Pernyataan itu disampaikan Yusril setelah Ombudsman Republik Indonesia melakukan inspeksi mendadak di Lapas Cibinong pada Rabu, 23 September 2026. Ombudsman menemukan sejumlah bangunan dengan fasilitas yang dinilai jauh berbeda dari blok hunian warga binaan pada umumnya. Temuan tersebut berada di kawasan belakang lapas dan terpisah dari area hunian utama.

Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menyebut terdapat lebih dari 10 kamar yang ditemukan di kawasan tersebut. Sejumlah ruangan dilengkapi fasilitas seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga perlengkapan memasak. Ombudsman juga melihat sekitar enam sampai tujuh orang yang diduga merupakan warga binaan berada secara terpisah di kawasan tersebut, meski identitas dan status seluruh orang yang berada di lokasi belum dapat dipastikan.

Kondisi bangunan tersebut kemudian menjadi sorotan karena fasilitasnya dinilai menyerupai tempat tinggal dengan standar yang jauh lebih lengkap dibandingkan hunian lapas pada umumnya. Ombudsman bahkan menyebut beberapa bangunan memiliki ukuran sekitar tipe 36 dengan sejumlah fasilitas rumah tangga di dalamnya.

Tidak hanya soal bangunan, Ombudsman juga mengungkap temuan minuman beralkohol di salah satu kulkas serta sejumlah botol bekas minuman beralkohol di tempat sampah kawasan tersebut. Namun, Ombudsman menegaskan belum dapat memastikan siapa pemilik atau pengguna minuman tersebut. Karena itu, dugaan mengenai pihak yang menggunakan fasilitas maupun barang tersebut masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.

Temuan itu semakin menarik perhatian karena proses pemeriksaan Ombudsman sempat mendapat hambatan dari petugas lapas. Ombudsman menyatakan timnya kembali mengalami kesulitan memperoleh akses ketika melakukan sidak pada 23 September, meski telah membawa surat resmi dan menggunakan atribut lembaga. Situasi tersebut bahkan sempat diwarnai cekcok dan aksi saling dorong sebelum tim Ombudsman akhirnya dapat masuk ke sejumlah bagian kawasan lapas.

Kejadian tersebut bukan pertama kalinya Ombudsman mengalami persoalan akses di Lapas Cibinong. Pada Juli 2026, lembaga pengawas pelayanan publik itu juga mengaku tidak mendapatkan izin untuk melakukan pemeriksaan di lokasi. Ombudsman kemudian kembali melakukan sidak pada September untuk menindaklanjuti dugaan persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian.

Di tengah mencuatnya temuan tersebut, pemerintah bergerak melakukan pemeriksaan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membentuk tim khusus untuk melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana, administrasi, standar pelayanan, serta sistem pengamanan di Lapas Cibinong. Pemerintah menyatakan pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh agar setiap kesimpulan didasarkan pada fakta dan ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menegaskan seluruh warga binaan seharusnya memperoleh hak dan menjalankan kewajiban sesuai aturan yang berlaku. Jika pemeriksaan nantinya menemukan adanya fasilitas atau perlakuan khusus yang melanggar ketentuan, pemerintah akan mengambil langkah sesuai hasil pemeriksaan.

Pemerintah juga belum ingin mendahului proses verifikasi mengenai siapa yang bertanggung jawab atas fasilitas tersebut. Status bangunan, peruntukannya, siapa yang menggunakannya, serta apakah ada keterlibatan petugas akan diperiksa melalui dokumen dan keterangan dari pihak terkait.

Namun, Yusril memberikan sinyal bahwa sanksi tegas dapat diberikan apabila terbukti terdapat pejabat pemasyarakatan atau pegawai yang sengaja menyediakan fasilitas khusus tersebut, terlebih jika fasilitas itu dikomersialkan kepada warga binaan. Pemerintah juga membuka ruang bagi Ombudsman untuk memberikan klarifikasi apabila terdapat perbedaan antara hasil temuan dan kondisi sebenarnya di lapangan.

Yusril bahkan mempersilakan media untuk melihat langsung kondisi Lapas Cibinong. Menurutnya, keterbukaan diperlukan agar publik dapat mengetahui secara langsung fasilitas seperti apa yang ditemukan Ombudsman dan siapa yang sebenarnya menggunakan area tersebut.

Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya untuk memastikan persoalan tidak berkembang hanya berdasarkan informasi atau dugaan yang belum terverifikasi. Pemerintah ingin seluruh pihak melihat fakta di lapangan sebelum menentukan bentuk tindakan terhadap pejabat atau pegawai yang diduga terlibat.

Di sisi lain, Ombudsman meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Lapas Cibinong. Lembaga tersebut juga menyoroti perlunya memastikan tidak ada fasilitas maupun perlakuan khusus bagi warga binaan yang bertentangan dengan aturan pemasyarakatan.

Sorotan terhadap Lapas Cibinong kini bukan hanya menyangkut keberadaan bangunan dengan fasilitas lengkap. Kasus ini juga membuka pertanyaan lebih luas mengenai pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan, kesetaraan perlakuan terhadap warga binaan, serta kemungkinan adanya akses khusus yang dapat diperoleh dengan kemampuan finansial.

Untuk sementara, pemerintah masih melakukan pemeriksaan dan belum menetapkan siapa pihak yang bertanggung jawab. Namun, apabila dugaan penyediaan atau komersialisasi fasilitas mewah tersebut terbukti melibatkan pejabat atau pegawai lapas, pemerintah telah menyatakan siap menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan.

Kasus ini pun masih akan berkembang seiring proses verifikasi yang dilakukan Ditjen Pemasyarakatan dan tindak lanjut Ombudsman. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi penentu apakah fasilitas yang ditemukan merupakan bangunan dengan fungsi resmi atau terdapat pelanggaran dalam penggunaannya.

Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada Rabu, 23 September 2026 pukul 13.00 WIB, Kubu Raya menjadi wilayah dengan konsentrasi PM2.5 tertinggi. Angkanya mencapai 594,4 mikrogram per meter kubik (µg/m³), jauh melampaui ambang kategori berbahaya yang berada di atas 250 µg/m³.

Kondisi serupa terjadi di Mempawah. Konsentrasi PM2.5 di daerah tersebut tercatat mencapai 470,7 µg/m³, sementara Sintang berada di angka 331,5 µg/m³. Tingginya partikulat tersebut terjadi ketika sejumlah wilayah Kalimantan Barat masih menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang memicu munculnya asap.

Kualitas udara yang masuk kategori berbahaya menjadi perhatian karena PM2.5 merupakan partikel berukuran sangat kecil yang dapat masuk jauh ke dalam sistem pernapasan. Ketika konsentrasinya meningkat, masyarakat dapat lebih mudah mengalami gangguan akibat paparan polusi udara, terutama mereka yang beraktivitas di luar ruangan.

Situasi di Mempawah bahkan belum menunjukkan tanda berakhirnya ancaman karhutla. Pemerintah Kabupaten Mempawah memperpanjang status tanggap darurat bencana asap akibat karhutla selama 14 hari, mulai 23 September hingga 6 Oktober 2026. Keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kondisi kebakaran dan ancaman asap yang masih berlangsung.

Perpanjangan status tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla di Mempawah masih membutuhkan perhatian khusus. Pemerintah daerah bersama unsur terkait terus melakukan evaluasi dan penanganan untuk mengendalikan titik api sekaligus mengurangi dampak asap terhadap masyarakat.

Ancaman kebakaran juga diperkuat oleh kondisi vegetasi yang relatif mudah terbakar. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kalimantan Barat menyebut sejumlah wilayah memasuki periode dengan tingkat kemudahan terbakar yang tinggi pada 21–27 September 2026. Kondisi vegetasi yang semakin kering membuat api lebih mudah muncul dan menyebar apabila terjadi pembakaran atau sumber api lainnya.

Pada 22 September, tercatat 362 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat. Namun, BPBD mengingatkan bahwa peta kemudahan terbakar tidak secara otomatis menunjukkan keberadaan api. Warna merah pada peta BMKG menggambarkan kondisi vegetasi yang mengering dan lebih mudah terbakar.

Kondisi tersebut membuat kewaspadaan tetap diperlukan meskipun jumlah titik panas dapat berubah mengikuti cuaca dan upaya pemadaman. Angin, kelembapan, curah hujan, serta kondisi lahan menjadi faktor yang dapat memengaruhi perkembangan kebakaran dan penyebaran asap.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui BPBD juga terus melakukan pemantauan dan penanganan karhutla di sejumlah wilayah. Informasi penanganan dan perkembangan kondisi kebakaran diperbarui melalui posko serta kanal resmi pemerintah daerah.

Bagi masyarakat yang tinggal di daerah terdampak asap, kondisi kualitas udara menjadi hal yang perlu diperhatikan. Ketika konsentrasi partikulat meningkat tajam, aktivitas di luar ruangan dapat meningkatkan paparan terhadap polutan. Masyarakat juga perlu mengikuti informasi kualitas udara dan imbauan dari pemerintah maupun lembaga terkait.

Kondisi terbaru di Kalimantan Barat memperlihatkan bahwa persoalan karhutla belum selesai. Tiga daerah bahkan mengalami kualitas udara pada level berbahaya, sementara sebagian wilayah lainnya masih menghadapi kondisi lahan yang mudah terbakar.

Dengan angka PM2.5 yang mencapai 594,4 µg/m³ di Kubu Raya, 470,7 µg/m³ di Mempawah, dan 331,5 µg/m³ di Sintang, ancaman asap menjadi persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan kebakaran lahan, tetapi juga kualitas lingkungan dan aktivitas masyarakat sehari-hari.

Karhutla pun kini memasuki fase yang membutuhkan kewaspadaan tinggi. Selama lahan masih kering dan titik panas masih muncul, potensi kebakaran baru tetap ada. Penanganan di lapangan dan perkembangan cuaca dalam beberapa hari ke depan akan menjadi faktor penting dalam menentukan apakah kualitas udara di wilayah terdampak dapat kembali membaik atau justru memburuk.

Rencana tersebut mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia akan mengembangkan teknologi untuk menghasilkan bensin dari batu bara.

Langkah ini kemudian mendapat respons dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Ia memastikan pemerintah akan menindaklanjuti arahan tersebut sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan energi nasional.

Bahlil mengatakan pemanfaatan sumber energi domestik menjadi semakin penting di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu. Indonesia, menurutnya, perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya yang tersedia di dalam negeri agar kebutuhan energi tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar negeri.

Selama ini batu bara lebih banyak dikenal sebagai bahan bakar pembangkit listrik maupun komoditas ekspor.

Namun, perkembangan teknologi membuka peluang untuk mengolah batu bara menjadi produk turunan bernilai lebih tinggi, termasuk bahan bakar cair.

Teknologi tersebut dikenal sebagai coal-to-liquid (CTL). Dalam prosesnya, batu bara dapat diubah menjadi gas sintetis terlebih dahulu sebelum diproses lebih lanjut menjadi hidrokarbon cair.

Kementerian ESDM menyebut teknologi semacam ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Sejumlah negara telah menggunakannya untuk mengubah batu bara menjadi bahan bakar maupun produk kimia.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno bahkan menyebut Afrika Selatan telah lama menjalankan industri pengolahan batu bara menjadi bahan bakar melalui perusahaan Sasol.

Artinya, tantangan Indonesia bukan semata-mata menemukan teknologi baru, tetapi menentukan teknologi, skala proyek, sumber bahan baku, serta model bisnis yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Menariknya, Indonesia tidak harus memulai seluruh pengembangan teknologi tersebut dari nol.

