Menurut keterangan resmi BMKG, titik panas yang terpantau terdiri atas:

• 10 titik kategori tinggi
• 47 titik kategori sedang
• 86 titik kategori rendah

Sebaran titik panas lainnya di Indonesia adalah:

1. Sumatera: 53 titik (3 tinggi, 22 sedang, 28 rendah)
2. Jawa: 19 titik (seluruhnya kategori rendah)
3. Nusa Tenggara: 5 titik (1 sedang, 4 rendah)
4. Sulawesi: 7 titik (1 sedang, 6 rendah)
5. Papua & Maluku: 1 titik (kategori rendah)

“BMKG mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi dini guna mencegah terjadinya bencana ekologis,” ujar Deputi Meteorologi BMKG Guswanto, dikutip dari voi.id

Pihak BMKG terus berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam upaya mitigasi bencana karhutla, termasuk patroli darat dan pemadaman udara.

Sumber: VOI.ID

The post BMKG Catat 143 Titik Panas Terpantau di Kalimantan, Tertinggi Nasional first appeared on SamarindaNews.

Hal ini diungkapkan oleh Menkopolkam, Budi Gunawan saat berada di Pekanbaru Rabu, 23 Juli 2025. Bahkan, kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) itu juga mengancam negara Gajah Putih, Thailand.

“Oleh sebab itu, kami menekankan pentingnya upaya percepatan penanganan Karhutla. Ini demi kredibilitas Indonesia di mata global,” katanya saat berada di Pekanbaru,

Menurutnya, pesan diplomatis itu adalah “alarm serius.” Nama baik Indonesia dalam upaya penanganan masalah ini menjadi taruhannya. “Jangan sampai kita tercoreng di mata dunia,” ujarnya.

Dalam upaya penanganan Karhutla yang kini sedang terjadi di Provinsi Riau, Budi menekankan seluruh personel dan peralatan harus segera digerakkan.

Memastikan titik api tidak menyebar luas, harus menjadi fokus. Agar volume asap dapat ditekan sehingga tidak nyebrang ke negara tetangga.

Selain itu, tim teknis Kementerian Kehutanan diminta segera turun ke lokasi guna melakukan penilaian dampak dan penyusunan rencana pemulihan.

Kemudian melakukan audit terhadap seluruh konsesi di 21 kabupaten/kota terdampak, khususnya yang berada dalam radius lima kilometer dari titik panas (hotspot).

Pemerintah juga menerapkan moratorium sementara izin lahan di wilayah gambut hingga Karhutla terkendali, dengan fokus utama di Riau, Kalbar, Jambi, dan Sumatera Selatan.

Pentingnya penegakan hukum juga menjadi hal yang tak boleh diabaikan. Menurut Budi, tidak ada kompromi dengan mereka para pelaku kejahatan Karhutla.

Aparat Polri dan kejaksaan diminta menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan, serta merilis hasil penindakan sebagai efek jera.

Selain itu, juga perlu diberikan sanksi administratif — seperti pencabutan izin, denda maksimal, hingga pemutusan kontrak konsesi — juga akan diberlakukan bagi perusahaan yang terbukti melanggar.

Termasuk, seluruh data pemegang izin akan dikaji kembali dan perusahaan pembakar lahan akan dimasukkan dalam daftar hitam.

“Kami juga mengapresiasi keputusan cepat Pemprov Riau menetapkan status tanggap darurat. Ini penting untuk percepatan mobilisasi personel dan sumber daya,” jelasnya.***

The post Malaysia & Singapura Protes ke Indonesia soal Kabut Asap, Upaya Penanganan Karhutla di Riau Harus Dikebut first appeared on SamarindaNews.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan kembali,  bahwa Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) masih berlaku.

“Ini yang jadi pedoman utama kita dalam upaya pengendalian kebakaran hutan di seluruh Indonesia. Termasuk di Provinsi Riau,” katanya saat berada di Pekanbaru, Selasa, 22 Juli 2025.

“Instruksi Presiden ini belum dicabut. Jadi tetap berlaku dan menjadi acuan semua pihak dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing,” tegasnya.

Setiap pihak diminta untuk mematuhi aturan dalam Inpres tersebut yang telah mengatur secara rinci tugas kementerian, pemerintah daerah, TNI/Polri, dan lembaga terkait.

