Pandangan ini diungkapkan oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Bobby Adhityo Rizaldi, di tengah potensi serangan siber yang sangat intens dan masif di ruang digital.

Menurutnya, serangan siber berpotensi melumpuhkan sistem komando militer hingga infrastruktur vital nasional. “Serangan siber terbukti mampu melumpuhkan sektor pertahanan, energi, dan infrastruktur strategis sebuah negara. Tanpa matra siber yang kuat, kedaulatan dan keamanan nasional berada dalam risiko serius,” katanya.

Dalam disertasinya berjudul: Pembentukan Matra Keempat TNI untuk Memperkuat Strategi Pertahanan Negara dalam Menghadapi Serangan dan Perang Siber, bahwa Indonesia menghadapi ribuan serangan siber setiap hari.

Berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hampir satu miliar anomali serangan siber tercatat sepanjang 2022. Angka itu adalah sinyal kuat bahwa ruang siber telah menjadi ‘medan perang baru.’

Dalam disertasi itu, Bobby merumuskan konsep pembentukan Matra Siber TNI dengan tiga pilar utama. Pilar pertama adalah kekuatan (force), yang mencakup rekrutmen awal 100 personel ahli siber, pendidikan khusus, serta alokasi anggaran sekitar Rp48 triliun untuk pembangunan selama enam tahun.

Pilar kedua adalah gelar kekuatan (organization/deployment), yakni integrasi matra siber ke dalam struktur TNI serta pelaksanaan latihan gabungan siber secara rutin setiap tahun.

Ketiga, kemampuan (capability), yang berfokus pada deteksi dini, respons cepat, dan ketahanan terhadap serangan malware, ransomware, serta distributed denial of service (DDoS).

“Matra siber menjadi kunci untuk menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pertahanan. Ini adalah tameng digital bangsa di abad ke-21,” ujarnya.

Bobby menambahkan, sejumlah negara telah mengakui siber sebagai domain perang resmi. NATO sejak 2016 menetapkan cyberspace setara dengan darat, laut, dan udara. Singapura bahkan telah membentuk Digital and Intelligence Service (DIS) sebagai matra keempat militernya.***

The post Matra Siber TNI Dibutuhkan sebagai Pilar Keempat Pertahanan Negara first appeared on SamarindaNews.

Presiden juga mengulas pengalamannya saat merintis karier sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ia menegaskan bahwa TNI sejak awal berdiri merupakan tentara rakyat yang selalu berada di wilayah-wilayah paling sulit.

“Kita bernegara untuk memperbaiki kehidupan seluruh rakyat Indonesia, bukan segelintir rakyat. Seluruh rakyat Indonesia. Itu tujuan bernegara,” kata Prabowo.

Presiden sangat bersyukur pernah menjalani perintisan karir sebagai prajurit TNI. Sebab TNI adalah tentara rakyat. Sejak tahun-tahun awal kemerdekaan, TNI selalu berada di tempat yang paling susah.

Hingga saat ini, kata Prabowo, TNI bersama Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih konsisten berada di garis depan membantu masyarakat. Keterlibatan kedua institusi tersebut dapat terlihat dengan jelas dalam penanganan bencana di Sumatera dan sejumlah daerah lainnya.

“Hari ini pun TNI bersama Polri terjun di tempat-tempat paling sulit, di mana rakyat menderita akibat bencana, bersama lembaga lain dan para relawan,” ucap Prabowo.

Bagi Prabowo, TNI dan Polri memiliki akar sejarah yang sama karena lahir dari perjuangan kemerdekaan bangsa. Ia menilai perbedaan kelembagaan tidak menjadi persoalan utama selama semangat pengabdian kepada bangsa dan negara tetap terjaga.

“Yang terpenting adalah sifat, nafas, semangat, kesadaran berbangsa, dan cinta tanah air,” tegasnya.

Prabowo mengapresiasi peran pemerintah daerah dalam mendukung program-program nasional, termasuk pembangunan Sekolah Rakyat. Ia menilai kontribusi gubernur dan bupati sangat menentukan keberhasilan program tersebut di lapangan.***

The post Presiden Prabowo: Sebab TNI Adalah Tentara Rakyat! first appeared on SamarindaNews.

Acara ini berlangsung di Mabes TNI Cipayung, Jakarta Timur, Selasa, 13 Januari 2025, dan terselenggara berkat kerja sama Redaksi Bertuahpos, Satsiber TNI dan Ormas Setya Kita Pencasila. Dalam acara tersebut hadir langsung Komandan Satsiber TNI, Brigjen J.O. Sembiring, SH. SE. MM, beserta jajarannya, Ketua Umum Setya Kita Pancasila, Andreas Sumual, dan Pemimpin Redaksi Bertuahpos, Junaidi.

