Salah satu opsi percepatan yang dinilai paling memungkinkan adalah melalui skema extension. Menurut Staf Ahli Kementerian Kebudayaan, Prof. Dr. Ismunandar, dari tiga skema pengajuan, mandiri, multinasional, dan extension, memang jalur extension paling memusingkan.

Umum Dewan Pimpinan Harian (DPH) LAMR, Datuk Seri H. Taufik Ikram Jamil, mengatakan LAM Riau sudah berpengalaman pengusulan warisan budaya takbenda sebelumnya, seperti pantun dan kebaya. Pacu Jalur Kuansing, juga perlu diakui dunia sebagai warisan tak benda. “Kami siap berada di posisi manapun, diminta atau tidak diminta,” katanya, 27 Juli 2025.

Dia menyebut, Pacu Jalur Kuansing punya posisi kuat untuk diakui karena keberadaannya sudah dikenal dunia dan didukung oleh semangat pelestarian budaya nasional seiring terbentuknya Kementerian Kebudayaan.

Datuk Seri Taufik menambahkan, jalur extension justru membawa pesan kuat tentang kesetaraan budaya di tingkat global. Ia juga menekankan pentingnya dukungan ekonomi komunitas budaya agar manfaat dari pengakuan UNESCO bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Direktur Diplomasi Kebudayaan, Raden Usman, juga menegaskan bahwa pemerintah kini memprioritaskan percepatan pengusulan budaya Indonesia ke UNESCO. Pacu jalur, menurutnya, berpeluang besar diajukan melalui jalur extension, meski tetap memerlukan persetujuan dari komunitas budaya serupa yang sudah lebih dahulu mendapat pengakuan UNESCO, seperti di Tiongkok atau Eropa.

Sejak 2014, Pacu Jalur Kuansing telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Tradisi ini juga telah tercatat dalam daftar Kekayaan Intelektual Nasional (KEN).

Pemerintah terus mendukung pelestarian budaya ini lewat Festival Pacu Jalur yang rutin digelar setiap tahun di Kuansing. Festival ini tak hanya menjadi ajang budaya, tapi juga wadah seleksi atlet balap perahu untuk mewakili Indonesia di tingkat internasional.***

The post Pacu Jalur Kuansing Didorong Masuk Warisan Budaya Tak Benda UNESCO first appeared on SamarindaNews.

Kritikan terhadap MK mencuat setelah putusan kontroversialnya mengenai Pemilu serentak. “MK kini seolah telah berubah,” kata Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin.

Khozin menyampaikan kritik tajam usai MK mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2025 yang mengatur keserentakan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Menurutnya, Mahkamah Konstitusi telah melewati batas kewenangannya sebagai negative legislator.

“Perlu kita pahami bersama, MK itu tugasnya menguji undang-undang, bukan membuatnya. Kalau MK sekarang bisa mengatur model pemilu, sama saja kita punya tiga pembentuk undang-undang,” tegas Khozin, Sabtu, 5 Juli /2025.

Menurutnya, jika MK ingin benar-benar bertransformasi menjadi lembaga pembentuk hukum, maka perlu dilakukan rekayasa konstitusional atau constitutional engineering untuk menyesuaikan tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut.

Tidak cuma itu, Khozin juga menyoroti kontradiksi antara putusan terbaru MK dengan putusan sebelumnya, yakni Nomor 55/PUU-XVII/2019. Pada putusan lama itu, MK secara tegas menyatakan bahwa pengaturan keserentakan pemilu merupakan domain pembentuk undang-undang, bukan kewenangannya.

“Tapi sekarang, justru MK mengatur sendiri jadwal pemilu nasional dan daerah. Ini langkah yang sangat paradoks,” ujarnya.

Menurut PKB, keputusan ini berisiko menciptakan ketidakpastian hukum. Bahkan, jika dibiarkan, bisa menjadi celah bagi berbagai pihak untuk terus menggugat produk legislasi.

PKB juga meminta pemerintah tidak terburu-buru menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Sebab, dampaknya bisa merusak tatanan hukum yang sudah jelas dalam konstitusi, khususnya Pasal 22E dan Pasal 18 UUD 1945.