Hanif menyoroti pentingnya Provinsi Riau dalam konteks pengendalian Karhutla nasional karena dari total 9 juta hektare luas daratan Riau, sekitar 4,9 juta hektare atau lebih dari separuhnya merupakan lahan gambut—jenis lahan yang sangat rawan terbakar.

“Ini lah yang membuat Riau menjadi wilayah kunci dalam strategi pengendalian kebakaran,” tegasnya.

Dari 13,4 juta hektare luas gambut nasional, sekitar separuhnya berada di Riau. Namun, dari luasan tersebut, hanya sekitar 2,5 juta hektare gambut yang masih tergolong alami. Selebihnya telah terdegradasi dan memerlukan perhatian khusus.

Selain itu, sekitar 4 juta hektare daratan Riau telah menjadi area perkebunan kelapa sawit—yang berdasarkan sifat ekologisnya tumbuhan ini membutuhkan kanal-kanal pengeringan air. Hal ini juga turut memperbesar potensi kebakaran hutan dan lahan di Riau.

“Ini menjadi tantangan serius. Meskipun beberapa wilayah masih diguyur hujan, air di kanal-kanal gambut yang surut memperbesar potensi kebakaran. Inilah yang menjadi perhatian serius BNPB, karena gambut yang mengering bisa memicu kebakaran besar meski curah hujan masih ada,” pungkas Hanif.

Sementara itu, Karhutla di Provinsi Riau menunjukkan peningkatan signifikan. Dalam laporan harian yang dirilis pada Senin, 21 Juli 2025, tercatat sebanyak 1.450 titik hotspot terpantau oleh BMKG dan BRIN, dengan luas lahan terbakar mencapai 927,54 hektare. Total fire spot aktif yang terverifikasi sebanyak 256 titik api.

Dari seluruh kabupaten dan kota di Riau, wilayah Rokan Hilir (Rohil) menjadi daerah paling terdampak dengan 532 hotspot, disusul Rokan Hulu (Rohul) sebanyak 317 hotspot dan Pelalawan dengan 124 hotspot. Sementara dari sisi luasan lahan terbakar, Rohul juga mencatat angka tertinggi yakni 229,3 hektare, kemudian Kampar sebesar 184,2 hektare, dan Rohil sebesar 194,25 hektare.

Petugas gabungan dari berbagai unsur—termasuk Manggala Agni, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat—terus melakukan upaya pemadaman di lapangan. Pada hari ini tercatat sebanyak 4 titik api berhasil dipadamkan, 9 titik dilakukan pendinginan, dan 14 titik sedang dalam proses pemadaman.

Wilayah-wilayah lain seperti Dumai, Siak, Meranti, hingga Kuansing juga melaporkan adanya peningkatan aktivitas kebakaran, meskipun dengan luasan dan jumlah hotspot yang lebih rendah. Sebagian daerah, seperti Pelalawan, masih belum dapat memastikan total luas lahan yang terdampak.

Upaya pemadaman juga didukung oleh kekuatan udara dari BNPB, dengan penambahan sortie helikopter water bombing dan patroli udara. Tercatat total 20 sortie patroli dikerahkan menggunakan helikopter AS365, Bell 206, dan Mi-8 MSBT, termasuk 18 sortie penyiraman yang menurunkan lebih dari 3 juta liter air ke titik-titik api utama.***

The post Menteri Lingkungan Hidup Beberkan Mengapa Riau Selalu Disorot Pusat dalam Kasus Kebakaran Lahan first appeared on SamarindaNews.

Dilansir dari The Guardian, laporan bertajuk Global Gas Flaring Tracker Report itu menyebutkan sebanyak 151 miliar meter kubik (bcm) gas dibakar selama proses produksi minyak dan gas pada 2024, naik 3 bcm dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak 2007, mencerminkan meningkatnya ancaman terhadap upaya transisi energi bersih.

Pembakaran gas umumnya dilakukan untuk membuang gas metana yang muncul saat pengeboran minyak, dengan dalih menjaga keselamatan atau karena biaya pengolahan yang tinggi. Namun, menurut Zubin Bamji, Manajer Kemitraan Global Flaring and Methane Reduction (GFMR) Bank Dunia, praktik ini seharusnya bisa dihindari.

