Langkah advokasi ini berawal dari keluhan para pensiunan karyawan yang sebelumnya bertugas di lokasi tambang minyak wilayah Sorong, Papua Barat. Para mantan pekerja tersebut melaporkan bahwa hak pesangon serta pembayaran terakhir mereka masih tertahan. Sebagai organisasi yang mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, SKP menjadikan persoalan ini sebagai prioritas untuk memastikan keadilan sosial bagi tenaga kerja dalam negeri.

Sekretaris Jenderal Setya Kita Pancasila, Meyske Yunita, yang turun langsung bersama tim hukum, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam melihat adanya hak pekerja bangsa yang terabaikan. SKP menuntut agar perusahaan mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia tanpa terkecuali.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa hak para pekerja bangsa Indonesia tetap dihormati. Setya Kita Pancasila akan terus mengupayakan agar penyelesaian dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Meyske Yunita saat memberikan keterangan di sela-sela proses dialog.

Dalam pertemuan tersebut, tim kuasa hukum SKP bersama perwakilan pekerja, Popy Pagit, turut menyampaikan poin-poin krusial terkait dasar hukum tuntutan mereka. Menurut mereka, penundaan pembayaran pesangon bagi pekerja yang telah mengabdi bertahun-tahun merupakan pelanggaran serius terhadap hak dasar manusia. Perjuangan ini dianggap sebagai bentuk pembelaan terhadap martabat pekerja Indonesia di mata perusahaan asing.

Pihak SKP berkomitmen untuk terus mengawal proses mediasi dan komunikasi ini hingga PetroChina dan Petrogas menunjukkan itikad baik dengan melunasi seluruh kewajiban finansial mereka. Komitmen ini sejalan dengan visi organisasi dalam melindungi masyarakat dari potensi ketidakadilan industri, terutama di sektor vital seperti minyak dan gas.***

Hamparan rumput yang luas membentang, memanjakan mata dengan bangunan-bangunan ikonik. Gerbang – gerbang dan monumen megah seolah mempertegas eksistensinya di lembah kaki gunung tidar yang memesona.

Tempat ini bukan komplek pemukiman biasa. Setiap jengkal tanahnya mengandung sejarah, terukir dalam berbagai prasasti dan dokumen yang masih tersimpan rapi di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah.

Cikal bakal Akademi Militer (Akmil) berawal dari berdirinya Militaire Academie (MA) Yogyakarta pada 31 Oktober 1945, berdasarkan perintah Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat (TKR), Letjen TNI Oerip Soemohardjo.

Akademi ini sempat meluluskan dua angkatan hingga tahun 1950, namun harus ditutup sementara karena kendala teknis. Para taruna angkatan ketiga kemudian melanjutkan pendidikan ke Koninklijke Militaire Academie (KMA) Breda, Belanda.

Pada masa yang sama, di berbagai daerah seperti Malang, Mojoagung, Jombang, Salatiga, Tangerang, Palembang, Bukittinggi, Brastagi, dan Prapat, TNI AD mendirikan sejumlah Sekolah Perwira Darurat untuk memenuhi kebutuhan perwira. Selanjutnya, pada 1 Januari 1951, berdirilah Sekolah Perwira Genie Angkatan Darat (SPGI AD) di Bandung. Beberapa hari kemudian, tepatnya 13 Januari 1951, juga dibentuk Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat (P3AD) di kota yang sama.

Seiring waktu, SPGI AD berganti nama menjadi Akademi Teknik Angkatan Darat (ATEKAD) pada 23 September 1956. Banyaknya sekolah perwira yang muncul mendorong pimpinan TNI AD untuk mengusulkan pendirian satu lembaga pendidikan perwira yang terpusat. Ide tersebut pertama kali dikemukakan oleh Menteri Pertahanan dalam sidang parlemen tahun 1952.

Setelah melalui berbagai tahapan, Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, pada 11 November 1957 meresmikan berdirinya kembali Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang. Akademi ini menjadi kelanjutan dari MA Yogyakarta, dan taruna angkatan 1957 ditetapkan sebagai Taruna AMN angkatan ke-4.

Pada 1961, AMN Magelang diintegrasikan dengan ATEKAD Bandung dan tetap menggunakan nama Akademi Militer Nasional yang berkedudukan di Magelang. Namun, karena tiap matra (Darat, Laut, Udara, dan Kepolisian) masih memiliki akademinya sendiri, pada 16 Desember 1965, seluruh akademi angkatan digabung menjadi satu, yaitu Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI).

Untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi, pada 29 Januari 1967, AKABRI di Magelang diresmikan sebagai AKABRI Udarat, yang terdiri atas dua bagian di bawah satu pimpinan: Bagian Umum dan Bagian Darat. Taruna Bagian Umum menjalani pendidikan tingkat I selama satu tahun termasuk Pendidikan Dasar Keprajuritan Chandradimuka, sedangkan Bagian Darat mendidik taruna tingkat II hingga IV.