“Pelaksanaan pemilu sudah diatur lima tahun sekali dalam konstitusi. Kalau langsung dijalankan tanpa penyesuaian norma, ini bisa memicu ketidaktaatan terhadap konstitusi,” pungkas Khozin.***

Sumber: RMOL

The post MK Dinilai Melewati Wewenang, PKB Sindir Mahkamah Konstitusi Jadi Lembaga Bikin Undang-Undang first appeared on SamarindaNews.

Kabar duka ini pertama kali dibagikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid melalui pesan singkat. Meutya diketahui merupakan sahabat dan rekan kerja Najwa semasa mereka berkarier di salah satu stasiun televisi swasta nasional.

“Telah berpulang ke rahmatullah Ibrahim Sjarief bin Husein Ibrahim Assegaf,” tulis Meutya dalam pernyataannya, Selasa, 20 Mei 2025.

Menurut keterangan dari Caca, asisten pribadi Najwa Shihab, Ibrahim wafat akibat komplikasi pasca stroke yang mengakibatkan pendarahan di otak. “Pasca stroke, pendarahan di otak,” ungkapnya, seperti dikutip dari Insertlive.

Jenazah Ibrahim disemayamkan di kediaman duka yang beralamat di Jalan Jeruk Purut No. 8-9, RT 004/RW 03, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Rencananya, almarhum akan dimakamkan pada Rabu, 21 Mei 2025 pukul 10.00 WIB di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jeruk Purut.

Kepergian Ibrahim Sjarief meninggalkan duka mendalam, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi rekan-rekan dan masyarakat yang mengenal sosoknya sebagai pendamping setia dari salah satu tokoh pers nasional.

Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi-Nya dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.***

The post Suami Najwa Shihab Ibrahim Sjarief Meninggal Dunia Akibat Stroke dan Pendarahan Otak first appeared on SamarindaNews.

“Saya tidak pernah menyangka, niat untuk mengembangkan usaha dan memberdayakan orang sekitar justru membawa saya ke ruang sidang,” ungkap Firly pelan.

Kasus ini sontak menjadi perhatian nasional. Bukan hanya karena dampaknya terhadap pelaku UMKM lainnya, tapi juga karena keterlibatan langsung Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, yang datang ke persidangan sebagai amicus curiae — sahabat pengadilan — untuk memberikan pembelaan.

Negara Turun Tangan

Menteri Maman menyebut bahwa pelanggaran seperti yang dilakukan Firly seharusnya cukup diselesaikan dengan pembinaan, bukan pidana. “Pak Firly ini bukan pelaku kriminal. Ia pelaku usaha kecil yang berkontribusi pada ekonomi lokal. Yang ia butuhkan adalah pembinaan, bukan hukuman penjara,” ujar Maman dalam keterangannya di ruang sidang, Rabu (14/5/2025) kemarin.

Langkah berani Menteri Maman ini mendapat apresiasi luas, termasuk dari Komisi VII DPR RI yang membidangi sektor UMKM. Salah satunya datang dari Hendry Munief, legislator Fraksi PKS dari Dapil Riau I, yang juga dikenal sebagai pembina ribuan UMKM di tanah air.

Hendry Munief: “UMKM Itu bukan musuh atau beban, Namun Penopang Ekonomi Bangsa”

Hendry menyayangkan keputusan penetapan Firly sebagai tersangka, apalagi hingga proses hukum bergulir ke meja hijau. Menurutnya, pendekatan terhadap pelaku UMKM seharusnya mengedepankan edukasi dan pembinaan.

“Pembinaan itu yang paling penting,” ujar Hendry, Minggu (18/5/2025). “Saya hormati proses hukum, tapi dalam konteks ini, negara seharusnya hadir dengan kepekaan, bukan ketegasan yang membabi buta,” ungkapnya.

Ia menambahkan, sebagai anggota Komisi VII DPR dari Riau juga berkomitmen memberikan support yang sama, dukungan yang sama kepada UMKM. Ia menyebutkan bahwa di Komisi VII juga memberikan apresiasi kepada Pak Menteri, Pak Maman, karena beliau hadir langsung ke persidangan dan membantu sebagai sahabat pengadilan.