“Pembakaran gas adalah bentuk pemborosan energi yang tidak perlu dan peluang yang terlewatkan untuk memperkuat ketahanan energi dan meningkatkan akses listrik,” ujar Bamji.

Laporan itu mengungkapkan bahwa sembilan negara—Rusia, Iran, Irak, Amerika Serikat, Venezuela, Aljazair, Libya, Meksiko, dan Nigeria—bertanggung jawab atas 75% dari total pembakaran gas global pada 2024. Sebagian besar di antaranya merupakan negara dengan perusahaan minyak milik negara.

Meskipun beberapa negara seperti Angola, Mesir, Indonesia, dan Kazakhstan berhasil menekan pembakaran gas secara signifikan, intensitas pembakaran global (jumlah gas yang dibakar per barel minyak) tetap tinggi selama 15 tahun terakhir.

Perbandingan mencolok terlihat pada Norwegia, yang intensitas pembakarannya 18 kali lebih rendah dari Amerika Serikat dan 228 kali lebih rendah dibandingkan Venezuela.

Andrew Baxter dari Environmental Defense Fund menyebut lonjakan pembakaran gas sebagai kemunduran besar. “Ini adalah pemborosan energi yang sangat merugikan iklim dan kesehatan manusia,” katanya.

Bank Dunia dan Badan Energi Internasional (IEA) telah menyerukan penghentian total pembakaran gas rutin sebelum 2030. Nilai gas yang dibakar tahun lalu diperkirakan mencapai sekitar USD 63 miliar, lebih dari separuh biaya awal yang diperlukan untuk menghentikan praktik tersebut.

Jonathan Banks, pakar metana dari Clean Air Task Force, menyatakan solusi untuk masalah ini sebenarnya sudah tersedia dan tergolong hemat biaya. Tantangannya justru terletak pada minimnya kemauan politik dan lemahnya regulasi di banyak negara produsen minyak.

Namun, laporan juga menyoroti kemajuan positif dari negara-negara yang bergabung dalam inisiatif “Zero Routine Flaring 2030” yang digagas Bank Dunia. Kelompok ini rata-rata berhasil mengurangi intensitas pembakaran sebesar 12% sejak 2012, meskipun volume absolut belum mengalami penurunan signifikan.

“Mengurangi pembakaran gas memang memerlukan investasi, infrastruktur, dan regulasi yang kuat, serta komitmen politik jangka panjang,” tegas Bamji.

The post Laporan Terbaru: Industri Berbahan Bakar Fosil Sumbangkan 389 Juta Ton Emisi Karbon first appeared on SamarindaNews.

Penyerahan ini merupakan kelanjutan dari dua tahap sebelumnya, di mana total lahan yang berhasil diamankan oleh Satgas PKH sejak dibentuknya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 telah mencapai lebih dari 2 juta hektare.

Kawasan tersebut mencakup kebun sawit ilegal, Hutan Tanaman Industri (HTI), hingga taman nasional yang selama bertahun-tahun dikuasai tanpa izin. “Ini bukti nyata keseriusan negara dalam menegakkan kedaulatan atas sumber daya alam kita,” ujar Jenderal Agus Subiyanto yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II Pengarah Satgas PKH.

Dalam pelaksanaan tugasnya, TNI menjadi garda terdepan pengamanan di setiap operasi Satgas PKH. Seluruh proses dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai hukum. Setelah dikembalikan, lahan-lahan ini akan dinilai kelayakannya oleh kementerian teknis.

Jika layak dikembangkan, pengelolaannya akan diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN di bawah koordinasi Kementerian BUMN, untuk mendukung ketahanan pangan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu capaian penting adalah penguasaan kembali Taman Nasional Tesso Nilo, yang selama dua dekade mengalami kerusakan parah akibat perambahan dan aktivitas ilegal.

Tak hanya berdampak pada lingkungan, langkah penertiban ini juga memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan negara. Satgas PKH berhasil menagih kewajiban perpajakan dari penguasa lahan ilegal dengan total mencapai Rp 615 miliar, terdiri dari Rp 167 miliar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Rp 448 miliar dari jenis pajak lainnya.

Kegiatan ini dinilai sebagai bagian dari transformasi besar yang dilakukan pemerintah untuk menjaga kedaulatan negara, baik dari sisi lingkungan hidup maupun ekonomi nasional.