Bahlil mengungkapkan sejumlah perusahaan asal China telah menawarkan kerja sama untuk mengembangkan pemanfaatan batu bara di Indonesia.

China sendiri sudah memiliki pengalaman panjang dalam mengembangkan teknologi konversi batu bara. Pemanfaatannya tidak hanya diarahkan menjadi bahan bakar, tetapi juga gas dan berbagai produk kimia.

Menurut Bahlil, salah satu peluang yang dapat dikembangkan Indonesia adalah pemanfaatan batu bara berkalori rendah yang jumlahnya cukup besar di dalam negeri.

Dengan teknologi yang tepat, batu bara dengan nilai ekonomi relatif rendah tersebut berpotensi diolah menjadi produk yang mempunyai nilai tambah lebih tinggi.

China menjadi salah satu contoh negara yang agresif mengembangkan hilirisasi batu bara.

Wilayah Mongolia Dalam menjadi salah satu pusat pengembangan industri berbasis batu bara di negara tersebut. Pemerintah setempat mendorong pengembangan teknologi yang mampu mengubah batu bara menjadi minyak, gas, hingga bahan kimia.

Langkah tersebut ditempuh untuk memperkuat pasokan energi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi.

Pengembangan industri tersebut juga terus berlangsung. Pada Mei 2026, pemerintah China menyetujui proyek pengolahan batu bara menjadi olefin di Ordos, Mongolia Dalam, dengan nilai investasi yang dilaporkan mencapai 22,1 miliar yuan. Proyek itu dirancang memiliki kapasitas produksi sekitar 800 ribu ton olefin per tahun.

Pengalaman China menunjukkan bahwa batu bara dapat dimanfaatkan jauh lebih luas daripada sekadar dibakar untuk menghasilkan listrik.

Indonesia sebenarnya mempunyai salah satu modal utama yang dibutuhkan untuk mengembangkan industri tersebut, yakni ketersediaan batu bara.

Pemerintah juga mulai mendorong hilirisasi batu bara berkalori rendah menjadi produk bernilai tambah.

Salah satu proyek yang sedang dikembangkan adalah gasifikasi batu bara menjadi metanol di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Proyek tersebut ditargetkan menghasilkan sekitar 2 juta ton metanol per tahun dengan memanfaatkan sekitar 7,7 juta ton batu bara berkalori 3.400 kcal/kg setiap tahunnya.

Pengembangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi konversi batu bara sudah mulai diarahkan menjadi bagian dari industri hilirisasi nasional.

Namun, mengubah batu bara menjadi bensin mempunyai tantangan yang berbeda.

Kemampuan teknis bukan satu-satunya faktor yang menentukan apakah bensin dari batu bara dapat diproduksi secara massal.

Persoalan keekonomian menjadi tantangan besar.

Sejumlah analis menilai biaya pembangunan fasilitas coal-to-liquid dapat sangat besar. Selain investasi awal, keekonomian proyek juga akan dipengaruhi harga minyak, harga batu bara, teknologi yang dipilih, kapasitas produksi, serta biaya pengendalian emisi.

Dengan kata lain, bensin dari batu bara harus mampu bersaing dengan bensin yang berasal dari minyak bumi maupun sumber energi alternatif lainnya.

Kajian yang dikutip Tirto menyebut teknologi CTL memang memungkinkan secara teknis, tetapi keekonomiannya masih menjadi pertanyaan ketika harga minyak dan produk substitusinya berada pada tingkat yang relatif terjangkau.

Ada persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni emisi karbon.

Pengolahan batu bara menjadi bahan bakar cair pada dasarnya merupakan proses intensif energi dan karbon. Karena itu, pengembangan CTL perlu memperhitungkan teknologi pengendalian emisi, efisiensi energi, serta kemungkinan penggunaan carbon capture and storage (CCS).

Hal tersebut menjadi penting karena Indonesia juga tengah menghadapi tuntutan untuk melakukan transisi energi dan mengurangi emisi.

Pemerintah sendiri telah memasukkan teknologi pengendalian emisi dan CCS dalam sejumlah proyek hilirisasi batu bara yang sedang dikembangkan.

Rencana produksi bensin dari batu bara tidak berdiri sendiri.

Pemerintah saat ini juga menjalankan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kemandirian energi, mulai dari pengembangan biodiesel berbasis sawit, rencana E50, eksplorasi blok minyak baru, hingga optimalisasi sumur-sumur tua.

Kementerian ESDM menyebut program B50 menjadi salah satu langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Pemerintah kemudian mulai menyiapkan E50 untuk sektor bensin.

Dalam konteks tersebut, batu bara menjadi salah satu opsi tambahan untuk memperluas sumber bahan baku energi nasional.

Jika pengembangan bensin dari batu bara benar-benar masuk tahap komersial, Indonesia akan memiliki pilihan baru untuk memanfaatkan sumber daya domestik sekaligus mengurangi kebutuhan impor BBM.

Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada hasil kajian teknologi, biaya produksi, ketersediaan infrastruktur, investasi, dan dampak lingkungannya.

Untuk saat ini, pemerintah masih berada pada tahap menindaklanjuti arahan Presiden dan mengevaluasi berbagai pilihan teknologi serta potensi kerja sama.

Satu hal yang sudah jelas, Indonesia mulai melihat batu bara bukan hanya sebagai komoditas tambang, tetapi sebagai bahan baku yang dapat diolah menjadi produk energi bernilai tambah. Sementara itu, pengalaman China menunjukkan bahwa teknologi tersebut telah dikembangkan lebih dahulu dan dapat menjadi salah satu referensi bagi Indonesia.

Keputusan tersebut diambil setelah Basarnas melakukan evaluasi bersama berbagai unsur yang terlibat dalam penanganan kecelakaan kapal tersebut. Tim juga berkoordinasi dengan pihak yang menangani operasi salvage atau proses pengangkatan dan penanganan bangkai kapal.

Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudhi Bramantyo Nur Sasongko mengatakan tambahan waktu pencarian diperlukan karena penanganan kecelakaan masih membutuhkan sejumlah tahapan. Tim ahli dari pihak pemilik kapal juga tengah membahas langkah teknis yang akan dilakukan terhadap bangkai KM Virgo Transport 8.

Menurut Yudhi, proses salvage kemungkinan membutuhkan waktu cukup panjang. Karena itu, Basarnas belum dapat memastikan secara pasti berapa lama seluruh proses penanganan bangkai kapal akan berlangsung. Pembahasan teknis masih dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi kapal dan situasi di lokasi kejadian.

Pada hari ketujuh operasi, jumlah korban yang telah ditemukan mencapai 117 orang. Dari jumlah tersebut, 108 orang berhasil diselamatkan, sementara sembilan orang dinyatakan meninggal dunia. Pada saat keputusan perpanjangan diumumkan, sebanyak 126 orang masih dalam pencarian dari total 243 orang yang tercatat dalam manifes KM Virgo Transport 8.

KM Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan setelah berlayar dari Surabaya, Jawa Timur, menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kapal tersebut dilaporkan menghadapi kondisi cuaca buruk sebelum akhirnya mengalami kecelakaan di perairan Masalembo, Laut Jawa, pada 13 September 2026.

Proses pencarian kemudian menghadapi tantangan besar karena kondisi laut dan posisi kapal yang tenggelam. Arus bawah laut yang kuat membuat kegiatan penyelaman tidak dapat dilakukan secara bebas sepanjang waktu. Tim penyelam harus memilih waktu tertentu ketika kondisi arus memungkinkan operasi bawah air dilakukan dengan lebih aman.

Kondisi bangkai kapal juga menjadi salah satu faktor penting dalam pencarian. Karena itu, operasi salvage menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menemukan penumpang yang masih hilang. Pengangkatan atau penanganan posisi kapal diharapkan dapat membuka akses bagi tim penyelam untuk melakukan pencarian di bagian-bagian kapal yang sebelumnya sulit dijangkau.

Perkembangan operasi menunjukkan bahwa pencarian tidak hanya dilakukan dari permukaan laut. Tim gabungan juga mengerahkan penyelam untuk memeriksa bagian dalam badan kapal yang berada di dasar laut. Dalam proses tersebut, sejumlah korban telah ditemukan dari dalam bangkai kapal.

Seiring berjalannya operasi tambahan, jumlah korban yang ditemukan terus berubah. Pada 23 September, misalnya, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban meninggal dunia. Korban tersebut ditemukan setelah sebelumnya dilaporkan hilang dan kemudian dievakuasi untuk menjalani proses identifikasi di RS Bhayangkara Banjarmasin.

Penemuan tersebut menunjukkan bahwa pencarian masih memiliki peluang untuk menemukan korban yang berada di sekitar maupun di dalam bangkai kapal. Basarnas pun terus memperluas dan mengoptimalkan pencarian dengan mengerahkan unsur laut serta peralatan yang mendukung operasi penyelaman.

Dalam perkembangan hingga 23 September, data Basarnas yang dikutip ANTARA mencatat 127 orang telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 19 orang meninggal dunia. Dengan total 243 orang dalam manifes, masih terdapat 116 orang yang belum ditemukan.

Jumlah tersebut berbeda dari data pada saat perpanjangan operasi diumumkan karena pencarian terus menghasilkan perkembangan baru dari hari ke hari. Setiap korban yang ditemukan kemudian menjalani proses identifikasi sebelum informasi mengenai identitas dan statusnya disampaikan kepada keluarga.

Di tengah operasi yang terus berlangsung, perhatian juga tertuju kepada keluarga penumpang yang masih menunggu kabar. Pencarian dalam kondisi laut yang sulit membuat proses evakuasi membutuhkan waktu dan kehati-hatian. Tim SAR harus memastikan keselamatan personel sekaligus memaksimalkan peluang menemukan korban.

Basarnas bersama unsur gabungan juga terus menyesuaikan strategi berdasarkan kondisi lapangan. Penggunaan kapal pencarian, penyelam, peralatan bawah air, serta dukungan udara dilakukan untuk memperluas jangkauan operasi. Langkah tersebut menjadi semakin penting karena lokasi kecelakaan berada di wilayah laut dengan kondisi yang dapat berubah.

Sementara itu, proses salvage KM Virgo Transport 8 menjadi perhatian karena kondisi bangkai kapal berpengaruh langsung terhadap pencarian di bawah air. Tim ahli yang dikoordinasikan oleh pemilik kapal masih membahas metode dan tahapan yang diperlukan untuk menangani kapal tersebut.

Perpanjangan operasi selama tujuh hari memberikan tambahan waktu bagi tim SAR untuk melanjutkan pencarian sekaligus mengikuti perkembangan proses penanganan bangkai kapal. Basarnas belum menghentikan upaya pencarian dan masih mengerahkan seluruh unsur yang tersedia untuk menemukan penumpang yang belum diketahui keberadaannya.

Kecelakaan KM Virgo Transport 8 menjadi salah satu operasi SAR besar di perairan Indonesia pada September 2026. Dengan jumlah penumpang dalam manifes mencapai 243 orang, proses pencarian membutuhkan koordinasi berbagai pihak, mulai dari Basarnas, TNI, kepolisian, pemerintah daerah, pihak pemilik kapal, hingga unsur masyarakat.

Pencarian kini memasuki fase lanjutan dengan harapan semakin banyak korban dapat ditemukan. Kondisi bangkai kapal, cuaca, arus laut, serta hasil operasi salvage akan menjadi faktor penting dalam menentukan perkembangan pencarian beberapa hari ke depan.

Basarnas memastikan operasi pencarian KM Virgo Transport 8 masih berlanjut. Tambahan waktu tujuh hari menjadi kesempatan bagi tim gabungan untuk kembali menyisir wilayah kecelakaan dan melakukan pencarian di sekitar maupun di dalam bangkai kapal, sementara keluarga korban masih menanti kepastian mengenai nasib anggota keluarganya.