Hendry bahkan menekankan bahwa kehadiran Maman menjadi sinyal penting bahwa pemerintah bersungguh-sungguh membela rakyat kecil. “Kita perlu lebih banyak pejabat seperti beliau, yang tak hanya bicara dari kantor, tapi turun langsung ke lapangan membela keadilan,” terang Hendri.

Ketakutan yang Diam-diam Tumbuh di Kalangan UMKM

Kasus Firly tentu dapat menjadi pemantik kekhawatiran banyak pelaku UMKM lainnya. Beberapa pengusaha rumahan mengaku kini lebih khawatir memasarkan produk karena takut terganjal aturan yang mereka sendiri belum pahami secara teknis.

“Dulu semangat usaha tinggi, sekarang malah takut. Khawatir. Salah label saja bisa jadi urusan polisi,” kata Ayun, pembuat keripik rumahan di Kalimantan Selatan.

Salah satu UMKM yang ada di Riau juga menyatakan keterkejutannya. Pasalnya, ketika mengetahui cerita Firly Ia bertanya – tanya dan menjadi khawatir. “Ini kan hal teknis, jadi kalau tidak tahu, tidak paham, main penjara aja. Waduh…, bukannya harusnya dibina dulu. Kalau sudah dibina, diberi pemahaman namun tetap melakukan hal yang dilarang, lain cerita,” ungkap Izwan usaha warungan di Pekanbaru.

Padahal, menurut Hendry, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Ia yang juga menjabat Ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau, menyebut telah membina puluhan ribu pelaku UMKM dan memahami betul tantangan mereka di lapangan.

“Kalau pelaku UMKM seperti Pak Firly langsung dipidana hanya karena tak paham regulasi, maka akan banyak yang mundur. Negara akan kehilangan garda depan ekonomi rakyat,” tegasnya.

Firly dan Harapan dari Ruang Sidang

Meski tertekan, Firly tetap berharap kasusnya menjadi pelajaran bukan hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi pemerintah dalam menyusun pendekatan yang lebih adil dan berperikemanusiaan terhadap pelaku usaha kecil.

“Saya hanya ingin bisa terus jualan dengan tenang, bisa menggaji pegawai, dan menyekolahkan anak-anak saya,” kata Firly, matanya tampak basah menahan emosi.

Kini, semua mata tertuju pada pengadilan. Namun yang lebih penting dari vonis adalah reformasi dalam sistem perlindungan terhadap UMKM. Firly telah membuka pintu diskusi itu. Dan semoga, ia tidak sendirian di tengah badai yang sedang ia hadapi.

“Jangan biarkan pelaku usaha seperti Firly menjadi korban sistem. Mereka bukan kriminal. Mereka pejuang ekonomi keluarga,” – *Hendry Munief* , Anggota DPR RI Fraksi PKS. (*)

The post Demi Label Kedaluwarsa, Seorang Pelaku UMKM Duduk di Kursi Terdakwa first appeared on SamarindaNews.

Menurut Slamet Agus Priyono, setelah dilakukan penelusuran internal, tidak terdapat nama tersangka tersebut dalam jajaran kepengurusan HNSI versi Bogor yang dipimpin oleh Laksamana (Purn) Soemarjono.

“Kami sudah memverifikasi secara menyeluruh. Nama yang disebut dalam pemberitaan terkait penangkapan oleh aparat kepolisian tidak ada dalam struktur pengurus DPP HNSI, baik di pusat maupun di wilayah Cilegon. Yang bersangkutan bukan bagian dari HNSI kami,” tegas Slamet Agus dalam keterangan tertulis yang diterima media, Sabtu (17/5/2025).

Ia menambahkan, klarifikasi ini penting dilakukan untuk menjaga nama baik organisasi dan agar publik tidak salah menafsirkan informasi yang beredar terkait HNSI yang dinahkodai Bapak Soemarjono.

“HNSI versi Bogor adalah organisasi resmi yang memiliki legalitas dan struktur kepengurusan yang jelas. Kami tidak mentoleransi tindakan-tindakan yang mencoreng nama baik organisasi, apalagi jika dilakukan oleh pihak yang mengaku-ngaku sebagai pengurus kami tanpa dasar yang sah,” ujarnya.

Slamet Agus menekankan bahwa pihaknya sangat mendukung langkah aparat penegak hukum dalam menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum, termasuk dugaan upaya pemerasan atau permintaan proyek dengan mengatasnamakan organisasi nelayan.