Kemudian, pada 29 September 1979, AKABRI Udarat berubah nama menjadi AKABRI Bagian Darat. Melalui reorganisasi besar di tubuh ABRI, pada 14 Juni 1984, lembaga ini akhirnya resmi berganti nama menjadi Akademi Militer (Akmil), sebagaimana dikenal hingga kini.

Sindiran Jenderal Urip Sumoharjo

Akademi Militer didirikan pada masa ketika bangsa Indonesia sangat membutuhkan sumber daya manusia militer, terutama perwira. Saat Indonesia baru merdeka, negeri ini menghadapi kenyataan bahwa kita kekurangan perwira. Angkatan bersenjata pun belum terbentuk sebagaimana mestinya.

Presiden Soekarno pada waktu itu hanya mengizinkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR), bukan angkatan bersenjata. Melihat kondisi ini, Jenderal Urip Sumoharjo pernah menyindir dengan kalimat yang kemudian menjadi sejarah, “Lucu, negara zonder tentara.”

Ia menilai aneh jika sebuah negara tidak memiliki tentara yang siap menjaga kedaulatan. Sindiran itu menggugah Soekarno untuk kemudian memberi izin membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Dari sinilah lahir TKR yang hari kelahirannya, 5 Oktober 1945, kini diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam perjalanannya, TKR berkembang menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), lalu menjadi TNI. Namun di tengah semangat perjuangan, ada kesadaran bahwa Indonesia masih kekurangan perwira yang berpendidikan militer formal.

Sebagian besar perwira saat itu berasal dari PETA (Pembela Tanah Air) atau Heiho, yakni tenaga bantuan yang dilatih Jepang. Sebagian lainnya mantan serdadu KNIL, tetapi umumnya hanya sampai pada tingkat bintara.

“Artinya, mereka belum pernah menempuh pendidikan keperwiraan yang sesungguhnya,” kata Gubernur Akademi Militer (Akmil), Mayjen TNI Rano Tilaar, dalam wawancara khusus dengan Bertuahpos, awal November 2025.Kondisi ini membuat berbagai divisi di tubuh TKR, TRI, dan TNI berinisiatif mendirikan akademi militer di sejumlah daerah, antara lain di Brastagi, Tangerang, Yogyakarta, Bandung, dan lain-lain.

Namun, usaha itu terhenti ketika terjadi Agresi Militer Belanda II, di mana pemerintah Indonesia yang dipimpin Soekarno-Hatta ditangkap dan dibuang ke luar daerah. “Belanda kemudian mengklaim bahwa Republik Indonesia telah demisioner,” tambahnya.

Pada masa itu, beberapa perwira Indonesia dikirim untuk menempuh pendidikan militer di luar negeri, salah satunya di Akademi Militer Breda, Belanda. Salah satu alumninya adalah Jenderal Rudini.

Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) selesai, muncul gagasan untuk membentuk lembaga pendidikan militer yang lebih modern dan setara dengan akademi militer negara maju.

Ide besar ini datang dari Jenderal Gatot Soebroto, yang saat itu menjabat Wakil Kepala Staf Angkatan Darat.

Ia menilai bahwa Indonesia memerlukan akademi militer yang mampu melahirkan perwira-perwira berkualitas, baik secara mental, akademik, maupun fisik. “Pandangan itu membawanya melirik kota Magelang sebagai lokasi pendirian akademi,” kata Jenderal Bintang Dua itu.

Magelang memang sejak lama dikenal sebagai kota militer, bahkan peninggalan tangsi-tangsi Belanda masih banyak berdiri di sana hingga kini.

Di sinilah Gatot Soebroto menemukan tempat yang dulunya merupakan arena pacuan kuda peninggalan Belanda. Tempat itu kemudian diokupasi dan diubah menjadi kompleks Akademi Militer.

Bangunan pertama yang berdiri di sana adalah Main Hall, dirancang langsung oleh Gatot Soebroto sendiri.

Setelah pembangunan selesai, lembaga ini diberi nama Akademi Militer Nasional (AMN) dan diresmikan langsung oleh Presiden Soekarno pada 11 November 1957 pukul 11.11.

“Sejak saat itu, angka 11 menjadi simbol keramat bagi Akmil. Tradisi unik pun lahir — para taruna, ketika menutup makan, akan menyilangkan sendok dan garpu membentuk angka 11 sebagai penghormatan terhadap sejarah pendirian lembaga mereka,” ujarnya.

Seiring waktu, restrukturisasi besar terjadi di tubuh TNI. Lembaga pertahanan Indonesia kemudian disatukan dalam wadah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian. Perubahan ini membuat nama Akademi Militer Nasional berubah menjadi Akabri Darat.

Di masa itu pula, lahir sistem pendidikan bersama bagi para calon perwira dari keempat matra dalam wadah Akabri Umum, yang kini dikenal sebagai Kawah Candradimuka — tempat pembentukan karakter, mental, dan disiplin para calon pemimpin bangsa.