Kapal yang membawa total 243 orang itu mengalami kecelakaan di sekitar perairan Masalembo, Laut Jawa, pada Minggu (13/9). Hingga pembaruan data pada hari ketiga, tim SAR telah menemukan 114 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan enam korban meninggal dunia.

Dengan demikian, pencarian terhadap 129 orang lainnya masih menjadi prioritas utama.

Tim penyelamat menghadapi kondisi laut yang tidak mudah. Gelombang tinggi dan angin kencang membuat proses pencarian di sekitar lokasi kapal terbalik harus dilakukan dengan sangat hati-hati.

Kondisi tersebut juga berdampak pada rencana pencarian bawah laut. Pada hari ketiga, operasi lebih banyak mengandalkan penyisiran melalui permukaan laut dan udara karena keadaan belum memungkinkan bagi seluruh unsur untuk bekerja secara optimal di bawah permukaan.

Basarnas mengerahkan kapal, pesawat, dan helikopter untuk memperluas cakupan pencarian. Sekitar 1.100 personel dari berbagai unsur turut dilibatkan dalam operasi tersebut.

Pencarian korban tidak hanya dilakukan tepat di lokasi kapal terbalik. Tim SAR juga memperhitungkan kemungkinan korban terbawa arus dan gelombang menjauh dari titik awal kecelakaan.

Pada operasi sebelumnya, Basarnas membagi wilayah pencarian ke dalam sejumlah sektor agar penyisiran dapat dilakukan secara paralel. Pada hari kedua, area pencarian mencakup sekitar 2.600 mil laut persegi dari titik acuan kecelakaan.

Pola tersebut memungkinkan kapal dan unsur udara menyisir wilayah berbeda tanpa saling bertabrakan jalur operasi.

Selain penyisiran dari permukaan, unsur SAR juga menyiapkan kemampuan khusus untuk mencari korban di bawah air.

Angkatan Laut menyiapkan penyelam serta sejumlah perangkat pendukung, termasuk drone bawah air, multibeam echo sounder, dan remotely operated vehicle (ROV).

Namun, operasi bawah laut menghadapi tantangan tersendiri. Jarak pandang yang terbatas, kondisi kapal yang tidak stabil, gelombang tinggi, serta risiko keselamatan penyelam menjadi faktor yang harus diperhitungkan.

Kapal Virgo Transport 8 sendiri berada pada kedalaman sekitar 30 meter di lokasi kecelakaan.

KM Virgo Transport 8 sebelumnya berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kapal tersebut membawa 243 orang, terdiri atas 213 penumpang dan 30 awak kapal.

Kecelakaan terjadi ketika kapal menghadapi kondisi cuaca buruk di tengah perjalanan. Informasi awal yang disampaikan pihak berwenang menyebut kapal mengalami kemiringan sebelum akhirnya terbalik.

Namun, penyebab pasti kecelakaan belum ditetapkan. Investigasi lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui rangkaian kejadian yang menyebabkan kapal tersebut mengalami kecelakaan.

Salah satu penyintas, Rizky Apriansyah, menceritakan bagaimana kapal tiba-tiba miring ketika berada di tengah laut.

Menurut kesaksiannya kepada Reuters, kapal mulai miring sekitar 30 derajat setelah dihantam gelombang. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kapal kemudian terbalik.

Rizky bersama sejumlah rekannya sempat terlempar ke laut dan bertahan dengan berpegangan pada benda yang mengapung. Mereka kemudian menunggu sekitar 10 jam sebelum mendapatkan pertolongan.

Kesaksian tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai sulitnya kondisi yang dihadapi para penumpang ketika kecelakaan terjadi.

Sementara pencarian terus berlangsung di laut, keluarga para penumpang yang belum ditemukan masih menunggu informasi terbaru dari tim penyelamat.

Sebanyak 108 orang yang berhasil diselamatkan telah menjadi bagian dari proses evakuasi dan penanganan. Enam korban meninggal dunia juga telah ditemukan dan menjalani proses identifikasi.

Bagi keluarga 129 korban yang masih hilang, setiap perkembangan operasi menjadi informasi yang sangat dinantikan.

Tim SAR gabungan menyatakan operasi akan terus dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia. Pencarian mencakup jalur laut, udara, hingga persiapan penyisiran bawah laut.

Dengan kondisi cuaca yang menjadi salah satu hambatan utama, tim harus menyesuaikan metode pencarian berdasarkan keamanan personel dan perkembangan situasi di lokasi.

Hingga hari ketiga operasi, 129 orang masih dalam pencarian. Tim penyelamat terus menyisir perairan Laut Jawa dengan harapan dapat menemukan korban yang belum diketahui keberadaannya dan mengevakuasi mereka secepat mungkin.

Temuan tersebut disampaikan Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Dari 27 merek yang diperiksa, sebanyak 25 merek dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pemeriksaan dilakukan melalui empat laboratorium yang disebut pemerintah kredibel.

Pemerintah kemudian memerintahkan penarikan produk-produk tersebut dari pasaran. Selain itu, produsen yang terkait dengan temuan tersebut dapat menghadapi pencabutan izin dan proses hukum sesuai hasil penyelidikan.

Apa Itu Beras Fortifikasi?

Beras fortifikasi pada dasarnya merupakan beras yang ditambahkan zat gizi tertentu untuk meningkatkan kandungan nutrisinya.

Program tersebut ditujukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan mikronutrien masyarakat. Karena itu, kandungan yang tercantum pada label menjadi bagian penting yang harus sesuai dengan produk yang diterima konsumen.

Masalah muncul setelah pemerintah menemukan produk yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi ternyata tidak memenuhi kandungan sebagaimana klaim pada kemasannya.

