Dia menyoroti berbagai persoalan kompleks yang dihadapi nelayan Indonesia saat ini, termasuk di Provinsi Riau.

Menurutnya, kebijakan kelautan nasional saat ini masih belum berpihak pada realitas hidup nelayan dan kerap mengabaikan karakteristik sosial-budaya di setiap daerah.

“Setiap wilayah perairan di Indonesia punya karakter dan budaya yang berbeda. Tidak bisa disamakan begitu saja. Kapal saja membawa budaya masing-masing,” ujar Sumardjono.

Dia pernah menangkap 56 kapal ilegal ikan asal Thailand yang membawa hampir 1.300 anak buah kapal. Meskipun kapal-kapal tersebut akhirnya disita dan diserahkan ke daerah, tidak ada yang mampu mengoperasikannya karena perbedaan budaya dan teknologi.

Sumardjono mengatakan rendahnya penggunaan teknologi di kalangan nelayan lokal sebagai faktor utama ketimpangan daya saing dengan nelayan asing.

“Nelayan kita masih mewarisi kebiasaan lama. Kalau bapaknya tidak pakai teknologi, anaknya juga begitu. Ini yang sedang kita dorong untuk berubah,” jelasnya.

Dia mendorong program sertifikasi nelayan sebagai jalan keluar. Sertifikasi ini mencakup navigasi, teknik penangkapan ikan, dan standar kualitas tangkapan agar bisa menembus pasar ekspor.

“Kadang satu kapal dapat 30 ton, tapi hanya 10% yang layak ekspor karena salah tangkap atau tidak sesuai standar,” katanya.

Lebih jauh, Sumardjono menyoroti praktik curang di sejumlah daerah, seperti sistem “bon ikan” di Rokan Hilir. Dalam sistem ini, hasil tangkapan nelayan dicatat namun tidak langsung dibayar. Pembayaran ditunda hingga ikan laku terjual, yang kerap dimanipulasi oleh tengkulak untuk menurunkan harga.

“Ini jahat. Nelayan sudah ke laut berbulan-bulan, pulang-pulang tidak bawa uang karena dikompensasi utang dan harga ditekan. Pemerintah daerah harus membasmi praktik semacam ini,” tegasnya.

Dia juga menyebut struktur nelayan Indonesia sangat timpang: dari trader (eksportir), juragan (pemilik kapal), nakhoda, hingga buruh nelayan. Buruh kerap menjadi pihak paling dirugikan dalam sistem ini.

Sementara soal pengawasan laut, Sumardjono mengatakan pentingnya teknologi Vessel Monitoring System (VMS). Namun, harganya sangat mahal dan sulit diakses oleh nelayan kecil. Padahal, tanpa alat ini, banyak nelayan Indonesia tersesat dan masuk ke perairan negara lain, lalu dituduh mencuri ikan.

“VMS itu penting, tapi bagaimana bisa dibeli kalau harga solar saja sudah memberatkan? Pemerintah harus subsidi atau fasilitasi. Jangan malah menyalahkan nelayan terus,” ujarnya.

Sumardjono juga mengkritik keras kebijakan otonomi daerah di laut yang disamakan dengan darat. Menurutnya, laut bersifat menyambung secara global dan tak bisa dipagari berdasarkan batas-batas administratif.

Menurutnya, pemerintah masih dianggap abai dalam perencanaan anggaran kelautan, yang hingga saat ini masih belum maksimal. Dia menekankan pentingnya pengajuan bantuan pendidikan, pelatihan, dan pembiayaan kepada pemerintah pusat sejak jauh hari.

“Kalau mau bantu nelayan, jangan cuma subsidi BBM. Sekolahkan anak nelayan sampai kuliah. Itu bentuk kesejahteraan nyata,” ucapnya.

Dia berharap agar pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan beasiswa khusus bagi anak nelayan melalui berbagai kementerian dan lembaga pendidikan. “Kalau anak nelayan bisa naik kelas jadi juragan, itu keberhasilan. Jangan terus-menerus jadi buruh laut,” katanya.