Salah satu Gubernur Akademi Militer yang paling fenomenal adalah Mayjen TNI Sarwo Edhie Wibowo. Di masa kepemimpinannya, lahir banyak taruna berprestasi, salah satunya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Hubungan antara sang gubernur dan tarunanya ini berlanjut di luar akademi; SBY akhirnya menikah dengan putri Sarwo Edhie, Ani Yudhoyono. Kisah cinta ini menjadi bagian menarik dari perjalanan panjang Akademi Militer,” tutur Rano Tilaar.

Komponen Penting Penggerak Akademi Militer

Dalam kehidupan di lingkungan Akmil, dikenal istilah organik atau civitas akademika. Civitas akademika Akmil terdiri dari dua kelompok utama: gadik (tenaga pendidik) dan gapendik (tenaga pembantu pendidikan).

Para gadik bertugas langsung membina dan mengasuh taruna dalam resimen, sedangkan gapendik terdiri dari dosen dan instruktur yang mendukung proses pembelajaran. Mereka inilah yang berperan penting dalam menyiapkan para taruna menjadi perwira tangguh, profesional, dan berkarakter.

Misi Akademi Militer jelas: menyiapkan perwira masa depan yang siap menghadapi tantangan zaman.

Dunia militer modern telah berubah pesat. Perang masa depan bukan lagi pertempuran konvensional. “Kita kini menyaksikan bagaimana di Timur Tengah, peperangan dilakukan menggunakan drone, robot tempur, dan alutsista tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh.”

“Namun, teknologi secanggih apa pun tidak akan berarti tanpa sosok manusia yang profesional di baliknya. Pepatah asing yang berbunyi a man behind the gun tetap relevan — senjata hanyalah alat, dan manusia yang mengendalikannyalah yang menentukan hasil pertempuran,” ujarnya.

Karena itu, Akmil terus menekankan keseimbangan tiga aspek utama dalam pendidikan taruna: sikap dan perilaku, intelektualitas akademik, dan kebugaran jasmani. Ketiganya menjadi fondasi penting bagi seorang perwira.

Prinsip ini sejalan dengan pepatah “di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.” Para taruna dilatih tidak hanya untuk berperang, tetapi juga untuk berpikir strategis dan berperilaku terhormat, baik di medan tempur maupun dalam karier mereka di masa depan.

Reno mengakui bahwa masuk Akademi Militer bukan perkara mudah. Dibutuhkan kesiapan fisik, mental, dan akademik sejak dini. Oleh sebab itu, penting bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyiapkan wadah bimbingan bagi calon taruna.

“Banyak daerah kini telah membuka bimbingan belajar (bimbel) khusus untuk calon Akmil, AAL, AAU, dan Akpol. Di Lampung dan Bandung, misalnya, terdapat banyak ruko yang menjadi tempat pelatihan calon perwira muda, lengkap dengan foto-foto peserta yang berhasil lolos. Ini menunjukkan pentingnya persiapan jauh hari. Sebagaimana pepatah lama berkata, ‘Ala bisa karena biasa. Kalau tidak biasa, pasti tidak bisa’.”

Bagi para pemuda yang ingin berbakti kepada negara melalui jalur militer, kesiapan sejak awal adalah kunci. Pendidikan di Akmil berlangsung tiga tahun dan menuntut objektivitas tinggi — hanya mereka yang disiplin dan konsisten yang mampu bertahan. Pesan bagi generasi muda sederhana: gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, karena cita-cita itu akan menjadi kompas yang menuntunmu menuju tujuan hidup yang mulia.

Dan bagi mereka yang ingin menjadi perwira TNI, baik di Angkatan Darat, Laut, maupun Udara, hendaknya mengingat pesan abadi dari John F. Kennedy: “Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang bisa kamu berikan kepada negara.”

Jika semangat itu menjadi dasar perjuangan, niscaya Tuhan akan mendengar dan memudahkan jalan bagi mereka yang benar-benar ingin mengabdi kepada Ibu Pertiwi.***

Di balik sosok tegasnya, ada kisah panjang tentang dedikasi, tempaan, dan filosofi hidup yang dalam: bahwa menjadi pemimpin bukan sekadar soal pangkat, tetapi soal tanggung jawab untuk membentuk manusia lain menjadi lebih baik.

Jejak Langkah Seorang Prajurit Kopassus

Lahir di Banjarmasin pada 4 Juni 1969, Rano Tilaar menapaki jalan militernya dengan tekad yang bulat. Tahun 1993, ia lulus dari Akademi Militer Magelang — kampus yang kini ia pimpin. Sejak awal kariernya, Tilaar bukan sekadar seorang tentara lapangan. Ia dikenal sebagai prajurit yang senang berpikir strategis, tenang dalam tekanan, dan disiplin dalam nilai.