Langkah strategis ini sejalan dengan program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Lewat kerja sama antara Satgas PKH, TNI, Kejaksaan, dan kementerian terkait, lahan-lahan produktif yang sebelumnya dikuasai secara ilegal kini akan dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan pelibatan TNI secara aktif dan langsung dalam upaya pemulihan kawasan hutan, pemerintah berharap ekosistem hutan dapat dipulihkan, ketahanan pangan diperkuat, dan ketimpangan ekonomi dapat dikurangi. “Ini bukan hanya penegakan hukum, tapi juga penyelamatan aset bangsa untuk masa depan rakyat,” tegas Jenderal Agus.

Sumber: Inilah.com

The post Panglima TNI Sebut Penguasaan TNTN Salah Satu Capaian Penting dalam Kinerja Satgas PKH first appeared on SamarindaNews.

Keputusan tersebut tertuang dalam Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 111/TPA Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 1 Juli 2025.

Dalam surat keputusan itu, pemberhentian Ali Berawi berlaku efektif sejak pelantikan pengganti, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan kontribusinya. Dilansir dari Kompas.com, Ali Berawi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh jajaran Otorita IKN. Ia juga mendoakan kesuksesan pembangunan IKN sebagai bagian dari masa depan Indonesia.

Pilar Penting Konsep Smart Forest City

Pria yang akrab disapa Ale itu merupakan sosok sentral di balik pengembangan IKN sebagai smart forest city—kota hutan cerdas—yang berlandaskan lima prinsip utama: hijau, tangguh, berkelanjutan, inklusif, dan cerdas.

Sejak menjabat Deputi THD pada 2022, ia memimpin perencanaan, penyusunan master plan, dan pelaksanaan berbagai kebijakan strategis untuk mewujudkan transformasi digital dan hijau di kawasan ibu kota baru.

Berikut sejumlah capaian besar yang ditinggalkannya:

1. Digitalisasi Infrastruktur Kota

Di bawah kepemimpinannya, IKN membangun infrastruktur digital modern berbasis teknologi Internet of Things (IoT). Di antaranya adalah pemasangan 40 sensor kebakaran hutan, sensor banjir, sensor kualitas udara, serta lebih dari 90 CCTV dengan teknologi video analitik. Tak hanya itu, dibangun pula Security dan Network Operation Center (SOC/NOC) serta Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk mitigasi ancaman siber.

Salah satu tonggak penting lainnya adalah pengoperasian Integrated Command and Control Center (ICCC) tahap 1 di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) yang memungkinkan pengawasan kota secara real-time, bekerja sama dengan TNI, Polri, dan instansi terkait.

2. Akselerasi Energi Hijau

Dalam sektor energi, Ale menggagas dan memantau langsung operasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di WP-5 IKN. Sejak beroperasi Februari 2024, pembangkit ini telah menghasilkan 11,55 GWh energi hijau—setara dengan pengurangan 5.490 ton emisi karbon atau sebanding dengan penanaman 7,5 juta pohon.

3. Layanan Digital dan Tata Kelola Data

Ale turut memprakarsai layanan publik digital seperti aplikasi IKNOW yang mencatat lebih dari 197 ribu pengunjung IKN. Ia juga meluncurkan Portal Satu Data Nusantara, sistem basis data nasional terintegrasi untuk efisiensi lintas sektor. Sistem e-Government pun diperkuat lewat peluncuran Aplikasi Perizinan dan sistem pendukung pemindahan ASN ke IKN yang efisien dan transparan.

4. Pemetaan Berbasis AI dan Pengawasan Wilayah

Transformasi digital yang digagas Ale mencakup penggunaan drone dan teknologi AI untuk pemetaan geospasial. Kamera pengawas dilengkapi dengan AI analytics yang mampu mengenali objek, mendeteksi insiden, dan mendukung sistem keamanan publik.

5. Tata Kelola Teknologi dan Pengembangan SDM

Selama menjabat, Ale menyusun sejumlah dokumen penting seperti Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara, Enterprise Architecture, dan panduan Bangunan Gedung Cerdas (BGC). Ia juga mendorong lahirnya regulasi keamanan data, termasuk NSPK Satu Data Nusantara dan ISO Kebijakan Privasi Data.