The post Laksamana TNI (Purn) Sumardjono Soroti Ketimpangan Kebijakan Laut dan Nasib Nelayan first appeared on SamarindaNews.

Di forum itu, FKNN menyampaikan berbagai persoalan yang tengah dihadapi nelayan di berbagai daerah Indonesia, termasuk permintaan evaluasi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari fraksi PKB Daniel Johan mengatakan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belakangan ini justru membebani kehidupan para nelayan. Menurutnya, PP 11/2023 yang seharusnya menjadi instrumen pengaturan justru menimbulkan keresahan di lapangan karena tidak sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja yang bertujuan mempermudah perizinan.

“Masalah nelayan ini kompleks. Harusnya UU Cipta Kerja menjadi jalan keluar, tapi implementasi di lapangan malah mempersulit. Kami mendorong FGD dan meminta klarifikasi dari Menteri KKP terkait PP tersebut,” ujar Daniel.

Adapun isu utama yang disoroti dalam rapat tersebut meliputi; limbah dan kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas industri dan pertambangan; regulasi PP 11 Tahun 2023 tentang migrasi ikan dan penerapan Vessel Monitoring System (VMS); pengendalian pemanfaatan ruang laut serta maraknya kapal ikan asing (KIA) yang masih beroperasi di perairan Indonesia.

Sementara itu, Anggota Komisi IV H. Firman Soebagyo, menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan pembatasan ruang gerak nelayan. Dia menilai bahwa membatasi nelayan untuk mengikuti migrasi ikan adalah tindakan yang tidak masuk akal.

“Ikan itu bermigrasi, bukan diam di satu tempat. Kalau nelayan tidak bisa mengejar ikan, bagaimana bisa menangkap? Ini kebijakan yang sangat merugikan nelayan kita,” tegas Firman.

Pj Ketua Dewan Presidium Pusat FKNN, HA. Chairil Anwar, bersama Sekretaris DPP FKNN S. Agus Priyono, mengapresiasi sambutan hangat itu. Mereka menganggap forum ini menjadi momentum penting dalam memperjuangkan keadilan bagi nelayan lokal yang selama ini merasa termarjinalkan oleh kebijakan pusat.

FKNN sendiri merupakan wadah perjuangan nelayan yang beranggotakan berbagai elemen, mulai dari aktivis nelayan, pegiat lingkungan, akademisi, hingga praktisi yang peduli terhadap masa depan perikanan Indonesia. Dalam pertemuan ini, hadir pula perwakilan dari DPW FKNN wilayah Kepri, Sulsel, NTB, Jateng, Jatim, Banten, Jakarta, Kalbar, Sumsel, dan Jabar.

Sebelumnya, FKNN telah melakukan sejumlah aksi damai di berbagai daerah sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dinilai merugikan nelayan. Rapat dengar pendapat di DPR RI menjadi kelanjutan dari rangkaian upaya menyuarakan kepentingan masyarakat pesisir.***

The post FKNN Sampaikan Aspirasi Nelayan Nusantara, Komisi IV DPR RI Dukung Evaluasi PP Nomor 11/2023 first appeared on SamarindaNews.

Nadiem tiba sekitar pukul 09.09 WIB dengan mengenakan kemeja batik krem dan celana bahan. Ia tampak membawa tas jinjing hitam dan dikawal sejumlah kuasa hukum serta petugas keamanan Kejaksaan, seperti dilansir dari inilah.com.

Meski dicecar pertanyaan oleh awak media, Nadiem memilih bungkam dan hanya mengangguk singkat. Belum diketahui pasti isi tas yang dibawanya, apakah berupa dokumen pendukung atau barang lainnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini difokuskan pada peran Nadiem dalam pengawasan proyek pengadaan laptop Chromebook senilai Rp9,98 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp3,58 triliun bersumber dari anggaran bantuan TIK tahun 2020–2022, sementara Rp6,39 triliun berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Penting bagi penyidik untuk mendengar keterangan yang bersangkutan, mengingat proyek ini menggunakan anggaran yang sangat besar dan terjadi saat beliau menjabat sebagai menteri,” ujar Harli.