Kariernya banyak dihabiskan di satuan elit Kopassus, tempat di mana disiplin, keberanian, dan loyalitas diuji sampai ke batas paling ekstrem. Di sinilah karakternya ditempa. Dari operasi khusus hingga misi intelijen, Tilaar belajar bahwa kemenangan tidak selalu datang dari kekuatan, melainkan dari kecerdasan membaca situasi.

“Medan tempur bisa berubah, teknologi bisa berkembang. Tapi nilai-nilai prajurit tidak boleh luntur,” ujarnya dalam satu kesempatan.

Dari Intelijen ke Pendidikan Militer

Rano Tilaar dikenal di kalangan militer sebagai sosok “tiga dimensi”: ia prajurit, pemikir, dan pendidik. Setelah bertahun-tahun di dunia operasi, ia dipercaya mengemban berbagai jabatan strategis — mulai dari staf ahli, perwira bidang telik sandi (intelijen), hingga tenaga pengajar bidang strategi pertahanan di Lemhannas RI.

Ketika kemudian ditugaskan sebagai Gubernur Akmil pada Juli 2025, Tilaar membawa misi yang lebih besar: menyiapkan generasi perwira muda untuk dunia yang berubah cepat. Dunia di mana perang bukan hanya terjadi di medan fisik, tapi juga di ruang siber, ruang opini, dan ruang ideologi.

Bagi Tilaar, pendidikan militer bukan sekadar soal membentuk ketangkasan fisik. Ia menekankan pentingnya literasi digital, ketahanan moral, dan nasionalisme adaptif. Taruna harus tangguh di lapangan, tapi juga cerdas dalam berpikir dan bijak dalam bersikap.

“Zaman berubah, tapi semangat Sapta Marga tetap jadi napas taruna. Mereka harus siap bertempur, tapi juga siap berpikir,” kata Tilaar dalam pidatonya di hadapan ratusan taruna di Magelang.

Kepemimpinan yang Tegas tapi Humanis

Berbeda dari gaya komando lama yang keras dan kaku, Tilaar dikenal membawa kepemimpinan yang humanis tapi disiplin. Ia tak segan memberi teguran jika ada pelanggaran kecil, tapi juga sering terlihat berbicara santai dengan para taruna selepas apel.

Bagi Tilaar, pendidikan militer harus mengajarkan empati. Seorang pemimpin, katanya, bukan hanya ditakuti, tetapi juga dihormati karena keadilannya.

“Menjadi pemimpin itu bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling bisa dipercaya.”

Prinsip itu membuat suasana Akmil kini terasa lebih terbuka, dinamis, dan inspiratif. Tilaar mendorong inovasi: taruna diberi ruang berdiskusi, mengembangkan ide, dan berlatih kepemimpinan berbasis kolaborasi.

Ia percaya, perang masa depan menuntut tentara berpikir cepat, bukan hanya menunggu perintah. Dan itu, hanya bisa lahir dari pendidikan yang membebaskan namun terarah.

Menjaga Api Kebangsaan di Era Digital

Dalam berbagai seminar dan kegiatan kebangsaan di Akmil, Tilaar sering berbicara tentang bahaya disrupsi moral di era digital. Ia menilai, ancaman terbesar bagi bangsa bukan hanya serangan militer, tapi perpecahan akibat lemahnya karakter dan kebangsaan.

Itulah sebabnya, ia menggagas sejumlah program pembinaan mental dan kebangsaan yang lebih kontekstual: mengajarkan para taruna untuk aktif di dunia digital secara cerdas, menulis gagasan kebangsaan, hingga memahami etika bermedia sosial.

“Perwira masa depan harus paham algoritma, tapi tetap berpegang pada Pancasila,” tegasnya.

Warisan yang Ingin Ditinggalkan

Ketika ditanya apa yang ingin ia tinggalkan di Akmil, Tilaar menjawab sederhana: “Saya ingin meninggalkan budaya berpikir di sini.”

Baginya, lembaga pendidikan militer tidak boleh menjadi tempat yang hanya melahirkan prajurit kuat, tetapi juga melahirkan pemimpin bangsa yang visioner.

Tilaar berharap, setiap taruna yang lulus dari Magelang tak hanya mahir baris-berbaris, tapi juga punya kompas moral — tahu arah hidupnya, tahu untuk siapa mereka mengabdi.

Refleksi Seorang Jenderal

Menjelang sore, selepas latihan lapangan, Tilaar sering berjalan sendiri di antara barak. Ia memandang lapangan parade yang dulu ia lintasi tiga puluh tahun silam. Kini, dari tempat yang sama, ia melatih generasi baru.

“Dulu saya berdiri di sana, menatap para senior. Sekarang, saya berdiri di sini, menatap masa depan bangsa,” ujarnya pelan.