Tak hanya infrastruktur dan sistem, perhatian juga diberikan pada pengembangan SDM. Ale menginisiasi pelatihan teknologi seperti Coding Mum, Solar Mum, dan pelatihan IT untuk difabel, dengan 120 peserta dilatih dalam dua tahun. Program edukatif Rumah Teknologi Nusantara pun telah menarik lebih dari 14.000 pengunjung.

Di luar Otorita IKN, Ale adalah profesor Teknik Sipil dan Lingkungan di Universitas Indonesia dan Direktur Eksekutif Center for Sustainable Infrastructure Development (CSID UI). Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Dosen Indonesia dan Ketua Dewan Pengawas Forum Organisasi Profesi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pada 9 Juni 2025, Ale menerima gelar Doktor Kehormatan dari Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University (SPbPU), Rusia. Penghargaan ini diberikan atas kontribusinya di bidang teknologi dan kerja sama internasional. Namanya juga tercatat empat tahun berturut-turut (2021–2024) dalam daftar 2 persen Ilmuwan Terbaik Dunia versi Elsevier dan Stanford University.***

The post Ali Berawi Resmi Diberhentikan dari Otorita IKN, Berikut Warisan yang Ditinggalkan first appeared on SamarindaNews.

Laporan terbaru dari Pusat Mitigasi Kekeringan Nasional AS (NDMC), Konvensi PBB untuk Memerangi Penggurunan (UNCCD), dan Aliansi Ketahanan Kekeringan Internasional mengungkapkan bahwa lebih dari 90 juta orang di kawasan Afrika Timur dan Selatan menghadapi kelaparan ekstrem.

Di Somalia, seperempat penduduk kini terancam kelaparan, dengan lebih dari satu juta orang telah mengungsi akibat krisis ini.

Direktur NDMC, Mark Svoboda, menyebut fenomena ini bukan sekadar musim kemarau, melainkan bencana global yang bergerak lambat. “Ini adalah kekeringan paling parah yang pernah saya saksikan,” ujarnya.

Dampak kekeringan telah dirasakan selama bertahun-tahun. Di Afrika Selatan, seperenam penduduknya memerlukan bantuan pangan. Di Zimbabwe, panen jagung anjlok 70% dan 9.000 ekor ternak mati akibat kelangkaan air dan pakan.

Situasi serupa juga terjadi di berbagai wilayah dunia. Di Amerika Latin, permukaan air Terusan Panama menurun drastis, menyebabkan penurunan lalu lintas kapal hingga sepertiganya antara Oktober 2023 dan Januari 2024. Kondisi ini turut mengganggu perdagangan global dan meningkatkan biaya logistik.

Di Maroko, enam tahun kekeringan berturut-turut menimbulkan defisit air sebesar 57%. Sementara di Spanyol, produksi zaitun anjlok 50%, menyebabkan harga minyak zaitun melonjak dua kali lipat. Turki menghadapi degradasi lahan serius, dengan 88% wilayahnya terancam penggurunan akibat ekstraksi air tanah yang berlebihan.

“Kondisi di Spanyol, Maroko, dan Turki adalah gambaran masa depan bagi dunia jika pemanasan global tak dikendalikan,” tambah Svoboda.

Fenomena El Niño dalam dua tahun terakhir memperburuk kondisi ini, memperkuat tren pemanasan dan menimbulkan kekurangan pasokan air, makanan, serta pembatasan energi di banyak negara.

Laporan ini juga mencatat bahwa kekeringan telah mengganggu rantai pasokan komoditas global. Kekeringan di India dan Thailand, misalnya, telah menyebabkan lonjakan harga gula sebesar 9% di Amerika Serikat.

Krisis air global juga kian mendesak. Studi sebelumnya memperkirakan permintaan air tawar akan melampaui pasokan sebesar 40% pada akhir dekade ini. Dalam 25 tahun ke depan, lebih dari setengah produksi pangan dunia berisiko gagal.

Laporan lain menyebutkan pencairan es gletser yang belum pernah terjadi sebelumnya mengancam pasokan air dan pangan bagi dua miliar orang. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memperkirakan biaya ekonomi akibat kekeringan akan meningkat 35% pada tahun 2035 dibanding saat ini.