“Siapa pun yang terlibat dalam praktik seperti itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Tapi kami ingin tegaskan, jangan bawa-bawa nama HNSI dibawah Ketum Bapak Soemarjono jika tidak ada kaitannya. Ini menyangkut kredibilitas lembaga,” lanjutnya.

Sebelumnya, pihak kepolisian dikabarkan telah menangkap seorang pria yang diduga mengaku sebagai pengurus HNSI Cilegon dan terlibat dalam kasus permintaan proyek pembangunan bernilai fantastis hingga Rp5 triliun. Namun, belum ada penjelasan lebih rinci dari aparat terkait afiliasi organisasi yang bersangkutan.

DPP HNSI versi Bogor pun mengimbau kepada masyarakat dan institusi pemerintah untuk lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan organisasi nelayan untuk kepentingan pribadi.

“Jika ada pihak yang mengklaim dari HNSI, sebaiknya dicek legalitas dan keabsahannya ke DPP kami. Jangan sampai ada yang tertipu atau terjebak oleh klaim sepihak,” tutup Slamet Agus Priyono.(*)

The post HNSI Versi Bogor Tegaskan Tak Kenal Tersangka Kasus Permintaan Proyek Rp5 Triliun first appeared on SamarindaNews.

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa (RUPS LB) yang digelar Senin, 28 April 2025, manajemen bank memutuskan untuk membagikan dividen sebesar Rp229 miliar dari total laba bersih yang berhasil diraih senilai Rp339 miliar.

Langkah ini menunjukkan perbaikan signifikan dalam kinerja keuangan BRK Syariah, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat laba bersih sebesar Rp283 miliar dengan dividen Rp191 miliar.

Keputusan pembagian dividen tersebut disepakati dalam forum RUPS yang berlangsung selama lebih dari delapan jam di Ballroom Menara Dang Merdu, kantor pusat BRK Syariah, Pekanbaru.

Komitmen terhadap Tata Kelola dan Kemitraan

RUPS yang dipimpin langsung oleh Gubernur Riau Abdul Wahid ini, tidak hanya membahas pembagian laba, namun juga mengesahkan sejumlah agenda strategis.

Adapun kelima pokok pembahasan utama yang diusung antara lain; persetujuan laporan tahunan perseroan Tahun Buku 2024. Dalam laporan ini mencerminkan pertumbuhan aset, peningkatan pembiayaan, serta efisiensi operasional BRK Syariah dalam menjalankan prinsip perbankan syariah secara profesional dan akuntabel.

Kemudian, penetapan penggunaan laba bersih. Sebanyak Rp229 miliar ditetapkan sebagai dividen yang akan dibagikan kepada pemegang saham, “sedangkan sisanya disisihkan sebagai laba ditahan untuk mendukung ekspansi dan penguatan modal perusahaan,” kata Abdul Wahid.

Selanjutnya, remunerasi pengurus dan Dewan Pengawas Syariah. Penetapan remunerasi dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan kinerja serta kontribusi terhadap pertumbuhan bank.

Lalu, dana pembinaan kemitraan tahun 2025. BRK Syariah tetap konsisten dalam mendukung sektor UMKM dan pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan dana kemitraan, sebagai bagian dari tanggung jawab sosial korporasi. Terakhir, pendelegasian penunjukan kantor akuntan publik. Kewenangan diberikan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan tahun buku 2025.

Pondasi untuk Ekspansi dan Reformasi Manajerial

Dalam RUPS Luar Biasa, pemegang saham juga menyetujui perubahan mendasar dalam struktur dan arah pengembangan perusahaan. Tiga poin penting yang disoroti antara lain;

Pertama, perubahan Anggaran Dasar Perseroan, perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan hukum dan strategi perusahaan dalam merespon dinamika industri perbankan syariah yang semakin kompetitif.

Kedua, delegasi kewenangan jabatan strategis, yang mana Gubernur Riau sebagai pemegang saham terbesar diberi kewenangan untuk mengambil keputusan terkait pengangkatan atau pemberhentian jajaran direksi dan dewan pengawas syariah.

Langkah ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemegang saham utama dengan manajemen BRK Syariah.