Dalam pemeriksaan, penyidik akan mendalami sejauh mana Nadiem mengetahui proses pelaksanaan, pengadaan, dan penyusunan kajian teknis proyek ini. Termasuk mengklarifikasi keputusan penggunaan sistem operasi Chrome OS, padahal kajian awal tim teknis justru merekomendasikan sistem Windows yang dianggap lebih sesuai dengan kebutuhan pendidikan di Indonesia.

Dugaan penyimpangan ini mencuat setelah uji coba terhadap 1.000 unit Chromebook pada 2018–2019 menunjukkan berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan akses internet yang belum merata di daerah. Selain itu, penyidik menduga adanya permufakatan jahat di balik pengambilan keputusan teknis proyek ini.

Kejaksaan Agung telah meningkatkan kasus ini ke tahap penyidikan sejak 20 Mei 2025. Proyek Chromebook sendiri diinisiasi untuk mendukung pelaksanaan Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) di sekolah-sekolah, namun realisasinya dinilai tidak sesuai dengan kajian awal maupun kebutuhan di lapangan.

Kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris Hutapea, memastikan kliennya akan kooperatif dan siap memberikan keterangan sejelas mungkin kepada penyidik. “Klien saya akan hadir dan siap mengikuti proses hukum,” kata Hotman.

Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan publik Nadiem sebelumnya yang menegaskan komitmennya menjaga kepercayaan terhadap proses transformasi pendidikan di Indonesia. “Saya berkomitmen untuk kooperatif demi menjernihkan persoalan ini,” ujar Nadiem pada 10 Juni 2025 lalu.

— Inilah.com

The post Nadiem Makarim Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook Rp9,98 Triliun first appeared on SamarindaNews.

Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-568.GR.01.01 Tahun 2025 dan resmi diberlakukan untuk memberi kepastian hukum bagi WNA yang mengalami kendala keimigrasian karena bencana.

“Kebijakan ini diambil untuk memastikan perlindungan dan kepastian status hukum bagi WNA yang terdampak bencana alam. Imigrasi hadir untuk memberikan kemudahan dan keadilan dalam situasi darurat,” ujar Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Sabtu (21/6/2025) di Jakarta.

Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman menjelaskan bahwa penghapusan biaya overstay dapat diberikan kepada WNA yang mengajukan permohonan resmi, disertai surat keterangan dari instansi pemerintah atau kepolisian setempat.

Langkah ini juga merujuk pada Pasal 52 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pengenaan tarif nol rupiah terhadap layanan keimigrasian dalam situasi tertentu.

Tak hanya itu, Imigrasi juga memfasilitasi izin tinggal dalam keadaan terpaksa (emergency stay permit) bagi WNA yang penerbangannya dibatalkan akibat erupsi. Gugus tugas pelayanan keimigrasian disiagakan di sejumlah bandara terdampak, antara lain:

• Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali
• Bandara Internasional Komodo, NTT
• Bandara Internasional El Tari, Kupang

“Kami sudah menginstruksikan seluruh kantor imigrasi di wilayah Bali, NTT, dan NTB untuk siap memfasilitasi permohonan izin tinggal darurat dari WNA yang terdampak,” tegas Yuldi.

Letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki pada Selasa (17/6) menyebabkan gangguan besar pada jadwal penerbangan. Data dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menunjukkan 87 penerbangan dibatalkan dalam satu hari, termasuk 66 rute internasional — mayoritas menuju Australia dan Singapura. Sementara itu, 2.166 penumpang juga terdampak di Bandara Komodo.

Kondisi ini menimbulkan potensi pelanggaran keimigrasian, seperti visa habis masa berlaku atau overstay, sehingga diperlukan langkah cepat dan solutif dari pemerintah.

Dengan diterapkannya kebijakan ini, pemerintah berharap tidak hanya memberikan kemudahan bagi para WNA, tetapi juga menunjukkan komitmen Indonesia dalam menangani isu kemanusiaan dan keimigrasian secara adil dalam kondisi darurat.

