Dalam musda tersebut yang diikuti oleh 10 DPC HNSI Kabupaten/Kota itu sepakat menunjuk Junaidi untuk melanjutkan kepemimpinan HNSI Provinsi Riau lima tahun ke depan, dan diharapkan mampu membawa HNSI ke arah yang lebih baik untuk tujuan kesejahteraan nelayan Indonesia, khususnya di Provinsi Riau.

Dalam kesempatan itu, Junaidi menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas dan amanah dari para nelayan di Riau, terutama memperkuat peran HNSI dalam memperjuangkan kesejahteraan nelayan, khususnya di Riau.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ini adalah amanah besar. Kita akan perkuat kelembagaan dan kemandirian nelayan di seluruh kabupaten/kota di Riau,” ujarnya.

Junaidi menyoroti pentingnya sinergi antara HNSI dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya perairan secara berkelanjutan. Menurutnya, nelayan harus menjadi subjek utama dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan di daerah.

Musda HNSI Riau ini dihadiri oleh perwakilan DPC dari berbagai kabupaten/kota, tokoh nelayan, serta tamu undangan dari instansi pemerintah dan mitra strategis.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP HNSI, Dr. Ir. Anton Leonard, SP, MM, mengingatkan pentingnya peran Dewan Pimpinan Cabang (DPC) sebagai garda terdepan organisasi nelayan. Dalam sambutannya di Musda HNSI Riau, ia menegaskan bahwa kebangkitan HNSI di daerah sangat bergantung pada kekuatan DPC.

“Riau ini daerah yang unik. Sungainya panjang, lautnya luas, dan ikannya melimpah. Potensi budidayanya juga besar. Tinggal pilih jenis ikan, cari investor, dan gerakkan nelayannya,” ujar Anton lugas.

Ia menyebut bahwa setiap kabupaten/kota di Riau menyimpan potensi besar, hanya tinggal bagaimana DPC bisa menghidupkan semangat dan pemberdayaan nelayan di daerah masing-masing.

Lebih lanjut, Anton menilai posisi geografis Riau sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Ini menjadi peluang besar dalam pengembangan hasil tangkapan dan budidaya perikanan.

“Buyer-nya dekat, pasar internasional tinggal seberang. Hasil tangkap dan budidaya sangat bisa dikembangkan. Seringkali nelayan dianggap miskin, padahal perputaran uang di lingkungan mereka sangat cepat,” tambahnya.

Anton menekankan, kebahagiaan nelayan bukan hanya soal hasil tangkapan, tapi juga soal pendampingan dan pembinaan dari pengurus. “Kalau DPC-nya solid, kompak, dan benar-benar membina, maka HNSI akan jadi organisasi yang manfaatnya langsung dirasakan oleh nelayan,” tegasnya.

Musda kali ini, menurut Anton, bukan hanya soal memilih ketua baru. Ini adalah titik balik bagi HNSI Riau untuk memperkuat akar organisasi di daerah dan merumuskan langkah-langkah konkret menuju pengelolaan sumber daya perairan yang adil, berkelanjutan, dan pro-kesejahteraan nelayan lokal.***

The post Junaidi Terpilih Jadi Ketua DPD HNSI Riau Masa Bakti 2025–2030 first appeared on SamarindaNews.

Sindiran itu datang dari Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Deddy menyebut Bobby Nasution bersikap emosional saat rapat bersama Komisi II dan sejumlah kepala daerah di Sumut. Rapat itu digelar bersama Kementerian ATR/BPN untuk membahas penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menurut Deddy, suasana rapat awalnya berjalan normal. Namun Bobby mendadak menyulut emosi ketika isu eks lahan HGU PTPN muncul dalam diskusi. Padahal, kata Deddy, topik itu tidak termasuk dalam agenda kunjungan spesifik yang hanya fokus pada PNBP.