Sekretaris Eksekutif UNCCD, Ibrahim Thiaw, menegaskan bahwa kekeringan adalah “pembunuh diam-diam” yang perlahan menggerus sumber daya dan kehidupan. “Kekeringan bukan lagi ancaman masa depan. Ia sudah hadir dan menuntut kolaborasi global yang nyata,” katanya.

Thiaw memperingatkan bahwa jika dunia tak segera bertindak, kombinasi kelangkaan air, pangan, dan energi dapat memicu kehancuran sosial yang lebih luas. “Itulah normal baru yang harus kita hadapi bersama,” pungkasnya.***

– The Guardian

The post Kekeringan Global Dorong Puluhan Juta Orang ke Ambang Kelaparan first appeared on SamarindaNews.

Sebagaimana dilaporkan The Guardian, lonjakan suhu ekstrem ini dikaitkan langsung dengan dampak pemanasan global yang dipicu oleh aktivitas manusia, terutama emisi dari pembakaran bahan bakar fosil.

Para ilmuwan memperkirakan suhu di wilayah terdampak naik antara dua hingga 4 derajat Celsius akibat krisis iklim. Peningkatan ini disebut tidak akan terjadi tanpa pengaruh pemanasan global.

Kota London dan kawasan West Midlands diperkirakan mencatat angka kematian tertinggi, dengan kelompok usia lanjut di atas 65 tahun sebagai yang paling rentan.

“Gelombang panas adalah pembunuh senyap,” ujar Dr. Garyfallos Konstantinoudis dari Imperial College London.

“Banyak korban tidak tercatat secara langsung karena panas, namun sebenarnya dipicu oleh suhu ekstrem yang memperburuk kondisi kesehatan yang sudah ada,” tambahnya.

Data dari Badan Keamanan Kesehatan Inggris (UKHSA) mencatat lebih dari 10.000 kematian dini akibat gelombang panas sepanjang 2020–2024. UKHSA bahkan telah mengeluarkan peringatan kesehatan terkait gelombang panas saat ini, yang diprediksi berlangsung hingga Senin pagi, 23 Juni 2025.

Analisis ini menggunakan data historis dari lebih dari 34.000 wilayah di Inggris dan Wales, dipadukan dengan prakiraan cuaca terbaru. Hasilnya, sekitar 570 kematian diperkirakan terjadi antara Kamis dan Minggu, dengan 129 kematian di London.

Namun, para peneliti menilai jumlah itu bisa saja lebih rendah karena gelombang panas terjadi lebih awal dari musim biasanya, saat masyarakat belum cukup siap.

Prof. Antonio Gasparrini dari London School of Hygiene & Tropical Medicine menyebut kenaikan suhu sekecil satu derajat bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati.

“Semakin panas suhu, semakin banyak pasien yang dirawat karena kondisi terkait panas, dan ini akan memberi tekanan besar pada layanan kesehatan,” ujarnya.

UKHSA juga menyarankan masyarakat untuk:

• Menghindari paparan sinar matahari langsung antara pukul 11.00–15.00

• Minum air yang cukup

• Mengawasi kondisi lansia, bayi, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis

Selain itu, peringatan polusi udara ozon tinggi juga dikeluarkan di London, dengan imbauan kepada warga yang memiliki masalah pernapasan agar membatasi aktivitas di luar ruangan.

Dr. Lorna Powell, dokter perawatan darurat di NHS London Timur, mengungkapkan bahwa kasus penyakit terkait panas mulai meningkat. “Dehidrasi dan kelelahan akibat panas dapat dengan cepat berkembang menjadi kondisi serius,” katanya.

Krisis iklim dinilai menjadi pemicu utama meningkatnya frekuensi dan intensitas gelombang panas. Laporan terbaru dari Komite Perubahan Iklim Inggris menyebut, jika suhu global naik 2°C di atas level pra-industri, angka kematian akibat panas di Inggris bisa melampaui 10.000 jiwa per tahun pada 2050.

Secara global, gelombang panas ekstrem membunuh lebih banyak orang dibandingkan banjir, gempa bumi, dan badai jika digabungkan, menurut laporan perusahaan asuransi Swiss Re. Diperkirakan 500.000 orang meninggal setiap tahun akibat paparan suhu panas ekstrem di seluruh dunia.

“Gelombang panas adalah krisis kemanusiaan yang sering diabaikan. Dampaknya nyata dan semakin memburuk. Saatnya bertindak,” tegas Nina Arquint, Chief Executive Swiss Re untuk solusi korporat.