Amran menyebut hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan peralihan dari beras premium menjadi produk yang diberi label fortifikasi. Setelah diuji di laboratorium, sebagian produk tersebut disebut tidak sesuai dengan label.

Bagaimana Cara Membedakan Beras Fortifikasi?

Temuan ini membuat konsumen perlu lebih berhati-hati. Secara kasatmata, kandungan fortifikasi tidak selalu dapat dipastikan hanya dengan melihat bentuk atau warna beras.

Karena itu, konsumen sebaiknya memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Periksa label pada kemasan

Pastikan informasi mengenai jenis beras, kandungan gizi, berat bersih, produsen, serta informasi perizinan tercantum dengan jelas.

Label kemasan menjadi salah satu informasi penting untuk mengetahui produk yang dibeli.

2. Jangan hanya terpaku pada harga

Harga tinggi tidak otomatis menunjukkan sebuah produk memiliki kandungan gizi lebih baik.

Dalam temuan pemerintah, terdapat beras yang dipasarkan dengan harga jauh lebih tinggi dibandingkan harga beras pada umumnya. Amran menyebut ada produk yang dijual hingga Rp57.000 per kilogram.

3. Cek informasi produsen dan kemasan

Konsumen dapat mencermati identitas produsen, informasi produk, serta kondisi kemasan sebelum membeli.

Jika terdapat informasi yang meragukan atau kemasan terlihat tidak wajar, konsumen dapat memilih produk lain dan melaporkannya kepada otoritas terkait.

4. Jangan menjadikan warna beras sebagai satu-satunya patokan

Beras fortifikasi tidak dapat dipastikan keasliannya hanya dari tampilan fisik. Kandungan mikronutrien merupakan sesuatu yang perlu diverifikasi melalui pengujian.

Dengan demikian, konsumen tidak disarankan membuat kesimpulan hanya berdasarkan warna, bentuk, atau ukuran butiran beras.

25 Merek Masuk Temuan Pemerintah

Kementerian Pertanian menyampaikan 25 merek yang dinyatakan TMS menggunakan kode atau inisial dalam pengumuman pemerintah.

Daftar tersebut meliputi WFO, WFR, TKS, IMF, NUR, TKL, HOK, BRV, IMR, IHJ, IAK, PBK, GNB, DTR, TKR, WJK, PLK, MKY, IMC, PTK, ARP, ARN, SKM, GNM, dan TAR.

Pencantuman inisial tersebut perlu dibedakan dari kesimpulan bahwa seluruh produk dengan merek tertentu di pasaran telah terbukti melakukan pelanggaran. Status hukum dan tindak lanjut terhadap masing-masing produsen masih menjadi bagian dari proses pemerintah.

Dugaan Kerugian Konsumen Capai Rp89 Triliun

Selain persoalan kandungan, pemerintah menyoroti perbedaan harga yang dinilai membebani masyarakat.

Amran memperkirakan dugaan kerugian konsumen dari persoalan beras fortifikasi tersebut mencapai Rp89 triliun. Angka itu masih merupakan estimasi pemerintah dan proses hukum tetap berjalan.

Pemerintah juga menyebut biaya penambahan mikronutrien relatif kecil dibandingkan selisih harga yang ditemukan di pasar. Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah mengambil langkah penertiban.

Konsumen Diminta Tidak Mudah Percaya Klaim pada Kemasan

Kasus ini menjadi pengingat bahwa konsumen perlu lebih kritis terhadap klaim produk pangan, khususnya produk yang menawarkan nilai tambah berupa kandungan gizi tertentu.

Untuk memastikan kandungan fortifikasi, pemeriksaan laboratorium menjadi metode yang lebih dapat diandalkan dibandingkan sekadar mengamati tampilan beras.

Pemerintah saat ini mengambil langkah penarikan terhadap produk yang dinyatakan tidak memenuhi syarat serta menyiapkan proses lanjutan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

Bagi masyarakat, langkah paling aman adalah memilih produk dengan informasi kemasan yang jelas, memperhatikan legalitas dan identitas produsennya, serta mengikuti daftar dan informasi resmi pemerintah terkait produk yang sedang ditarik dari peredaran.

Kebijakan tersebut mulai berlaku pada 13 September hingga 20 September 2026 dan diterapkan di seluruh SPBU wilayah Sulawesi Selatan. Aturan ini menyasar pengisian BBM subsidi, terutama Pertalite dan Solar.

Penerapan sistem tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulawesi Selatan terkait penanganan antrean panjang BBM. Pemerintah daerah meminta Pertamina Patra Niaga menjalankan sejumlah langkah untuk mengurangi penumpukan kendaraan.

Pelat Nomor Menentukan Hari Pengisian

Dalam aturan ganjil-genap, kendaraan hanya dapat mengisi BBM subsidi sesuai angka terakhir pada nomor polisi dan tanggal saat pengisian.

Pada tanggal ganjil, kendaraan dengan pelat berakhiran 1, 3, 5, 7, dan 9 diperbolehkan mengisi BBM subsidi.

Sebaliknya, pada tanggal genap, kesempatan pengisian diberikan kepada kendaraan dengan nomor polisi berakhiran 0, 2, 4, 6, dan 8.

Sebagai contoh, pada 13 September kendaraan dengan angka terakhir pelat ganjil dapat mengisi BBM subsidi. Ketika memasuki tanggal genap, giliran kendaraan dengan pelat berakhiran angka genap.

Petugas ditempatkan di sejumlah SPBU untuk memeriksa kendaraan sekaligus mengarahkan masyarakat agar mengikuti ketentuan tersebut.

Antrean Mulai Terurai di Sejumlah SPBU

Penerapan aturan ganjil-genap mulai menunjukkan perubahan kondisi antrean di beberapa lokasi.

Di SPBU Racing Center Makassar, misalnya, petugas melaporkan antrean tidak lagi memanjang hingga badan jalan. Kondisi serupa juga terlihat di SPBU Jalan AP Pettarani setelah sistem tersebut diberlakukan.