“Dengan nada nyolot, Gubernur tiba-tiba bilang kalau aspirasi kepala daerah tidak didengar, ya lebih baik keluar saja dari ruangan. Itu dia ulang berkali-kali,” ujar Deddy dalam video berdurasi sekitar empat menit yang diunggah akun Palti Hutabarat, dikutip Kamis, 10 Juli 2025.

Menanggapi pernyataan itu, Deddy mengaku geram. Ia menyebut Bobby seharusnya memahami alur kerja dan kewenangan komisi DPR, bukan memaksakan pembahasan yang di luar agenda resmi.

“Jangan sok provokator. Kalau nggak paham mekanisme pelepasan lahan HGU dan tugas Komisi II, ya belajar dulu. Urus dulu Kadis PUPR Anda yang ditangkap KPK itu,” tegasnya.

Deddy juga menegaskan bahwa konflik eks lahan HGU tidak bisa dibahas secara sepihak. Isu itu harus melibatkan kementerian lain seperti BUMN dan Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Topan Obaja Putra Ginting terjaring dalam operasi penegakan hukum terkait dugaan suap proyek jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut. Kasus ini turut menjadi perhatian publik dan dinilai mempengaruhi kredibilitas pemerintahan daerah.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Bobby Nasution belum memberikan tanggapan langsung terkait kritik yang dilontarkan Deddy Yevri Sitorus dalam video tersebut. Namun pernyataan itu telah memicu perdebatan di media sosial dan ruang publik, terutama terkait gaya kepemimpinan Bobby di tengah sorotan hukum yang menimpa anak buahnya.***

 Sumber: RMOL

The post Geger Kasus Suap PUPR Sumut, Bobby Nasution Disindir DPR RI: Urus Dulu Kadis yang Kena OTT first appeared on SamarindaNews.

Brigjen TNI Dany Rakca mengungkapkan, bahwa kegiatan ini bertujuan membantu petani mengatasi permasalahan tanah tandus dan kurang subur akibat penggunaan pupuk kimia berlebihan. “Mikroba PA63 diperkenalkan sebagai solusi untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan hasil panen,” katanya.

Dua personel dari Puslatpur AD, yakni Sersan Mayor Rohman dan Serda M. Ikhsanudin, ditugaskan langsung oleh Komandan Puslatpur Brigjen TNI Dany Rakca Andalasawan untuk memimpin sosialisasi di lokasi.

Pelatihan dilakukan langsung di lahan pertanian milik warga yang selama ini dikenal gersang dan sulit ditanami. Petani dilatih cara membuat dan menggunakan Mikroba PA63 secara mandiri.

Kata dia, Mikroba ini dibuat dari bahan alami seperti gula aren, kacang hijau, dan daun kelor. Fungsinya untuk mengurai unsur hara tanah dan menjadikan tanah yang keras kembali gembur.

Ketua PPUKI Dasrul turut hadir mendampingi kegiatan, bersama para ketua PPUKI dari kabupaten penghasil singkong di Lampung, serta petani dari berbagai wilayah di Lampung Tengah.

“Kami harapannya para petani di Lampung dapat mendukung dan memanfaatkan inovasi ini demi keberhasilan pertanian yang lebih berkelanjutan,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa tanah tandus dan hasil panen yang menurun kini bukan lagi momok menakutkan bagi para petani. Hadirnya Mikroba PA63 menjadi angin segar bagi dunia pertanian di Indonesia.

Cairan mikroba yang diracik dari bahan-bahan alami seperti gula aren, kacang hijau, dan daun kelor ini, menawarkan solusi nyata dalam memperbaiki kondisi tanah yang rusak akibat ketergantungan pada pupuk kimia.

Mikroba PA63 bukan sekadar cairan biasa. Ia bekerja dengan cara menguraikan unsur hara tanah, memperbaiki struktur tanah, dan bahkan meningkatkan kualitas air di sekitarnya. Hasilnya, lahan pertanian yang tadinya keras dan tak bersahabat, perlahan berubah menjadi subur dan siap ditanami kembali.