Kondisi ini menjadi peringatan bagi pemerintah dan masyarakat dunia untuk segera mengurangi emisi karbon, meninggalkan penggunaan batu bara, minyak, dan gas, serta memperkuat sistem perlindungan kesehatan menghadapi ancaman iklim yang terus meningkat.

— The Guardian

The post Hampir 600 Orang Diperkirakan Meninggal Akibat Gelombang Panas di Inggris dan Wales first appeared on SamarindaNews.

Berdasarkan tinjauan terhadap 300 studi, IPIE menemukan bahwa aktor-aktor seperti industri bahan bakar fosil, politisi sayap kanan, dan kelompok tertentu secara aktif menyebarkan narasi palsu yang mendiskreditkan solusi iklim, termasuk energi terbarukan. Disinformasi ini diperparah dengan kehadiran bot dan troll di media sosial yang memperkuat penyebarannya.

Laporan juga menyoroti bahwa disinformasi kini menargetkan pengambil kebijakan, regulator, hingga badan publik. Greenwashing—upaya memoles citra lingkungan perusahaan secara menyesatkan—jadi salah satu modus utama, dan semakin banyak disuarakan agar dikriminalisasi.

PBB melalui Global Initiative on Climate Change Information Integrity telah menyerukan tindakan tegas. Pelapor Khusus PBB, Elisa Morgera, bahkan mendesak agar misinformasi iklim dan praktik greenwashing dikategorikan sebagai tindak pidana. Sekjen PBB António Guterres sebelumnya juga menyerukan pelarangan iklan dari perusahaan bahan bakar fosil.

Brasil, sebagai tuan rumah KTT iklim COP30, akan memimpin konsolidasi negara-negara untuk memperkuat regulasi terhadap penyebaran kebohongan iklim dalam pertemuan di Bonn, Jerman. Sejumlah negara seperti Inggris, Prancis, Maroko, dan Chili telah mendukung inisiatif ini.

IPIE menilai misinformasi yang beredar sangat luas, mulai dari klaim gas fosil sebagai “bahan bakar rendah karbon” hingga teori konspirasi ekstrem yang mengaitkan kebakaran hutan dengan skenario fiktif.

Laporan menyebutkan bahwa industri bahan bakar fosil menjalankan “penipuan ganda”: awalnya menyangkal perubahan iklim, lalu menyebarkan klaim palsu bahwa mereka kini menjadi bagian dari solusi. Sektor lain seperti maskapai penerbangan, makanan cepat saji, dan pariwisata juga terlibat menyebarkan informasi keliru.

Donald Trump dan media konservatif diidentifikasi sebagai penyumbang utama penyebaran misinformasi, sementara badan intelijen asing seperti Rusia juga disebut memanfaatkan troll farm untuk menanam keraguan publik terhadap isu iklim.

Untuk menanggulangi hal ini, Uni Eropa telah menerapkan Digital Services Act guna mendorong moderasi konten platform digital. IPIE juga menekankan pentingnya pendidikan iklim yang lebih merata dan penelitian lebih luas di negara-negara non-Barat, mengingat mayoritas studi saat ini masih berfokus pada negara berbahasa Inggris.

“Tanpa integritas informasi, krisis iklim berpotensi berubah menjadi bencana yang tak terkendali,” tegas Jensen.

— The Guardian

The post Misinformasi Jadi Penghambat Aksi, Krisis Perubahan Iklim Berpotensi Menjadi Bencana Global first appeared on SamarindaNews.

Para ilmuwan iklim dunia mengeluarkan peringatan keras bahwa anggaran karbon global untuk membatasi pemanasan bumi di bawah 1,5°C hanya tersisa sekitar dua tahun lagi—jika emisi terus berlangsung pada tingkat saat ini. Temuan ini menegaskan “betapa gentingnya situasi krisis iklim yang tengah dihadapi dunia.”

Dilansir dari The Guardian, dalam laporan terbaru yang diterbitkan dalam jurnal Earth System Science Data, tim ilmuwan dari berbagai negara menyebutkan bahwa untuk menjaga peluang sebesar 66 persen agar suhu bumi tetap di bawah 1,5°C, umat manusia hanya dapat menghasilkan emisi maksimal 80 miliar ton karbon dioksida (CO₂) mulai 2025 ke depan. Jumlah ini 80 persen lebih kecil dari total emisi pada 2020.