Ketiga, rencana penambahan modal setor tahun 2025, bertujuan untuk menjaga rasio kecukupan modal (CAR) dan memperluas kapasitas layanan, para pemegang saham menyetujui rencana penambahan modal yang akan dilakukan tahun ini.

Pendelegasian kepada Dewan Komisaris diberikan untuk mengatur aspek teknis pencatatan modal tambahan tersebut.

Kinerja Moncer BRK Syariah: Buah Transformasi

RUPS yang dimulai pukul 15.00 WIB ini dihadiri oleh 21 pemegang saham, terdiri dari Pemerintah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, serta pemerintah kota dan kabupaten di kedua provinsi tersebut. Hadir pula jajaran direksi, komisaris independen, dan dewan pengawas syariah BRK Syariah.

Rapat sempat dihentikan sementara pukul 18.00 WIB untuk salat magrib dan makan malam, lalu dilanjutkan pukul 19.00 WIB hingga selesai sekitar pukul 23.30 WIB.

Kehadiran para pemegang saham dari seluruh wilayah Riau dan Kepri mencerminkan tingginya kepedulian dan komitmen terhadap peran BRK Syariah sebagai pilar pembangunan ekonomi daerah.

Performa cemerlang BRK Syariah pada tahun buku 2024 tak lepas dari transformasi sistem, manajemen risiko, hingga inovasi produk dan layanan digital yang terus dikembangkan.

Sejak konversi menjadi bank syariah penuh, BRK Syariah menunjukkan pertumbuhan yang stabil, baik dari sisi pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, maupun profitabilitas.

Dengan capaian laba Rp339 miliar, BRK Syariah tak hanya membuktikan efisiensi operasional, namun juga konsistensinya dalam menjaga prinsip syariah dan daya saing di tengah tantangan industri perbankan.

Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah sebagai pemegang saham mayoritas juga menjadi kekuatan strategis dalam menjaga stabilitas dan ekspansi bank ini ke sektor produktif, khususnya pembiayaan UMKM, pertanian, dan infrastruktur daerah.

Dividen Sebagai Instrumen Penguatan Fiskal Daerah

Pembagian dividen sebesar Rp229 miliar tentu memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Dana ini menjadi tambahan penting bagi APBD daerah pemegang saham, yang bisa digunakan untuk berbagai program pembangunan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Model bisnis BRK Syariah yang dimiliki oleh pemerintah daerah ini menunjukkan bagaimana BUMD bisa dikelola secara profesional dan berkelanjutan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Prospek 2025, Ekspansi dan Konsolidasi

Dengan persetujuan tambahan modal dan berbagai keputusan strategis lainnya, tahun 2025 akan menjadi momentum penting bagi BRK Syariah untuk memperluas jaringan layanan, memperkuat digitalisasi, dan meningkatkan daya saing di pasar keuangan syariah nasional.

“Komitmen manajemen dalam menjaga prinsip syariah dan profesionalisme juga akan diuji seiring dengan pertumbuhan aset dan peningkatan ekspektasi para pemangku kepentingan,” kata Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Keputusan strategis yang dihasilkan dalam RUPS dan RUPS Luar Biasa BRK Syariah menunjukkan bahwa bank ini tak hanya fokus pada profitabilitas, tetapi juga keberlanjutan dan penguatan ekonomi daerah.

Dengan dividen yang meningkat dan rencana ekspansi yang matang, BRK Syariah menegaskan diri sebagai BUMD perbankan syariah yang adaptif, akuntabel, dan visioner.

Ke depan, tantangan akan semakin kompleks. Namun dengan sinergi antara pemegang saham, manajemen profesional, serta inovasi layanan berbasis digital, BRK Syariah diyakini mampu menjawab kebutuhan keuangan masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.***

The post Kinerja Positif BRK Syariah Tahun Buku 2024: Bagi Dividen Rp229 Miliar, Sinyal Kuat Penguatan Ekonomi Daerah first appeared on SamarindaNews.

“Awalnya karena sudah dianggap sebagai maling, nyolong, framing seperti ini menyakitkan bagi penyanyi,” ujar Judika dalam pernyataannya yang diunggah di kanal YouTube InsertLive.