Bukan hanya sekedar teori, Mikroba PA63 telah terbukti di lapangan. Para petani di berbagai daerah di Indonesia telah menggunakan cairan ini dan merasakan langsung dampaknya—tanaman tumbuh lebih sehat, hasil panen meningkat, dan biaya pemupukan bisa ditekan.

Tak hanya diserahkan begitu saja, penggunaan Mikroba PA63 juga disosialisasikan secara aktif kepada masyarakat. Melalui pelatihan, seminar, dan pendampingan langsung di lapangan, para petani dibekali pengetahuan untuk meracik dan menggunakan cairan ini secara mandiri. Salah satunya dilakukan oleh Korem 023/KS bersama timnya, yang turut mendorong pemanfaatan mikroba ini dalam mendukung pertanian berkelanjutan.

Dengan pendekatan ramah lingkungan dan berbasis kearifan lokal, Mikroba PA63 membuka harapan baru bagi masa depan pertanian Indonesia—lebih sehat, mandiri, dan berdaya saing.***

The post TNI AD Sosialisasikan Mikroba PA63 untuk Pulihkan Lahan Tandus Petani Singkong di Lampung Tengah first appeared on SamarindaNews.

Kepala Puslatpur Kodiklatad, Brigjen TNI Dany, memimpin langsung kegiatan tersebut. Ia datang bersama tim mikroba dan mendapat pendampingan dari Danramil, Dirut PT Pasar, pengurus Perumda Pasar, perwakilan organisasi pencinta alam pelajar SMAN 7 Bandung, dan para pedagang pasar.

Menurut Brigjen Dany, kehadiran mereka di lokasi merupakan bentuk respons atas permintaan pengelola pasar dan para pelajar yang peduli terhadap kebersihan lingkungan. “Ini adalah bentuk kepedulian TNI AD dalam mencari solusi atas pencemaran lingkungan, termasuk di sekitar tempat tinggal masyarakat,” ujarnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Brigjen Dany bersama pedagang juga melakukan penanaman pohon buah dan penebaran ikan di kolam pengatur air yang kondisinya tampak tidak sehat. Langkah ini ditujukan untuk memulihkan fungsi lingkungan di area pasar.

Hasil peninjauan awal menunjukkan bahwa penyemprotan Mikroba PA 63 berhasil mengurangi bau yang ditimbulkan limbah pasar. “Kita berharap, melalui penyemprotan mikroba ini, kondisi pasar dan lingkungan sekitar menjadi lebih bersih, sehat, nyaman, dan berdampak positif terhadap jumlah pengunjung,” jelas Brigjen Dany.

Ia juga menambahkan, pengelolaan sampah pasar ke depan perlu diarahkan agar memiliki nilai ekonomi. “Sampah yang sebelumnya tidak bernilai, diupayakan menjadi sumber nilai tambah,” ujarnya.***

The post TNI AD Semprot Mikroba PA 63 untuk Menetralisir Limbah Pasar Induk Gedebage first appeared on SamarindaNews.

Belakangan ini, pergerakan harga TBS kelapa sawit di Riau cenderung menurun. Penyebabnya, turun naik (fluktuasi) harga minyak sawit dunia. Secara internal, proses penetapan harga di Dinas Perkebunan (Disbun) Riau turut memengaruhi penurunan tersebut.

Menurut Mulono Apriyanto, yang merupakan salah satu anggota Tim Penetapan Harga (TPH) Disbun Riau, menjelaskan bahwa Indeks K, yang menjadi komponen penting dalam penentuan harga TBS sawit petani, belakangan ini relatif stabil di kisaran angka 90-92. 