Namun ironisnya, emisi global justru mencapai rekor tertinggi baru pada 2024. Jika tren ini berlanjut, maka anggaran karbon akan habis hanya dalam waktu dua tahun. Artinya, batas suhu 1,5°C – yang menjadi target utama Kesepakatan Paris – akan terlewati dalam hitungan tahun mendatang.

Saat ini, dunia berada di jalur menuju kenaikan suhu global sebesar 2,7°C—jauh di atas batas aman yang disepakati. Bahkan jika target dinaikkan menjadi 1,7°C, dibutuhkan pengurangan drastis emisi global. Anggaran karbon untuk batas 1,7°C masih memungkinkan selama sembilan tahun ke depan, dengan total 390 miliar ton CO₂. Meski lebih longgar, jalur ini tetap menuntut komitmen besar dari negara-negara di seluruh dunia.

Profesor Joeri Rogelj dari Imperial College London menyebutkan bahwa penyebab utama berkurangnya anggaran karbon adalah kegagalan global dalam menurunkan emisi CO₂ dari pembakaran bahan bakar fosil.

“Waktu terbaik untuk memulai aksi iklim serius adalah tahun 1992. Tapi sekarang, setiap tahun adalah tahun terbaik berikutnya. Setiap fraksi derajat pemanasan yang bisa dicegah akan menyelamatkan lebih banyak jiwa dan mengurangi penderitaan, terutama bagi masyarakat rentan,” ujar Rogelj.

Kenaikan suhu bumi tidak hanya memperburuk cuaca ekstrem, tetapi juga memicu pencairan es di kutub yang berkontribusi pada kenaikan permukaan laut. Menurut laporan tersebut, laju kenaikan permukaan laut kini telah meningkat dua kali lipat dibandingkan dekade sebelumnya, mencapai 4 mm per tahun.

“Air laut yang lebih hangat memperparah badai, merusak ekosistem laut, dan mengancam komunitas pesisir,” kata Dr Karina Von Schuckmann dari Mercator Ocean International. “Tahun 2024 juga mencatat suhu laut tertinggi dalam sejarah.”

Naiknya permukaan laut tidak hanya mengancam wilayah pesisir, namun juga dapat memicu migrasi besar-besaran akibat banjir yang tak terkendali, seperti yang diperingatkan dalam studi sebelumnya pada Mei 2025.

Laporan ini juga menyebutkan bahwa meskipun energi surya dan angin berkembang pesat dan telah membantu mencegah skenario pemanasan 4–5°C, peningkatan permintaan energi global tetap mendorong konsumsi bahan bakar fosil lebih tinggi. Hal ini justru mempercepat bencana iklim.

Profesor Piers Forster dari University of Leeds mengungkapkan keprihatinannya terhadap percepatan perubahan iklim yang belum pernah terjadi sebelumnya. “Ketidakseimbangan energi Bumi meningkat 25% dibanding dekade sebelumnya. Ini sinyal yang sangat mengkhawatirkan,” ujarnya.

Para ilmuwan menekankan bahwa meskipun batas 1,5°C kemungkinan besar akan terlewati, setiap upaya untuk mengurangi pemanasan tetap penting dan bernilai. Mereka menyerukan komitmen nyata dari seluruh negara dalam pertemuan iklim PBB COP30 yang akan digelar November mendatang.

Tahun 2024 sendiri dinyatakan sebagai tahun terpanas dalam sejarah pencatatan suhu global, dengan rata-rata tahunan mencapai 1,5°C. Sayangnya, hingga saat ini belum ada tanda-tanda transisi energi bersih yang dijanjikan pada COP28 di Dubai akhir 2023 lalu.

Dengan waktu yang semakin menipis, dunia menghadapi pilihan krusial: bertindak sekarang untuk memperlambat krisis, atau menghadapi konsekuensi yang lebih parah dalam waktu dekat. Sebab dalam krisis iklim, setiap derajat – bahkan pecahan kecil sekalipun – berarti nyawa dan masa depan jutaan orang.***

The post Perubahan Iklim: Dunia Hanya Punya 2 Tahun Lagi untuk Jaga Target Pemanasan 1,5°C first appeared on SamarindaNews.