Informasi lebih lanjut terkait prosedur pengajuan pembebasan denda overstay dan izin tinggal darurat dapat diakses melalui situs resmi www.imigrasi.go.id atau kantor imigrasi terdekat.***

— inilah.com

The post Imigrasi Hapus Denda Overstay untuk WNA Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi di NTT first appeared on SamarindaNews.

Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia (UI) Prof. Sulistyowati Irianto, menyampaikan sejumlah keberatan dalam orasi ilmiahnya di Gedung Fakultas Kedokteran UI, Jakarta Pusat, pada 12 Juni 2025.

Dalam kesempatan itu, ia menyoroti berbagai persoalan yang terjadi dalam periode Desember 2024 hingga Mei 2025 yang telah didiskusikan secara mendalam oleh para akademisi dan profesional kesehatan lintas universitas.

Menurut Prof. Sulistyowati, salah satu masalah utama adalah melemahnya peran organisasi dokter spesialis akibat terbitnya Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/1581/2024. Kebijakan ini dinilai membatasi kewenangan kolegium dokter, yang selama ini memegang peranan penting dalam menetapkan standar pendidikan dan kompetensi dokter spesialis.

“Dalam kebijakan ini, terlihat jelas adanya pengambilalihan urusan registrasi STR, SIP, dan penentuan kompetensi oleh Menkes, yang sejatinya merupakan ranah kolektif bersama organisasi profesi dokter,” ungkapnya.

Kritik berikutnya diarahkan pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2024 yang dinilai menggeser kendali pendidikan dokter spesialis dari universitas ke rumah sakit pemerintah.

Sulistyowati menegaskan bahwa pendidikan kedokteran idealnya dijalankan secara terpadu oleh tiga entitas utama: fakultas kedokteran, rumah sakit pendidikan, dan kolegium. “Ketiga entitas ini saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan. Jika salah satu mendominasi, maka ekosistem pendidikan kedokteran bisa terganggu,” tegasnya.

Guru besar UI itu juga menyoroti kebijakan pemindahan dokter atas nama penghapusan sentimen almamater tanpa penjelasan yang memadai. Ia menyayangkan bahwa kebijakan ini justru disampaikan melalui media, bukan melalui mekanisme dialog yang transparan dan partisipatif.

“Pemindahan dokter seharusnya mempertimbangkan otonomi kampus dan rumah sakit dalam mengembangkan center of excellence-nya masing-masing. Pemerintah seharusnya mendorong kolaborasi antar lembaga, bukan malah mengacaukan sistem yang sudah berjalan,” ujarnya.

Selain itu, kritikan juga disampaikan terkait lemahnya perhatian Menkes terhadap aspek pendidikan dan riset. Sulistyowati menyebut Menkes lebih fokus pada layanan kesehatan semata, sementara aspek pendidikan dan riset yang menjadi pilar utama pengembangan kualitas dokter justru diabaikan.

“Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak bisa dilepaskan dari pendidikan dan penguasaan sains oleh para dokter. Tanpa pengembangan ilmu pengetahuan, layanan terbaik mustahil tercapai,” tegasnya.

Ia pun mendesak kepada pemerintah perlunya kebijakan kesehatan nasional yang holistik, berbasis ilmiah, dan melibatkan semua unsur dalam ekosistem pendidikan kedokteran.***

— Inilah.com

The post Guru Besar Fakultas Kedokteran Soroti Kebijakan Menkes Budi Gunadi, Ekosistem Pendidikan Bisa Terganggu first appeared on SamarindaNews.

Lembaga baru ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh penerimaan negara, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta bea dan cukai, dalam satu institusi yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Dengan hadirnya BPN, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) tidak lagi berada di bawah kendali Kementerian Keuangan, melainkan langsung di bawah koordinasi Presiden melalui BPN.

Rencana pembentukan BPN ini diungkap oleh mantan Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Edi Slamet Irianto, dalam acara ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs yang digelar di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (11/6/2025).

“Struktur BPN ini sudah dibahas sejak masa kampanye di internal TKN,” ujar Edi yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil Pajak Jakarta Selatan II periode 2016–2019.