“Stabilitas ini terjadi karena para perusahaan yang menyediakan data sudah lebih terbuka, meskipun ada beberapa data yang masih diragukan,” kata Doktor Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian lulusan Universitas Gadjah Mada itu, dilansir dari wartaekonomi.co.id, Sabtu, 7 September 2024

Jumlah perusahaan yang berkontribusi dalam penyediaan data juga meningkat. “Semakin banyak data yang tersedia, maka proses penetapan harga akan menjadi lebih akurat,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi ini tak lepas dari program Jaga Jaga Zapin, yang digagas dua tahun lalu oleh mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, Dr Supardi, SH MH. Tujuan utama dari program ini untuk menjaga ketersediaan, transparansi, dan kejujuran data sesuai regulasi, terbukti berhasil.

Sebelum ada Jaga Zapin, data yang disediakan oleh pabrik kelapa sawit (PKS) sangat terbatas, transparansinya kurang. Data yang masuk ke Dinas Perkebunan Provinsi Riau tidak lengkap. Setiap keputusan dari penetapan harga TBS kelapa sawit tiap minggunya, sering diragukan.

Dampaknya, perhitungan Biaya Operasi Tidak Langsung (BOTL) dan Biaya Operasional Langsung (BOL) menjadi bermasalah, yang pada akhirnya merugikan petani. “BOTL bahkan sempat menjadi perhatian serius Kejaksaan Tinggi Riau di masa kepemimpinan Supardi,” kata Mulono.

Seiring berjalannya waktu, perusahaan-perusahaan mulai terbiasa dengan pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam setiap rapat penetapan harga TBS.

“Meskipun sempat kikuk, suasana kini mulai cair. Kesadaran bersama bahwa tujuan Jaga Zapin adalah menjaga keseimbangan ekonomi petani dan perusahaan mulai terbentuk,” ungkapnya.

Namun, ia mengakui bahwa frekuensi pengawasan di era Supardi sebagai Kajati Riau lebih intens dibandingkan saat ini.

Program Jaga Zapin pertama kali diluncurkan setelah Supardi menjabat sebagai Kajati Riau selama enam bulan.

Supardi, yang kini menjabat sebagai Direktur Ekonomi dan Keuangan di Kejaksaan Agung, mengidentifikasi empat masalah utama di sektor perkebunan sawit, salah satunya terkait harga TBS.

Program Jaga Zapin berhasil memberikan dampak positif bagi petani kelapa sawit, yang kini merasakan keadilan dalam penetapan harga.

Atas kontribusinya, Supardi dianugerahi gelar Pahlawan Petani Sawit Indonesia pada Hari Pahlawan, 10 November 2022, oleh DPP Apkasindo. Setahun kemudian, ia menerima penghargaan dari Majalah Sawit Indonesia Award 2023 atas perhatiannya terhadap sektor sawit, khususnya di Riau.

Ketua DPW Apkasindo Riau, KH Suher, berharap agar program Jaga Zapin terus dipertahankan dan lebih intens dalam mengawal proses penetapan harga.

Dia menyatakan bahwa sebelum Jaga Zapin, harga penetapan TBS Disbun Riau selalu berada di peringkat 4 atau 5 dari 22 provinsi penghasil sawit. Namun, setelah program ini berjalan, peringkat Riau melonjak ke posisi 1.

Kendati demikian, dalam enam bulan terakhir, harga TBS Riau kembali turun ke peringkat 3-6. “Mungkin diperlukan peningkatan pemantauan dari Kajati Riau saat ini, serta akselerasi Jaga Zapin ke tingkat kabupaten/kota,” tambah Suher.

Jaga Zapin seharusnya membuat semua pihak merasa diuntungkan. “Petani sawit akan mendapatkan keadilan harga, perusahaan memperoleh kepastian hukum, dan negara mendapatkan penerimaan pajak yang transparan,” tutur Suher.***

The post “Jaga Zapin” Terbukti Efektif jaga Stabilitas Harga TBS Kelapa Sawit Riau first appeared on SamarindaNews.