Plt Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Sulsel Fahlevi Yusuf mengatakan kondisi antrean di Racing Center relatif lebih longgar setelah aturan diterapkan.

Sejumlah pengguna kendaraan juga menilai sistem tersebut membantu mengurangi kepadatan dibandingkan kondisi sebelumnya.

Namun, penerapan aturan belum sepenuhnya seragam di semua lokasi. Salah satu SPBU di Parepare sempat dilaporkan belum menjalankan sistem ganjil-genap sehingga antrean kendaraan masih mengular hingga badan jalan.

Truk Diarahkan Mengisi BBM pada Malam Hari

Selain membatasi kendaraan berdasarkan pelat nomor, pemerintah Sulsel juga mengatur waktu pengisian BBM untuk kendaraan besar.

Truk dan kendaraan sejenis diarahkan melakukan pengisian pada malam hingga dini hari. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi penumpukan kendaraan besar pada jam pelayanan siang.

Di sejumlah SPBU Makassar, kendaraan besar diarahkan mengisi BBM mulai sekitar pukul 21.00 hingga 06.00 WITA.

Pemerintah berharap pengaturan waktu tersebut dapat membuat antrean kendaraan pribadi lebih terkendali pada siang hari.

Kendaraan Diminta Tidak Mengisi BBM Berulang

Pemprov Sulsel juga mengatur pengisian BBM subsidi untuk kendaraan pribadi. Kendaraan disarankan hanya melakukan pengisian ketika indikator bahan bakar menunjukkan satu bar atau kurang.

Aturan tersebut dibuat untuk mencegah pengisian berulang dan mengantisipasi perilaku panic buying yang dapat memperparah antrean di SPBU.

Dengan pembatasan tersebut, pemerintah berharap distribusi BBM subsidi dapat lebih merata kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Pertamina Tambah Langkah untuk Atasi Antrean

Pertamina Patra Niaga juga melakukan sejumlah penyesuaian untuk memperkuat pasokan dan pelayanan BBM di Sulsel.

Langkah yang dilakukan antara lain memperpanjang jam operasional sejumlah SPBU, menambah armada mobil tangki, memperkuat operator dan nozzle, serta mengoperasikan sejumlah SPBU selama 24 jam. Pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan sistem antrean digital.

Selain itu, disiapkan pula SPBU modular sebagai titik tambahan untuk membantu mengurangi beban SPBU yang mengalami antrean panjang.

Langkah tersebut dilakukan di tengah antrean BBM di Makassar yang sebelumnya dilaporkan mencapai lebih dari satu kilometer di sejumlah lokasi. Pertamina kemudian menyatakan akan meningkatkan pasokan untuk merespons tingginya permintaan.

Berlaku Sementara dan Akan Dievaluasi

Sistem ganjil-genap BBM subsidi di Sulawesi Selatan untuk sementara dijadwalkan berlangsung hingga 20 September 2026.

Setelah periode tersebut, pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan akan melakukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan kondisi pasokan BBM di lapangan.

Dengan kombinasi pembatasan berdasarkan pelat nomor, pengaturan waktu pengisian kendaraan besar, penambahan pasokan, serta peningkatan jam operasional SPBU, pemerintah berharap antrean BBM di Sulawesi Selatan dapat kembali terkendali.

Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memperkirakan total kerugian ekonomi dan kesehatan akibat karhutla sepanjang Januari hingga Agustus 2026 berada di kisaran Rp39,29 triliun hingga Rp123,1 triliun.

Angka tersebut bahkan belum memasukkan kemungkinan karhutla terus meluas hingga akhir tahun. Artinya, nilai kerugian sebenarnya berpotensi lebih besar.

CELIOS Soroti Kesiapan Anggaran Pemerintah

Di tengah besarnya potensi kerugian tersebut, CELIOS menilai kebijakan anggaran pemerintah untuk menghadapi bencana, termasuk karhutla, masih belum menunjukkan kesiapan yang memadai.

Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengatakan keterbatasan ruang fiskal dapat membuat pemerintah daerah kesulitan menghadapi bencana yang terjadi berulang.

Menurutnya, pengurangan transfer ke daerah untuk membiayai program prioritas berpotensi ikut memengaruhi kemampuan daerah dalam melakukan pencegahan dan penanganan karhutla.

CELIOS menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian karena karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga memberikan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Kerugian Ekonomi Capai Rp29,54 Triliun

Berdasarkan perhitungan CELIOS, kerugian yang berasal dari kerusakan aset fisik serta terganggunya aktivitas ekonomi mencapai sekitar Rp29,54 triliun.

Dampaknya tidak terbatas pada wilayah yang mengalami kebakaran. Aktivitas perdagangan, pertanian, hingga sektor akomodasi dan makanan-minuman ikut berpotensi mengalami pelemahan akibat asap dan terganggunya kegiatan produksi.

Selain kehilangan aktivitas ekonomi, karhutla juga diperkirakan mengurangi penerimaan pemerintah daerah.

CELIOS menghitung potensi penerimaan pajak daerah yang hilang mencapai sekitar Rp269,86 miliar.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa biaya karhutla jauh lebih besar dibandingkan sekadar kerugian akibat lahan atau aset yang terbakar.

Beban Kesehatan Bisa Tembus Rp93,56 Triliun

Dampak terbesar justru terlihat dari sisi kesehatan masyarakat.

CELIOS memperkirakan biaya kesehatan untuk masyarakat yang terdiagnosis akibat paparan karhutla mencapai sekitar Rp9,75 triliun.

Namun, jika perhitungan turut memasukkan masyarakat yang mengalami gejala tetapi tidak selalu mendapatkan pemeriksaan medis, biaya kesehatan berpotensi melonjak hingga Rp93,56 triliun.

Angka tersebut setara dengan sekitar 67,6 persen anggaran fungsi kesehatan dalam APBN 2026.