Edi menjelaskan bahwa struktur BPN telah ditunjukkan kepada Prabowo. Namun, ia menegaskan bahwa susunan organisasi tersebut masih bisa berubah sesuai kondisi dan kebutuhan saat pembentukannya nanti.

“Organisasi tentu akan disesuaikan dengan situasi yang berkembang,” imbuh Edi yang kini menjabat Direktur Bisnis dan Pengembangan Industri di PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Dalam skemanya, BPN akan dipimpin oleh seorang Menteri Negara atau Kepala BPN yang dibantu dua wakil kepala: Wakil Kepala Operasi (Waka OPS) dan Wakil Kepala Urusan Dalam (Waka Urdal).

Untuk mendukung kinerja pimpinan, BPN akan dilengkapi sejumlah staf ahli yang fokus pada bidang strategis seperti intelijen ekonomi, komunikasi politik, teknologi informasi (telematika), ekonomi syariah, serta hukum kekayaan negara.

BPN juga akan diawasi oleh Dewan Pengawas beranggotakan sejumlah pejabat tinggi negara secara ex officio, yaitu Menko Perekonomian, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala PPATK, serta empat anggota independen dari luar pemerintahan.

Deputi dan Unit Penunjang BPN

Struktur BPN mencakup enam deputi yang membidangi:

1. Perencanaan dan Peraturan Penerimaan
2. Pengawasan dan Penerimaan Pajak
3. Pengawasan dan Penerimaan PNBP
4. Pengawasan Kepabeanan dan Cukai
5. Penegakan Hukum
6. Intelijen

Selain itu, BPN akan memiliki dua pusat utama, yakni Pusat Data Sains dan Informasi serta Pusat Riset dan Pelatihan Pegawai.

Untuk operasional di daerah, BPN akan menempatkan Kepala Perwakilan Provinsi setingkat Eselon 1B dan unit-unit vertikal lain yang dibentuk sesuai kebutuhan di lapangan.

Pembentukan BPN menjadi bagian dari komitmen Prabowo untuk mereformasi tata kelola penerimaan negara agar lebih efisien, transparan, dan terintegrasi. Namun, rencana ini menuai perhatian publik dan para pengamat yang menilai perlu kajian mendalam agar tidak sekadar “ganti baju” tanpa memperbaiki kinerja institusional.***

The post Prabowo Siapkan Badan Penerimaan Negara, DJP dan Bea Cukai Tak Lagi di Bawah Kemenkeu first appeared on SamarindaNews.

Berdasarkan informasi dari laman resmi MyPertamina, harga Pertamax (RON 92) kini turun menjadi Rp12.100 per liter, dari sebelumnya Rp12.400. Sementara Pertamax Turbo (RON 98) dibanderol Rp13.050 per liter, turun dari Rp13.300. Pertamax Green (RON 95) juga mengalami penyesuaian harga dari Rp13.150 menjadi Rp12.800 per liter.

Penurunan juga berlaku untuk jenis BBM diesel. Harga Dexlite (CN 51) kini menjadi Rp12.740 per liter dari sebelumnya Rp13.600, dan Pertamina Dex (CN 53) turun dari Rp13.900 menjadi Rp13.200 per liter. Sementara untuk BBM bersubsidi seperti Pertalite (RON 90) tetap di angka Rp10.000 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter.

Tak hanya Pertamina, Shell juga menurunkan harga produknya. Shell Super turun dari Rp12.730 menjadi Rp12.370 per liter. Shell V-Power kini dibanderol Rp12.840 dari sebelumnya Rp13.170 per liter. Adapun Shell V-Power Diesel dan Shell V-Power Nitro+ masing-masing turun menjadi Rp13.250 dan Rp13.070 per liter.

Langkah serupa dilakukan SPBU BP. Harga BP Ultimate kini Rp12.840 per liter, dari sebelumnya Rp13.170. BP 92 turun menjadi Rp12.370, sementara BP Ultimate Diesel kini dipatok Rp13.250 per liter.

