dalam pernyataannya, Pyongyang kembali menuding Amerika Serikat dan Korea Selatan memperburuk situasi melalui latihan militer gabungan serta kerja sama pertahanan yang semakin erat. Korea Utara menganggap aktivitas tersebut sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan mereka.

Di sisi lain, Korea Utara menegaskan bahwa statusnya sebagai negara bersenjata nuklir bersifat “final dan tidak dapat dibatalkan”, sehingga setiap tekanan internasional untuk pelucutan senjata dinilai tidak lagi relevan.

Peringatan Situasi Global yang Kian Rawan

Pemerintah Korea Utara juga menggambarkan kondisi dunia saat ini berada dalam fase yang sangat berbahaya, dengan risiko eskalasi konflik berskala besar termasuk kemungkinan perang nuklir.

Pernyataan ini memperkuat retorika keras Pyongyang yang dalam beberapa tahun terakhir konsisten meningkatkan uji coba dan unjuk kekuatan militer sebagai bagian dari strategi pertahanan nasionalnya.

Dampak terhadap Stabilitas Kawasan

Peningkatan aktivitas militer Korea Utara diperkirakan akan kembali memicu kekhawatiran negara-negara di kawasan Asia Timur, terutama Korea Selatan dan Jepang, yang selama ini berada dalam jangkauan sistem persenjataan Pyongyang.

Sementara itu, komunitas internasional terus menyerukan dialog dan deeskalasi untuk meredakan ketegangan yang dinilai semakin berisiko memicu konflik terbuka.

Kepala Kejari Jakarta Selatan, Haryoko Ari Prabowo, menyampaikan bahwa sebanyak 714 barang bukti telah diserahkan dalam proses pelimpahan tahap dua yang berlangsung pada Minggu (22/6). Barang bukti tersebut terdiri atas berbagai dokumen, perangkat elektronik, hingga media penyimpanan data yang berkaitan dengan perkara yang sedang diproses.

Pelimpahan tahap dua dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21 oleh jaksa peneliti. Dalam tahap ini, penyidik menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada pihak kejaksaan untuk selanjutnya dipersiapkan menuju proses persidangan.

Kasus tersebut menyeret sejumlah nama yang sebelumnya aktif menyampaikan dugaan terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Setelah menerima pelimpahan perkara, jaksa akan meneliti kembali kelengkapan administrasi dan materi pembuktian sebelum menyusun surat dakwaan.

Meski status perkara telah memasuki tahap penuntutan, para tersangka tidak dilakukan penahanan. Keputusan tersebut diambil setelah adanya permohonan penangguhan penahanan yang diajukan melalui kuasa hukum masing-masing dan dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan.

Kejaksaan menegaskan seluruh proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, barang bukti yang telah diterima akan menjadi bagian penting dalam pembuktian di persidangan nantinya.

Perkara ini menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan polemik yang sempat berkembang mengenai keaslian ijazah Presiden Joko Widodo. Setelah berkas dinyatakan lengkap, penanganan kasus kini memasuki tahapan penuntutan sebelum dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan.

Melalui inisiatif tersebut, setiap agen AI nantinya akan memiliki identitas digital resmi layaknya kartu tanda penduduk (KTP) elektronik. Identitas itu dirancang agar aktivitas AI dapat dilacak, diawasi, dan dipertanggungjawabkan ketika menjalankan tugas atas nama individu, perusahaan, maupun lembaga pemerintah.

Perdana Menteri Estonia, Kristen Michal, menjelaskan bahwa perkembangan teknologi membuat agen AI semakin sering bertindak secara mandiri dalam berbagai aktivitas digital. Karena itu, diperlukan sistem yang mampu menjelaskan siapa yang memberikan wewenang kepada AI, apa batas kewenangannya, dan siapa yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan sistem tersebut.

“Di masa depan, AI akan semakin banyak menjalankan tugas digital atas nama manusia, perusahaan, maupun pemerintah. Karena itu harus jelas siapa yang bertindak, atas nama siapa, dan siapa yang bertanggung jawab,” demikian inti gagasan yang disampaikan pemerintah Estonia terkait proyek tersebut.

Saat ini, sebagian besar agen AI bekerja menggunakan akses akun milik pengguna. Ketika AI diminta mengatur jadwal, mengirim email, melakukan transaksi, atau mengakses dokumen, sistem biasanya memanfaatkan identitas digital pemilik akun.