Dalam dirinya, tersimpan kesadaran sederhana tapi dalam: bahwa waktu berputar, tetapi nilai tidak boleh bergeser. Bahwa jabatan hanyalah amanah — dan pemimpin sejati adalah mereka yang sanggup meninggalkan jejak kebaikan bagi orang lain.

Rano Maxim Adolf Tilaar adalah potret langka seorang jenderal yang berpikir jauh ke depan tanpa kehilangan akar nilai. Ia datang dari dunia operasi, tapi kini menabur ilmu di dunia pendidikan.

Dari Kopassus ke Magelang, dari medan operasi ke podium pendidikan, perjalanan Tilaar adalah refleksi tentang bagaimana kekuatan sejati bukan pada otot, tetapi pada pikiran dan hati. (Mj)

Lee Jae-yong, cucu pendiri Samsung dan pemimpin de facto perusahaan sejak 2014, sebelumnya dituduh melakukan manipulasi saham dan akuntansi dalam proses penggabungan dua anak perusahaan: Samsung C&T dan Cheil Industries, senilai sekitar USD 8 miliar.

Namun, dalam putusan final yang dibacakan Kamis, 17 Juli 2025, Mahkamah Agung menegaskan bahwa tidak ditemukan pelanggaran hukum dalam merger tersebut, serta menyatakan bahwa perlakuan akuntansi di Samsung Biologics juga sah. Ini menjadi penguatan atas dua vonis bebas sebelumnya di pengadilan tingkat pertama dan banding.

“Mahkamah Agung telah secara jelas menyatakan bahwa merger dan praktik akuntansi yang dilakukan sah menurut hukum,” kata pengacara Samsung dalam pernyataan resminya, dilansir dari BBC. “Kami mengapresiasi keputusan pengadilan setelah proses hukum yang menyeluruh selama lima tahun.”

Tuduhan terhadap Lee bermula setelah ayahnya, Lee Kun-hee, mengalami serangan jantung dan koma pada 2014. Lee Jae-yong disebut-sebut mempercepat pengambilalihan kendali atas Samsung melalui merger yang dianggap merugikan pemegang saham minoritas. Jaksa menilai merger itu sebagai bagian dari skema pewarisan kekuasaan menggunakan cara-cara ilegal.

Pada 2024, pengadilan distrik di Seoul memutuskan Lee tidak bersalah atas seluruh dakwaan. Jaksa sempat mengajukan banding, namun pengadilan tinggi dan akhirnya Mahkamah Agung tetap memutuskan bahwa Lee tidak melakukan pelanggaran hukum.

Kasus ini menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan chaebol — konglomerat keluarga besar yang memiliki pengaruh besar dalam perekonomian Korea Selatan. Banyak pihak menilai putusan ini akan menjadi penentu arah baru dalam hubungan antara kekuasaan bisnis dan hukum di Negeri Ginseng.

Pertarungan hukum Lee Jae-yong terjadi di tengah tantangan besar yang dihadapi Samsung, termasuk persaingan ketat di pasar teknologi global dan tekanan terhadap kinerja saham perusahaan. Dengan putusan ini, Lee diprediksi dapat lebih fokus dalam memimpin transformasi Samsung ke era teknologi baru, termasuk pengembangan kecerdasan buatan dan semikonduktor.***

Ketua Panitia Musda, M. Aderman, mengatakan bahwa Musda ini bisa terlaksana setelah melalui proses persiapan yang cukup panjang. “Setelah sekian lama kita rencanakan, hari ini Musda bisa terlaksana. Mudah-mudahan ini menjadi awal kemajuan HNSI Riau ke depan. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung. Tujuan utama kita adalah untuk kesejahteraan nelayan,” ujarnya.

Saat ini, HNSI telah memiliki 10 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di kabupaten/kota, meskipun masih ada beberapa daerah seperti Dumai dan Kepulauan Meranti yang belum aktif. “Yang sudah hadir dalam Musda ini ada dari 9 kabupaten/kota,” ujar Ketua DPD HNSI Riau, Junaidi. “Khususnya teman-teman dari Rokan Hilir, kami apresiasi atas dinamika dan semangatnya,” sebutnya.

Dia menegaskan pentingnya dukungan dari pemerintah, seraya menyampaikan bahwa Pemprov Riau telah memberikan komitmen penuh untuk keberlangsungan HNSI. “Kalau organisasi bergerak tanpa dukungan pemerintah, itu akan sangat berat,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal DPP HNSI, Dr. Ir. Anton Leonard, SP, MM, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran DPC sebagai ujung tombak organisasi. Dia berharap HNSI Riau bisa bangkit kembali, mengingat potensi perikanan daerah yang sangat luar biasa.

“Riau ini unik. Ada sungai panjang, laut luas, dan potensi ikan yang melimpah. Budidayanya juga besar, tinggal pilih ikannya dan cari investornya. Semua daerah punya potensi, tinggal bagaimana DPC menghidupkan kembali semangat nelayan di daerahnya,” ucap Anton.