Sementara itu, SPBU Vivo juga ikut menyesuaikan harga. Revvo 90 kini dijual Rp12.260 per liter, turun dari Rp12.650. Revvo 92 turun menjadi Rp12.340 dari Rp12.730, dan Revvo 95 juga mengalami koreksi harga menjadi Rp12.810 per liter. Untuk jenis Diesel Primus Plus dibanderol Rp13.210 per liter.

Daftar Lengkap Harga BBM Terbaru per 1 Juni 2025:

1. Pertamina

• Pertalite (RON 90): Rp10.000
• Solar Subsidi: Rp6.800
• Pertamax (RON 92): Rp12.100
• Pertamax Green (RON 95): Rp12.800
• Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.050
• Dexlite (CN 51): Rp12.740
• Pertamina Dex (CN 53): Rp13.200

2. Shell

• Shell Super: Rp12.370
• Shell V-Power: Rp12.840
• Shell V-Power Diesel: Rp13.250
• Shell V-Power Nitro+: Rp13.070

3. BP

• BP Ultimate: Rp12.840
• BP 92: Rp12.370
• BP Ultimate Diesel: Rp13.250

4. Vivo

• Revvo 90: Rp12.260
• Revvo 92: Rp12.340
• Revvo 95: Rp12.810
• Diesel Primus Plus: Rp13.210

***

The post BBM Lebih Murah Mulai Hari Ini, Ini Daftar Harga Terbarunya first appeared on SamarindaNews.

Diskon tarif listrik ini hanya diberikan kepada pelanggan PLN dengan daya listrik hingga 1.300 VA, sebagai bagian dari enam paket kebijakan ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal II dan III tahun ini.

Kebijakan ini dikonfirmasi langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Minggu 25 Mei 2025. “Nanti ya, tanggal 5 Juni akan diberlakukan dan akan dirapatkan kembali. Dan itu untuk pelanggan di bawah 1.300 KWh,” kata Airlangga.

Namun, Airlangga belum menjelaskan secara rinci mengenai skema dan mekanisme teknis dari potongan tarif tersebut. Ia menyebutkan bahwa rincian lebih lanjut akan disampaikan saat kebijakan ini resmi diumumkan pada 5 Juni 2025. “Ya, di-breakdown pada 5 Juni nanti,” pungkasnya.

Inisiatif ini merupakan bagian dari enam insentif ekonomi yang disiapkan pemerintah guna menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan roda ekonomi nasional.

Adapun keenam insentif tersebut meliputi; diskon tarif listrik, diskon tiket pesawat, diskon tarif tol, penebalan bantuan sosial (Bansos), subsidi upah, dan subsidi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Sebagai informasi, kebijakan diskon listrik ini sebelumnya telah diterapkan pada Januari–Februari 2025 dan berlaku bagi pelanggan PLN dengan daya hingga 2.200 VA. Namun, pada periode terbaru ini, penerima manfaat dibatasi hanya untuk pelanggan dengan daya listrik hingga 1.300 VA.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga efisiensi anggaran sekaligus menargetkan bantuan tepat sasaran kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Dengan diberlakukannya diskon tarif listrik ini, diharapkan beban pengeluaran rumah tangga dapat ditekan, sehingga memberikan ruang konsumsi yang lebih luas dan turut mendorong pemulihan ekonomi nasional secara berkelanjutan.***

– Bisnis.com

The post Diskon Tarif Listrik 50% untuk Pelanggan 1.300 VA ke Bawah, Berikut Waktunya first appeared on SamarindaNews.

Ayah Hermawan, Johanes Sugiarto, tak kuasa menahan kesedihan atas kepergian anak keempatnya itu. Meski terpukul, ia tetap menyampaikan rasa syukur karena keluarganya masih memegang teguh iman. “Sebesar apa pun duka yang kami rasakan, kami serahkan semua kepada Tuhan,” ujarnya, Selasa, 13 Mei 2025 di rumah duka, sebagaimana dilansir dari CNN Indonesia.

Sugiarto mengenang Hermawan sebagai anak yang selalu membawa kebanggaan bagi keluarga. Ia menyebut pencapaian Hermawan sebagai perwira TNI merupakan momen yang membanggakan. “Kalau punya anak yang bisa jadi perwira, itu kebanggaan besar bagi keluarga,” katanya.