Beban tersebut juga berpotensi merembet ke pembiayaan layanan kesehatan, termasuk meningkatnya klaim BPJS Kesehatan. Di sisi lain, masyarakat yang terdampak asap juga dapat mengalami penurunan produktivitas dan daya beli.

Karhutla Tak Lagi Hanya Persoalan Sumatra dan Kalimantan

Persebaran dampak karhutla juga menjadi perhatian.

Kalimantan Barat tercatat sebagai wilayah dengan estimasi dampak ekonomi nominal terbesar, sekitar Rp5,7 triliun. Berikutnya terdapat Papua Barat dengan sekitar Rp4,3 triliun dan Nusa Tenggara Timur sekitar Rp2,8 triliun.

Data tersebut memperlihatkan bahwa persoalan kebakaran hutan dan lahan tidak lagi bisa dipandang hanya sebagai masalah di Sumatra atau Kalimantan.

Pergerakan titik api dan dampak asap membuat pemerintah perlu memperkuat strategi mitigasi secara nasional, termasuk di wilayah Indonesia bagian timur.

CELIOS Dorong Perubahan Strategi

Besarnya potensi kerugian membuat CELIOS mendorong pemerintah mengevaluasi kembali kebijakan penanganan karhutla.

Menurut lembaga tersebut, pendekatan penanggulangan tidak seharusnya hanya berfokus pada pemadaman ketika kebakaran sudah terjadi. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan, kesiapan anggaran, pengawasan wilayah rawan, serta respons cepat ketika titik api mulai muncul.

CELIOS juga mendorong pemerintah mempertimbangkan penetapan karhutla 2026 sebagai bencana nasional serta mengevaluasi kebijakan dan izin usaha yang memiliki potensi meningkatkan risiko kebakaran.

Dengan potensi kerugian yang telah mencapai ratusan triliun rupiah jika dampak kesehatan turut diperhitungkan, karhutla kini bukan sekadar persoalan lingkungan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah masih mampu menangani kebutuhan masyarakat terdampak gempa NTT. Ia menyebut pemantauan lapangan dilakukan setiap hari untuk memastikan logistik dan pengungsian berjalan baik.

“Belum ada bantuan negara lain yang dibuka. Kami memantau lapangan setiap hari dan semua masih bisa ditangani, baik logistik maupun pengungsian,” kata Prasetyo di Istana Merdeka, Jakarta.

Pemerintah juga terus mengidentifikasi kebutuhan penanganan lanjutan. Rencana pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga terdampak mulai dipetakan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran penanganan bencana gempa NTT siap disalurkan. Kementerian Keuangan masih menunggu rincian kebutuhan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

“Belum, kita belum lihat detailnya. BNPB baru mengirim surat kemarin sore, dan suratnya baru masuk hari ini,” kata Purbaya.

Purbaya memastikan permintaan BNPB akan segera diproses setelah rincian kebutuhan diterima. Menurut dia, pencairan dana untuk penanganan bencana dapat dilakukan cepat selama pengajuan kebutuhan jelas.

“Mereka bilang sudah kirim surat kemarin, kita akan follow up cepat. Untuk bencana seperti itu SOP-nya kita cepat keluar selama permintaannya jelas,” ujar Purbaya.

Purbaya menegaskan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk kondisi darurat. BNPB juga memiliki dana yang dapat langsung digunakan untuk penanganan awal gempa NTT.

“Pemerintah siap memproses kebutuhan BNPB secara cepat. Yang penting permintaannya jelas agar dana bisa segera cair,” katanya.

Purbaya mengklaim bahwa kebijakan ini menjadi sinyal, pemerintah lebih memilih menjaga stabilitas pertumbuhan daripada memaksakan penerimaan pajak baru dalam jangka pendek. Penundaan tidak menghapus substansi kebijakan, melainkan hanya menggeser waktu pemberlakuan sambil pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Purbaya menyampaikan keputusan tersebut di kantor Kementerian Keuangan pada Rabu, 12 Agustus 2026. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan melihat perkembangan ekonomi sebelum memutuskan apakah pemungutan PPh 22 marketplace benar-benar bisa mulai diterapkan pada awal November. “Saya tunda, saya perintahkan untuk diundur dulu. Kita lihat keadaannya seperti apa,” ujarnya.

Pemerintah tidak menutup kemungkinan melakukan penundaan kembali apabila kondisi ekonomi belum menunjukkan perbaikan yang memadai. Purbaya secara eksplisit menyebut bahwa jika perekonomian masih jelek, kebijakan itu bisa diundur lagi. “Mungkin kalau perekonomian jelek kita undur lagi,” tuturnya.

Data penerimaan pajak semester I-2026 menunjukkan kinerja yang cukup kuat. Realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.035,7 triliun atau 43,9 persen dari target sebesar Rp2.357,7 triliun.

Angka tersebut tumbuh 24,6 persen secara tahunan, menandakan ruang fiskal masih cukup longgar untuk menahan penundaan pungutan baru. Purbaya tetap ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi menjelang akhir tahun.

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen pada triwulan II-2026, sedikit di bawah target pemerintah sebesar 5,4 persen. Ia menyatakan keinginannya untuk mendorong pertumbuhan menyentuh enam persen.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa penundaan ini merupakan langkah menjaga daya beli. Pihaknya menegaskan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace akan mulai berlaku pada 1 November 2026. “Penundaan ini tidak mengubah substansi kebijakan, melainkan hanya menunda waktu pemberlakuannya,” kata Inge.

Keputusan penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak yang sudah terbit akan dibatalkan sementara. Penunjukan baru akan dilakukan kembali mendekati waktu pemberlakuan kebijakan.

Seluruh PPh Pasal 22 yang sudah terlanjur dipungut dari pedagang dalam negeri berdasarkan penunjukan sebelumnya akan dikembalikan. Marketplace wajib mengembalikan dana yang telah dipungut kepada para pedagang tersebut.

• Cek Sumber