Pernyataan ini muncul setelah Judika menjadi salah satu nama yang disorot karena tak hadir dalam forum diskusi soal sistem royalti musik yang digelar bersama sejumlah musisi, termasuk Ahmad Dhani. Meskipun absen, Judika menegaskan bahwa dirinya tetap mendukung upaya pembenahan sistem royalti di tanah air.

“Kita juga pengin semua pelaku industri ini mendapatkan haknya. Makanya kami di VISI (Vokalis Indonesia Bersatu) ingin rembuk bareng, bukan saling menyudutkan,” jelasnya.

Menurut Judika, kunci utama dalam memperbaiki sistem royalti adalah komunikasi yang sehat dan saling menghargai. Ia menyesalkan adanya tudingan miring yang lebih dulu beredar, yang membuat situasi semakin panas dan tidak kondusif.

Menanggapi soal undangan diskusi, Judika menyatakan bahwa ia dan rekan-rekan di VISI belum sempat berdiskusi internal saat undangan dikirim. “Undangannya tanggal 28 Maret, sedangkan kami di VISI baru bisa kumpul pada 4 April. Jadi bukan enggak mau datang, tapi kami ingin satu suara dulu,” katanya.

Ketegangan antara Judika dan Ahmad Dhani memuncak setelah Dhani menuduh beberapa penyanyi menggunakan lagu-lagu Dewa 19 tanpa izin dari pencipta lagu secara langsung. Dhani menekankan bahwa izin harus diperoleh langsung dari pencipta, bukan hanya lewat publisher atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Polemik ini pun menuai reaksi beragam dari publik dan para musisi. Sebagian menyayangkan nada tudingan yang dilontarkan secara terbuka, sementara lainnya menilai ini sebagai momentum untuk menata ulang sistem perizinan dan pembagian royalti lagu secara adil dan transparan.

Judika sendiri berharap agar polemik ini bisa segera mereda dan semua pihak bisa duduk bersama untuk mencari solusi yang adil. “Harusnya kita bersatu, bukan saling serang. Karena semua yang terlibat, baik pencipta maupun penyanyi, punya peran penting dalam hidupnya sebuah lagu,” tutup Judika.

(Kompas.com)

The post Judika Buka Suara soal Diskusi Royalti Ahmad Dhani, “Dianggap Maling, Nyolong, Menyakitkan Bagi Penyanyi” first appeared on SamarindaNews.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting di sektor perikanan, termasuk Ketua Komisi IV DPR RI, Ibu Siti Hediati Hariyadi (Titik Soeharto), yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat MPN. Hadir pula perwakilan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), yaitu Sekjen HNSI Dr. Ir. Anton Leonard, SP, MM, serta Waketum IV DPP HNSI, Slamet Agus Priyono, SE, SH. Kedua tokoh ini bahkan dipercaya menjadi Dewan Pertimbangan dalam kepengurusan MPN periode 2024–2028, menandai sinergi kuat antara berbagai organisasi demi kemajuan sektor kelautan dan perikanan.

Seminar ini bertujuan untuk mengedukasi dan mendiskusikan strategi hilirisasi dalam sektor perikanan, guna meningkatkan daya saing serta keberlanjutan sumber daya perikanan nasional. Melalui keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan seminar ini mampu melahirkan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan di lapangan.

Dalam diskusi yang berlangsung dinamis, para peserta berbagi gagasan dan solusi untuk mendorong inovasi di industri perikanan. MPN optimistis bahwa forum ini akan menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antarorganisasi, sekaligus mendorong kebijakan yang lebih progresif dalam mendukung pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

Seminar ini menegaskan bahwa hilirisasi bukan sekadar konsep, tetapi langkah nyata dalam meningkatkan nilai tambah produk perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Dengan adanya komitmen dari berbagai pihak, sektor perikanan Indonesia diharapkan semakin kompetitif di pasar global.(mj)

The post Masyarakat Perikanan Nusantara Gelar Seminar Hilirisasi Sektor Kelautan dan Perikanan, Dorong Kolaborasi dan Inovasi first appeared on SamarindaNews.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan tren inflasi pada momen Lebaran dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data historis, inflasi pada April 2024 yang bertepatan dengan Lebaran tercatat lebih rendah dibandingkan Maret 2024 yang bertepatan dengan awal Ramadan.