Dia menambahkan bahwa Riau merupakan daerah dengan potensi strategis sektor perikanan dan kelautan. Selain itu, posisinya sangat dekat dengan negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand.

“Buyer-nya dekat. Jadi sangat mudah mengembangkan hasil tangkapan maupun budidaya. Seringkali nelayan dianggap miskin, padahal perputaran uang di kalangan keluarga nelayan sangat cepat,” ujarnya.

Anton menegaskan, kebahagiaan nelayan sangat bergantung pada kinerja dan pembinaan yang dilakukan oleh DPC. “Asal DPC solid dan rukun nelayannya dibina dengan baik, maka HNSI akan jadi wadah yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh nelayan.”

Musda ini menjadi momentum penting bagi HNSI Riau untuk memperkuat jaringan organisasi dari bawah, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis menuju pengelolaan sumber daya laut yang lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan nelayan lokal.***

Adapun inisiatif ini, telah memperlihatkan “bagaimana solusi perumahan terjangkau dapat selaras dengan pertumbuhan keuangan yang berkelanjutan,” kata Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo di kesempatan itu.

KPR Subsidi merupakan salah satu kekuatan utama BTN dalam mendukung program perumahan nasional. Produk ini, bahkan mampu menjawab tantangan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Saat ini, lebih dari 90% portofolio kredit konsumer BTN dialokasikan untuk pembiayaan KPR, mayoritasnya adalah KPR Subsidi. “KPR Subsidi BTN bukan hanya solusi perumahan bagi MBR, tapi juga menjadi motor bisnis yang membuktikan bahwa nilai sosial dan profitabilitas bisa berjalan seiring,” ujar Setiyo.

Menurutnya, produk ini memiliki dampak sosial yang besar. Sebanyak 61% debitur KPR BTN tinggal di pinggiran dan luar kota, 68% merupakan kelompok usia produktif 30–60 tahun, dan 31% merupakan perempuan. Ini menunjukkan dorongan BTN dalam membangun keuangan inklusif dan mendukung kesetaraan akses terhadap kepemilikan rumah.

Setiyo menambahkan bahwa pengelolaan portofolio BTN juga memperhatikan risiko iklim, seperti banjir dan kebakaran. BTN terus memperkuat manajemen risiko agar mampu menjaga keseimbangan antara keuntungan bisnis dan dampak sosial serta lingkungan. “Profit dan dampak harus sejalan. Kami terus mengembangkan portofolio yang memberikan nilai tambah secara finansial, sosial, dan lingkungan,” jelasnya.

Transformasi keuangan berkelanjutan BTN dimulai sejak 2023 melalui implementasi Impact Analysis berdasarkan UNEP FI Principles for Responsible Banking (PRB). BTN juga telah mengembangkan kerangka kerja Environmental, Social, and Governance (ESG) yang komprehensif dan menjadi bank BUMN pertama di Indonesia yang menandatangani PRB serta melaporkan progresnya secara terbuka.

Salah satu inisiatif unggulan yang tengah dikembangkan adalah program Rumah Rendah Emisi, sebagai bentuk kontribusi nyata BTN dalam mengurangi jejak karbon sektor perumahan.

“Dengan Rumah Rendah Emisi, kami berusaha menjawab tantangan krisis iklim, menjalankan mandat sosial, dan tetap menjaga pertumbuhan laba perusahaan,” tutup Setiyo.***

Analis Fixed Income PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Karinska Salsabila Priyatno, menyebutkan bahwa terjadi pelebaran jarak antara penerimaan bruto dan restitusi pajak.

“Kondisi ini diperparah dengan lemahnya akurasi pelaporan pajak, yang tentu mengganggu perencanaan fiskal, terutama di tengah tekanan politik untuk meningkatkan rasio pajak saat pertumbuhan ekonomi justru melambat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat, 9 Mei 2025.

Karinska mencatat, realisasi penerimaan pajak Indonesia hingga April 2025 baru mencapai 22,6% dari target yang ditetapkan dalam APBN. Jika tren ini berlanjut, kata dia, maka kemungkinan besar akan terjadi penyesuaian anggaran pada paruh kedua tahun ini.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat DPR, penerimaan pajak bersih mengalami penurunan tajam sebesar 27,73% secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp451,1 triliun. Sementara itu, penerimaan bruto terkontraksi 14,6% dan angka restitusi melonjak hampir 60% YoY menjadi Rp176,4 triliun. Lonjakan ini terutama berasal dari sektor korporasi yang sedang tertekan, sehingga berdampak pada menyusutnya basis pajak negara.

“Lonjakan restitusi menandakan tekanan arus keluar dari sisi fiskal yang kian besar, dan menjadi tantangan serius bagi kesinambungan APBN,” ungkap Karinska.