Dalam forum tersebut, Bertuahpos dan Satsiber TNI membahas peran media siber dalam menjaga ekosistem informasi yang sehat, kredibel, dan berdaulat. Diskusi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara media dan aparat pertahanan siber dalam menghadapi ancaman disinformasi, serangan digital, serta perlindungan ruang siber nasional di era transformasi teknologi yang semakin cepat.

“Ruang digital kini telah menjadi saranan utama dalam menyalurkan informasi, dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Dinamika informasi di ruang digital yang sangat terbuka menjadikannya celah bagi oknum ataupun pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa,” kata Junaidi dalam pemaparannya.

Oleh sebab itu, kata dia, media massa sebagai salah satu instrumen penyalur informasi digital punya tanggung jawab besar untuk menangkal setiap mis informasi dan dis informasi. Namun, tanggung jawab ini tidak akan berjalan dengan efektif tanpa kolaborasi yang kuat dengan lembaga atau instansi terkait.

Salah satu materi penting yang dipaparkan, yakni terkait dengan manajemen reputasi sebuah lembaga di ruang digital. Upaya itu dapat dilakukan dengan berbagai strategi, salah satunya dengan memanfaatkan media massa dan sosial media.

Junaidi menjelaskan, meski dalam praktinya tidak mudah, instansi seperti TNI perlu memperkuat posisinya di mata publik—terutama dalam hal pertahanan negara—agar publik bisa memahami betapa strategisnya posisi TNI dalam sebuah negara yang berdaulat.

Media Massa Tetap Jadi Otoritas Kebenaran di Tengah Arus Disinformasi Digital

Di tengah derasnya arus informasi, disinformasi, dan konten berbasis kecerdasan buatan (AI), media massa dinilai tetap memegang peran sentral sebagai otoritas kebenaran.

Publik kini tidak lagi sekadar mencari informasi yang viral, melainkan sumber yang paling dapat dipercaya. “Dalam konteks ini, media massa—baik online maupun elektronik—kembali menjadi rujukan utama masyarakat,” ujar Junaidi.

Adapun perbedaan mendasar antara media massa dan influencer terletak pada kepatuhan terhadap hukum dan etika. Media bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik, Pedoman Media Siber Dewan Pers, serta mekanisme hak jawab dan koreksi.

Menurutnya, setiap informasi diproduksi melalui proses editorial yang mengedepankan verifikasi, konfirmasi, dan keberimbangan, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan publik.

Sebaliknya, influencer dan akun media sosial, tidak terikat pada kaidah jurnalistik yang baku. Konten yang dihasilkan cenderung berbasis opini pribadi, tanpa kewajiban verifikasi dan mekanisme koreksi yang terstruktur. Kondisi ini membuat media massa memiliki posisi yang lebih kuat dalam menjaga kualitas dan akurasi informasi di ruang publik.

Di era AI yang mampu memproduksi ribuan konten dalam hitungan detik, media massa juga berperan sebagai penjaga akurasi atau gatekeeper. Media berfungsi menyaring informasi manipulatif dan hoaks, sekaligus memvalidasi data berbasis fakta lapangan.

“Dengan peran tersebut, media tidak hanya melindungi publik dari informasi menyesatkan, tetapi juga menjadi referensi utama bagi mesin pencari dan sistem AI itu sendiri,” tambahnya.

Materi ini menegaskan bahwa ketika publik ragu terhadap kebenaran informasi, media massa tetap menjadi tempat kembali untuk mencari kepastian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Komandan Satsiber TNI, Brigjen J.O. Sembiring, SH. SE. MM, mengakui industri media massa berperan penting sebagai perpanjangan tangan untuk memberikan informasi yang benar dan akurat kepada masyarakat.

Menurutnya, bukan hanya publik secara umum, aparat TNI juga harus cakap dalam menerima, mengolah, dan memanfaatkan ruang digital untuk kepentingan pertahanan negara.

“Kami berharap kolaborasi seperti ini terus terjalin. Kami banyak mendapat pengetahuan dan wawansan baru dalam diskusi ini. Materi-materi yang disampaikan tentu sangat berguna bagi kami bagaimana harus bersikap di ruang digital, terutama jika mendapatkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Hampir setiap minggu kami juga rutin menggelar diskusi seperti ini untuk memperkaya khasanah,” ujarnya.***

The post Bertuahpos Group Sharing Knowledge dengan Satsiber TNI tentang Industri Media dan Ruang Siber first appeared on SamarindaNews.