“Puasa biasanya meningkatkan permintaan lebih besar. Namun, jika melihat pola tahun lalu, pada awal Ramadan 2024 terjadi inflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,41%,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi, pada 10 Februari 2025.

Amalia menambahkan bahwa inflasi pada Lebaran 2024 lebih rendah dibandingkan tiga tahun sebelumnya, yakni April 2023, Mei 2022, dan Mei 2021. Pada April 2024, kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,12%, lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya.

Sebaliknya, kelompok makanan, minuman, dan tembakau pada April 2024 justru mengalami deflasi sebesar 0,01%. Hal ini berbeda dengan Maret 2024, di mana kelompok ini menjadi penyumbang inflasi terbesar. “Ini menjadi catatan penting untuk Ramadan dan Lebaran tahun depan agar kita bisa lebih siap dalam mengendalikan inflasi,” kata Amalia.

Dia juga menyoroti beberapa komoditas yang perlu diwaspadai karena berpotensi mengalami kenaikan harga, seperti minyak goreng, daging ayam, beras, telur ayam ras, dan bawang putih. Pada April 2022, inflasi mencapai 1,76% dengan andil terbesar berasal dari minyak goreng sebesar 0,19%. Oleh karena itu, pemerintah dan TPID perlu mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat menjelang momen keagamaan tersebut.***

The post Daerah Diminta Waspada Lonjakan Inflasi Pangan Jelang Ramadan dan Lebaran Idulfitri first appeared on SamarindaNews.

Pengumuman ini disampaikan oleh manajemen Bukalapak dalam pernyataan resminya. Selanjutnya, mereka akan fokus ke produk virtual, sebagai strategi jangka panjang perusahaan.

“Sebagai bagian dari langkah strategis ini, kami akan menghentikan operasional penjualan produk fisik di Marketplace Bukalapak,” demikian pernyataan resmi manajemen yang dirilis pada Kamis, 9 Januari 2025.

Dilansir dari Bloomberg Technoz, pihak Bukalapak belum memberikan tanggapan atau pernyataan soal PHK karyawan. Penutupan layanan ini sebenarnya telah direncanakan sejak Oktober 2024 dan diumumkan melalui keterbukaan informasi kepada publik.

Head of Media & Communications Bukalapak, Dimas Bayu, mengungkapkan bahwa keputusan ini adalah bagian dari restrukturisasi usaha yang telah melalui proses evaluasi mendalam.

“Perseroan telah melakukan berbagai upaya terbaik, tetapi kerugian dan tantangan industri selama tiga tahun terakhir membuat kami harus mengambil keputusan ini,” jelas Sekretaris Perusahaan Bukalapak, Cut Fika Lutfi.

Dalam rapat gabungan direksi dan dewan komisaris pada Agustus 2024, usulan restrukturisasi ini telah dibahas dan akhirnya disetujui pada Oktober 2024. Proses implementasi rencana ini akan dilakukan bertahap hingga selesai pada kuartal kedua 2025, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Restrukturisasi ini akan berdampak pada sejumlah karyawan di seluruh ekosistem usaha Bukalapak. Meski belum ada angka pasti mengenai jumlah karyawan yang terkena dampak, Bukalapak memastikan bahwa seluruh hak dan kompensasi karyawan akan dipenuhi sesuai aturan.

“Perseroan menyadari bahwa ini adalah keputusan sulit bagi karyawan, tetapi manajemen percaya bahwa langkah ini penting untuk keberlanjutan usaha dalam jangka panjang,” ujar Cut Fika.

Manajemen Bukalapak berharap strategi ini akan memberikan efisiensi operasional yang signifikan serta meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan fokus pada produk virtual, Bukalapak optimistis dapat menghadapi tantangan industri dan memperkuat posisi bisnis di masa depan.

Penutupan layanan produk fisik ini menandai akhir sebuah era bagi Bukalapak. Meski demikian, keputusan ini menjadi sinyal bahwa perusahaan siap beradaptasi untuk tetap relevan dalam lanskap digital yang terus berubah.***

The post Bukalapak Resmi Tutup Penjualan Produk Fisik Mulai 9 Februari 2025 Akibat Kerugian first appeared on SamarindaNews.