Model tersebut dinilai berisiko karena AI dapat memperoleh akses yang terlalu luas terhadap data dan layanan digital. Dengan identitas tersendiri, agen AI hanya akan memperoleh hak akses sesuai tugas yang diberikan, sehingga keamanan dan akuntabilitas dapat ditingkatkan.

Para ahli identitas digital menilai langkah Estonia berpotensi menjadi standar baru dalam pengelolaan AI. Sistem ini memungkinkan setiap tindakan AI tercatat secara transparan sehingga memudahkan audit apabila terjadi kesalahan, penyalahgunaan, atau pelanggaran aturan.

Estonia memang dikenal sebagai salah satu pionir pemerintahan digital dunia. Hampir seluruh layanan publik di negara tersebut telah terintegrasi secara elektronik, mulai dari perpajakan, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pemungutan suara secara daring.

Karena memiliki infrastruktur identitas digital yang matang, Estonia dinilai memiliki modal kuat untuk mengembangkan sistem identitas bagi agen AI. Pemerintah setempat berharap teknologi tersebut dapat mendorong pemanfaatan AI secara lebih aman tanpa mengorbankan privasi dan keamanan pengguna.

Meski mendapat perhatian luas, rencana tersebut masih menyisakan sejumlah pertanyaan. Salah satunya adalah bagaimana mekanisme pemberian hak akses kepada AI, siapa yang bertanggung jawab jika AI melakukan kesalahan, serta bagaimana sistem itu dapat diterapkan secara lintas negara dan lintas platform digital.

Namun demikian, langkah Estonia dianggap sebagai tonggak penting dalam perkembangan tata kelola kecerdasan buatan. Ketika AI semakin sering bertindak secara otonom, kebutuhan akan identitas digital yang jelas diperkirakan akan menjadi isu utama di berbagai negara dalam beberapa tahun mendatang.

Data terbaru Pentagon menunjukkan biaya perang AS terhadap Iran telah mencapai sekitar US$29 miliar atau setara lebih dari Rp500 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan estimasi sebelumnya yang berada di level US$25 miliar pada akhir April lalu. Kenaikan biaya terutama berasal dari kebutuhan amunisi, perbaikan dan penggantian peralatan militer, serta biaya operasional pasukan yang terus bertugas di kawasan konflik.

Besarnya biaya perang menjadi sorotan dalam berbagai sidang di Kongres AS. Sejumlah anggota parlemen mempertanyakan transparansi Pentagon dalam menghitung pengeluaran perang yang terus meningkat. Di tengah tekanan ekonomi domestik dan tingginya biaya hidup masyarakat Amerika, pengeluaran militer dalam jumlah besar memicu perdebatan politik yang semakin tajam.

Jika ditelusuri sejak awal konflik, laju pengeluaran militer AS terbilang sangat cepat. Dalam enam hari pertama operasi militer terhadap Iran, pemerintahan AS dilaporkan telah menghabiskan sedikitnya US$11,3 miliar. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk amunisi, pengerahan armada, operasi udara, serta dukungan logistik bagi pasukan yang terlibat dalam pertempuran.

Tidak berhenti di situ, Pentagon kini disebut membutuhkan tambahan dana hingga US$80 miliar untuk menutup berbagai kebutuhan perang dan biaya terkait lainnya. Permintaan tersebut disampaikan kepada para anggota Kongres dan berpotensi menjadi salah satu paket anggaran tambahan terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Sejumlah lembaga pemantau bahkan memperkirakan total biaya perang dapat melampaui US$100 miliar apabila konflik berlangsung lebih lama. Perhitungan itu tidak hanya mencakup biaya operasi militer langsung, tetapi juga dampak tidak langsung seperti perawatan veteran, penggantian persenjataan, kenaikan harga energi, hingga beban bunga utang pemerintah akibat peningkatan belanja negara.

Konflik tersebut juga memberikan tekanan terhadap perekonomian global. Ketegangan di Timur Tengah sempat memicu lonjakan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap stabilitas pasokan energi. Kondisi ini ikut memperbesar beban ekonomi yang harus ditanggung Washington di tengah upaya menjaga pertumbuhan ekonomi domestik.

Bagi pemerintahan Presiden Donald Trump, perang Iran kini tidak hanya menjadi persoalan militer, tetapi juga tantangan fiskal dan politik. Dengan biaya yang terus bertambah dan kebutuhan pendanaan baru yang mencapai puluhan miliar dolar, Kongres diperkirakan akan menghadapi perdebatan panjang mengenai sejauh mana AS mampu mempertahankan operasi militer tersebut tanpa memperburuk kondisi anggaran negara.