Lebih lanjut, ia menyoroti soal transparansi data fiskal, karena data penerimaan April disampaikan dalam forum DPR, bukan melalui jalur resmi pemerintah. Kondisi ini memunculkan tanda tanya mengenai efektivitas sistem pemantauan real-time yang diharapkan mampu dijalankan melalui platform Coretax.

“Masih ada hambatan operasional dan kelembagaan yang menyulitkan akses publik terhadap data penerimaan harian, padahal sistem digitalisasi sudah seharusnya mempermudah,” tambahnya.

Di sisi lain, tekanan terhadap ekonomi nasional juga tercermin dari cadangan devisa Indonesia yang turun menjadi USD152,5 miliar per April 2025, dari USD157,1 miliar pada bulan sebelumnya. Penurunan ini terjadi seiring langkah agresif Bank Indonesia (BI) menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp17.300 per dolar AS pasca libur Liberation Day.

Lewat intervensi pasar melalui DNDF dan rapat darurat Dewan Gubernur BI, rupiah berhasil ditarik kembali ke level Rp16.800. Namun, Karinska mengingatkan bahwa langkah itu menguras cadangan devisa hingga USD4,6 miliar hanya dalam satu bulan.***

Dalam episode tersebut, Agatha mengundang Theo Derick, seorang konten pebisnis dan kreator muda. Dia dikenal aktif menyuarakan isu sosial, ekonomi, dan kesejahteraan generasi muda.

Obrolan yang berlangsung selama 38 menit itu membahas secara mendalam mengenai Upah Minimum Regional (UMR) di Indonesia. Khususnya dari perspektif kaum muda, yang baru mulai bekerja.

Theo mengangkat realita yang banyak dirasakan anak muda saat ini. Apakah UMR benar-benar cukup untuk hidup layak di kota besar?

Theo menjelaskan bahwa berdasarkan pengalamannya serta interaksi dengan followers-nya, banyak anak muda yang merasa UMR cukup untuk bertahan hidup. Bukan untuk gaya hidup.

“UMR itu kadang cuma buat bayar kos, makan, dan ongkos. Kalau mau nabung atau self development, susah,” ujar Theo.

Agatha pun menanggapi dengan cerita dari beberapa temannya yang bekerja di Jakarta dan kota besar lainnya.

Dia menyoroti bahwa masih banyak perusahaan yang menggaji karyawan sesuai UMR, meskipun beban kerja yang diberikan sangat besar. “Ini kayak ekspektasi tinggi, tapi kompensasinya nggak sepadan,” kata Agatha.

Diskusi juga menyentuh soal standar hidup dan perbandingan UMR di berbagai daerah. Theo menyebutkan bahwa meskipun nominal UMR di Jakarta lebih tinggi, biaya hidupnya pun melonjak drastis.

Sementara di kota kecil, UMR rendah tapi tetap sulit karena akses dan fasilitas tidak selalu mendukung kehidupan layak.

Menariknya, Theo juga mengangkat soal mental health dan tekanan finansial sebagai dua hal yang sering tidak dianggap serius.

Hanyak anak muda merasa stres karena tidak bisa menabung. Mereka tidak punya jaminan masa depan, dan selalu hidup dalam kekhawatiran soal uang.

Agatha setuju dan menambahkan bahwa edukasi keuangan seharusnya menjadi kurikulum wajib sejak dini.

Episode ini pun ditutup dengan pesan dari Theo agar para pekerja muda tidak merasa sendirian.

Dia mendorong audiens untuk bersuara, berbagi pengalaman, dan terus belajar mengelola keuangan. “Kita nggak bisa ubah sistem langsung, tapi kita bisa saling support,” ucapnya.***

(Habibie)

Kapolres Mimika AKBP Billyandha Hildiario Budiman memastikan kondisi Fiersa dalam keadaan baik. “Fiersa Besari dalam kondisi sehat dan sudah berada di hotel,” ujar Billyandha, pada 2 Maret 2025, dilansir dari detikcom.

Tiga pendaki lainnya yang selamat juga telah berada di hotel dalam keadaan sehat. Namun, belum ada informasi pasti kapan mereka akan kembali ke kota masing-masing. Keputusan itu bergantung pada pihak penyelenggara perjalanan, Tropic Carstensz.

Manajer Fiersa Besari, Ubay, mengonfirmasi bahwa sang musisi telah menghubungi keluarganya untuk memberi kabar bahwa ia dalam kondisi baik. “Kabar Fiersa baik-baik saja. Sudah ada komunikasi dengan istri dan saya,” kata Ubay, dikutip dari detikhot.

Sementara itu, istri Fiersa, Siti Aqia Nurfadla, mengunggah pesan di Instagram Story yang menunjukkan percakapannya dengan sang suami. Aqia meminta Fiersa untuk segera pulang, terlebih karena ia akan berulang tahun pada 3 Maret 2025. Dalam unggahan selanjutnya, Aqia juga meminta doa untuk keselamatan semua pendaki.