Kenangan terakhir Sugiarto bersama anaknya terjadi saat Hari Raya Natal tahun lalu. Saat libur Lebaran terakhir, Hermawan tidak sempat pulang ke Sleman dan memilih berkumpul di rumah mertuanya di Jakarta. “Setiap Natal, dia selalu pulang. Walau sudah jadi perwira, dia tetap manja dengan ibunya,” kenang sang ayah, disambut isak dari sang ibu, Bernadeta Rusminiwati.

Pantauan di lokasi menunjukkan rumah duka dipenuhi karangan bunga dari berbagai institusi, termasuk dari Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Sejumlah pelayat dan anggota TNI berseragam lengkap juga terlihat hadir.

Rencananya, misa requiem akan digelar sebelum jenazah Kolonel Hermawan dimakamkan pada pukul 16.00 WIB di makam keluarga Sasonoloyo, Harjobinangun, Sleman.

Kolonel Hermawan merupakan satu dari empat prajurit TNI yang gugur dalam ledakan amunisi di Garut. Tiga korban lainnya adalah Mayor Cpl Anda Rohanda, Kopda Eri Priambodo, dan Pratu April Setiawan. Selain mereka, sembilan warga sipil juga dilaporkan tewas dalam kejadian tersebut.

Menurut Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudhayana, jenazah Hermawan sebelumnya disemayamkan di Bekasi sebelum diberangkatkan ke kampung halamannya untuk dimakamkan.***

The post Duka Mendalam Keluarga Kolonel Antonius Hermawan, Korban Ledakan Pemusnahan Amunisi di Garut first appeared on SamarindaNews.

Dilansir dari republika.co.id, Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif, menyampaikan bahwa Indonesia justru tetap menjadi salah satu basis produksi utama Panasonic di kawasan Asia Tenggara.

“PHK yang terjadi di Panasonic Holdings tidak berdampak pada operasional Panasonic di Indonesia. Bahkan, pabrik di Indonesia menjadi basis ekspor ke lebih dari 80 negara, yang mencerminkan daya saing industri elektronik nasional yang kuat,” kata Febri,  Selasa 13 Mei 2025.

Meski demikian, ia mengakui bahwa saat ini tingkat utilisasi industri elektronik nasional masih berada pada level rendah, yaitu 50,64% pada kuartal I 2025. Sebagai perbandingan, sebelum pandemi Covid-19 utilisasi sektor ini sempat mencapai 75,6%.

Febri menilai, kondisi tersebut menjadi pengingat bagi pelaku industri dan pekerja untuk terus melakukan adaptasi dan transformasi agar mampu bertahan dalam persaingan global.

“Persaingan di sektor elektronik makin ketat. Transformasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan efisiensi operasional adalah kunci untuk tetap kompetitif,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen mendorong peningkatan utilisasi industri melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya dengan memberikan perlindungan terhadap pasar dalam negeri dari serbuan produk elektronik impor, menjaga investasi yang telah ada, serta menarik investasi baru.

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar domestik yang kuat.

“Pasar dalam negeri kita adalah salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah juga terus mendorong penguatan industri melalui kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN),” jelasnya.

Febri juga menegaskan bahwa Asia Tenggara, termasuk Indonesia, kini menjadi salah satu pilar pertumbuhan ekonomi global. Karena itu, menjaga stabilitas industri dan meningkatkan daya saing merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah.

Sebagai bentuk dukungan, Kemenperin terus mendorong produktivitas industri elektronik lewat program pelatihan tenaga kerja, pemberian insentif, hingga penguatan ekosistem manufaktur berbasis teknologi tinggi.

“Dengan sinergi yang kuat antara pelaku industri dan pemerintah, kami optimistis sektor elektronik Indonesia akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional,” tutup Febri.***

The post PHK Global Panasonic Tak Berdampak ke Indonesia, Pabrik Tetap Jadi Basis Ekspor first appeared on SamarindaNews.