Rombongan Fiersa Besari terdiri dari sepuluh pendaki, tujuh di antaranya Warga Negara Indonesia (WNI) dan tiga lainnya Warga Negara Asing (WNA). Mereka didampingi oleh lima orang pemandu.

Dua pendaki yang meninggal dunia dalam insiden ini adalah Elsa Laksono dan Lilie Wijayati. Keduanya mengalami Acute Mountain Sickness (AMS) saat turun dari Puncak Carstensz pada 1 Maret 2025, sekitar pukul 02.07 WIT. Mereka dievakuasi oleh sesama pendaki dan pemandu ke Teras Dua.

Selain itu, dua pendaki lainnya, Indira Alaika dan Saroni, juga mengalami gejala AMS saat turun dari Puncak Carstensz, Distrik Tembagapura, pada 28 Februari 2025.

Jenazah Elsa telah dievakuasi dan dibawa ke RSUD Kabupaten Mimika, sementara jenazah Lilie masih berada di area Carstensz Pyramid. Evakuasi jenazah Lilie tertunda karena kendala cuaca dan dijadwalkan dilakukan pada 3 Maret 2025.***

Olahraga memainkan peran penting dalam meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan emosional. Dari meningkatkan kekuatan otot hingga memperbaiki suasana hati, sehingga akan memberi pengaruh positif pada pola pikir dan tindakan seseorang.

Hal ini lah yang mendasari hadirnya Bertuahpos City Run 2024. Event akbar ini rencananya akan digelar di Kota Pekanbaru pada 4 Agustus 2024 mendatang.

BertuahposCity Run 2024, merupakan ajang lari yang kali ini terpusat di Kota Pekanbaru, dengan mengangkat tema ‘Smart Thinking and Action’ yang tak lain adalah tagline dari Bertuahpos.com.

“Ini menjadi event olahraga perdana yang diselenggarakan Bertuahpos.com. Kami menilai, media massa tak hanya sebatas memberikan informasi sebagaimana tugas dan fungsi pers, tapi juga perlu untuk terlibat langsung dalam mewujudkan masyarakat sehat secara fisik dan mental,” kata Ketua Pelaksana Bertuahpos City Run 2024, Melba Ferry Fadly, Selasa, 25 Juni 2024.

Adapun tema yang diangkat, kata Melba, diharapkan dapat mewakili tujuan akhir dari event ini, bahwa semangat olahraga dapat berdampak positif sehingga mengasilkan pemikiran yang cerdas, dan tindakan yang cerdas pula.

Dia menambahkan, Bertuahpos City Run 2024 menghadirkan 2 kategori jarak tempuh, yakni 5 dan 10 kilometer. Untuk kategori 5 kilometer dibuka untuk umum (non atlet). Nah, menariknya untuk jarak tempuh 10 kilometer dibuka untuk atlet dan non atlet. Setiap peserta Bertuahpos City Run 2024 yang telah menyelesaikan akan mendapatkan medali, dan tentunya hadiah bagi juara.

“Seluruh rute akan melalui jalanan di dalam kota, dan akan melalui titik pusat keramaian Kota Pekanbaru. Jika nantinya di kategori 5 kilometer terdapat atlet, maka panitia berhak untuk mendiskualifikasi peserta tersebut,” tutur Melba.

Tak kalah menarik, Bertuahpos City Run 2024 akan menghadirkan tamu istimewa yakni Prof. Dr. Reda Manthovani, SH. LLM, Founder Tunas Muda Adhiyaksa – Adhiyaksa Runner yang juga Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel). “Alhamdulillah secara khusus beliau sudah mengonfirmasi kehadirannya untuk ikut dalam ajang ini. InsyaAllah. Sosok beliau dikenal luas dalam olahraga atlet. Apalagi beliau juga dipercaya pemerintah sebagai Chef de Mission (CdM) Kontingen Indonesia untuk Paralimpiade 2024 Paris. Ini akan semakin memotivasi kita semua,” ungkap Melba.

Melba berharap, event ini dapat memberikan dampak positif yang luar biasa bagi masyarakat, serta menjadikan olahraga sebagai bagian dari aktivitas rutin keseharian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang smart thinking and action. Di sisi lain, event ini menghadirkan banyak massa, sehingga akan berdampak terhadap UMKM lokal.

“Kami mengharapkan dukungan dari berbagai pihak demi suksesnya Bertuahpos City Run 2024. Kami juga punya niat untuk menjadikan kegiatan ini sebagai event tahunan dan akan menjajal rute-rute baru di berbagai kota Indonesia,” kata Melba.

Adapun untuk pendaftaran, para peserta dapat melakukan registrasi di website bertuahposcityrun2024.com dan Instagram @bertuahposcityrun, atau scane barcode yang telah tersedia di flyer pengumuman. Untuk proses pendaftaran sudah dibuka sejak hari ini, 25 Juni 2024.*